TEMPO Interaktif, Jakarta -Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pemulihan hak pilih TNI bukan agenda prioritas dalam reformasi militer. Langkah ini justru merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah dalam melanjutkan agenda reformasi TNI.
"Pemulihan hak pilih TNI bukanlah agenda prioritas yang mendesak. Masih banyak agenda utama reformasi militer yang masih terbengkalai," kata Wakil Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar hari ini (23/6).
Menurut Haris, hak pilih TNI dalam pemilu akan memiliki efek politik yang lebih besar dalam konteks politik lokal (pemilu daerah). Ini akan menempatkan komandan militer teritorial sebagai aktor politik yang menentukan.
"Fakta-fakta tersebut menunjukkan bukti atas abainya komitmen TNI atas kontrol sipil. Apalagi ruang-ruang kontrol sipil demokratik masih sulit untuk menembus barikade sistem komando TNI. Bahkan publik tidak pernah mendapatkan informasi komprehensif mengenai pencapaian positif atau tantangan yang dihadapi TNI dalam agenda reformasi sektor keamanan," tutur Haris.
Untuk itu Kontras meminta Pemerintah dan DPR kembali memprioritraskan diri untuk menyelesaikan agenda prioritas reformasi TNI yang hingga saat ini tertunda, reformasi sistem peradilan militer dan pembenahan komando teritorial.
"Langkah ini perlu diambil dengan cepat sebagai upaya mendorong TNI agar benar-benar tunduk pada kontrol sipil yang demokratis, supremasi hukum dan Ham," ujar Haris.
RENNY FITRIA SARI
