Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Minister of Defense Acquisition Program Administration Republik Korea Chang Myoungjin (kanan) dan Duta Besar Republik Korea, Cho Taiyoung (kiri), menjawab pertanyaan awak media seusai melakukan penandatangan kontrak kesepakatan jangka panjang, di Kementerian Pertahanan, Jakarta, 7 Januari 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Minister of Defense Acquisition Program Administration Republik Korea Chang Myoungjin (kanan) dan Duta Besar Republik Korea, Cho Taiyoung (kiri), menjawab pertanyaan awak media seusai melakukan penandatangan kontrak kesepakatan jangka panjang, di Kementerian Pertahanan, Jakarta, 7 Januari 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak setuju jika Tentara Nasional Indonesia diberikan hak politik. Menurut Ryamizard, kondisi saat ini tidak pas bagi TNI untuk memiliki hak politik.

    "Kalau sekarang enggak pas ya, saya tidak mau TNI berpolitik karena kondisi kita kan belum matang berpolitik," kata Ryamizard di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 10 Oktober 2016.

    Ryamizard mengatakan kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi TNI untuk memiliki hak politik. Bahkan 5-10 tahun ke depan pun, menurut dia, TNI belum bisa serta-merta berpolitik. Alasannya, dia khawatir akan terjadi perselisihan jika tentara diberikan hak politik.

    Baca: Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI

    Ryamizard mengatakan perlu dilihat terlebih dulu apakah sistem berpolitik sudah matang. Apalagi saat ini suara partai masih terbagi. "Kalau di negara lain, dia sudah paham kan enggak begini, kalau sekarang bisa pecah," ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menilai TNI harus netral. Menurut dia, TNI bertugas menjaga keamanan negara. "Sudah saya sampaikan bahwa berbagai lapisan undang-undang mengatakan bahwa politik TNI adalah politik negara," ujar dia.

    Gatot pun meminta masyarakat untuk mengawasi kinerja TNI. Ia menyebutkan, jika ada TNI yang terlibat, masyarakat dapat melaporkannya ke instansi terkait yang terdekat. "Bisa Koramil, bisa Kodim, Pos Pom, bisa Pom, dan sebagainya," ujar dia.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI

    Baca juga:
    Tiru Dimas Kanjeng, Dukun Ini Gandakan Uang dan Jual Tuyul
    Selidiki Kasus Mario Teguh, Polisi Akan Periksa Kiswinar

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.