TEMPO Interaktif, Jakarta - Ekonom Anggito Abimanyu mendesak DPR lebih efisien dalam memakai anggarannya. Salah satunya anggaran studi banding. Selain persiapan yang matang, pesertanya pun sebaiknya juga jelas. Cukup tiga atau empat orang saja sudah cukup, tak perlu mengajak anak atau istri.
" "Yang jelas waktu saya studi banding dulu, saya tidak pernah ajak istri," kata Anggito sambil tertawa saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin 20 September 2010.
Menurut Anggito, sebenarnya studi banding ke luar negeri adalah sah-sah saja selama dilakukan dengan persiapan dan tujuan yang jelas. Anggito mengaku pernah berkunjung ke Australia untuk mengumpulkan bahan pembentukan BKF, dan juga ke Korea untuk mempelajari "early warning system". "Persiapannya cukup banyak. Dari korespondensi, literatur, kemudian telepon, email. Bahkan kita menyiapkan pertanyaannya apa." kata Anggito.
Kunjungan ke Australia itu pun, kata Anggito, hanya berlangsung dua hari. Karenanya, menurut Anggito, DPR harusnya lebih efisien dalam memakai anggarannya. "Saya kira ada baiknya anggaran DPR ada yang memverifikasi," kata Anggito lagi.
Menurut Anggito, dengan adanya badan yang melakukan verifikasi, maka penggunaan anggaran diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan tepat guna. "Kalau dari BURT, Badan Anggaran juga, harusnya ada mitranya. Ajak orang lain. Kalau BPK atau BPKP itu kan post audit, setelah kejadian. Tapi ini siapa yang menyetujui anggaran DPR kan harus dipikirkan betul. Supaya ada proses coveragenya," kata Anggito.
Terkait dengan rencana studi banding Pansus OJK ke beberapa negara, dia sepakat dengan rencana tersebut selama program studi banding dirancang dengan baik dan tujuan yang jelas. Menurut Anggito, untuk melengkapi kajian terhadap suatu undang-undang, Pemerintah dan DPR bisa melakukan studi banding, studi literatur, ataupun mengundang tenaga ahli.
EVANA DEWI
