Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Bekas Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menilai, Direktur Jenderal Pajak seharusnya ikut bertanggung jawab atas perkara mafia pajak yang menjerat Gayus Tambunan. "Ya mesti. Dan kalau kita bicara struktural, semakin tinggi tingkatannya, maka makin besar tanggung jawabnya. Itu adalah sebuah kultur. Titik sebuah peradaban," kata dia usai menjadi saksi ahli terdakwa Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/12).
Bagir enggan mengomentari, mengapa sampai saat ini, kasus keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal hanya menyeret Gayus dan rekannya, Humala Napitupulu, serta Kepala Subdit Pengurangan dan Banding Pajak Maruli Pandopotan Manurung. "Oh itu tanya pada polisi. Jangan tanya pada Bang Buyung (Adnan Buyung, pengacara Gayus) atau saya," kata Bagir, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pers itu.
Bagir menambahkan, penyidik harus menemukan motif di balik sikap Gayus dan para atasannya yang mengabulkan keberatan pajak sejumlah perusahaan. "Ya harus dibuktikan. Itulah pekerjaan penyidik. Tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan harus dibuktikan. Kalau memang cukup alasan mereka (atasan Gayus) bertanggung jawab, ya mesti diproses secara hukum," ujarnya.
Sebelumnya, dalam persidangan, Bagir menjelaskan mengenai putusan tata usaha negara. Menurut Bagir, objek tata usaha negara (TUN) bisa dilihat dari tiga hal. Pertama, apakah pejabat TUN (dalam hal ini Gayus dkk) berwenang atau tidak. Kedua, apakah tata cara yang ditempuh sudah sesuai ketentuan hukum atau tidak. Ketiga, apakah tujuan dari keputusan TUN itu sesuai hukum atau tidak. "Kalau tiga ini terpenuhi, maka ini adalah putusan TUN. Karena dilakukan oleh pejabat TUN yang berwenang," jelasnya.
Mengingat hubungan struktural Gayus di Dirjen Pajak, kata Bagir, maka menurut hukum administrasi, setiap pejabat tata usaha negara dari struktur terbawah sampai tingkat atas mempunyai tanggung jawab atas tindakan orang-orang di lembaga itu.
Isma Savitri
Iklan
