Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo memanjatkan doa di depan makam Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman dalam acara ziarah nasional TNI di taman makam pahlawan nasional Kusumanegara, Yogyakarta, 28 September 2016. TEMPO/Pius Erlangga

    Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo memanjatkan doa di depan makam Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman dalam acara ziarah nasional TNI di taman makam pahlawan nasional Kusumanegara, Yogyakarta, 28 September 2016. TEMPO/Pius Erlangga

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa tidak seharusnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mempermasalahkan hak politik anggota TNI. Sebabnya, sudah ada dasar hukum yang melarang hal tersebut.

    "Kan sudah jelas. Ada hal yang mengatur. Tap MPR misalnya mengatakan bahwa untuk masalah politik, TNI harus netral," ujar Pratikno saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 7 Oktober 2016.

    Tap MPR yang dimaksud Pratikno adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.7 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat 2 dari aturan itu mengatakan, "Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis."

    Pratikno melanjutkan bahwa tak hanya TAP MPR yang melarang TNI memiliki hak politik. Payung hukum lain yang melarang hal itu adalah Undang-undang Pemilu serta Undang-undang TNI. Pasal 2 UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan, "tentara profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis."

    "Rujukannya ada dan gampang kok. Tidak perlu diributkan lagi wong sudah diatur. Kalau nggak sesuai UU ya namanya melanggar UU," ujar Pratikno tegas.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa anggota TNI seperti warga asing saja karena tidak memiliki hak politik. Menurut Gatot, masyarakat belum bisa menerima TNI yang dianggap mudah dominan dalam persaingan politik. "Bayangkan saja kalau kampanye pakai senjata. Jadi, belum siap. Mungkin 10 tahun mendatang. Saya paham karena kami organisasi bersenjata," ujarnya hari Selasa lalu.

    Ucapan tersebut memicu beragam reaksi dari berbagai lembaga. Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Desmond Mahesa misalnya, menyebut ucapan Gatot tersebut sebagai kecemburuan institusi TNI yang pada masa orde baru mendapatkan banyak keistimewaan.
    "Kenapa kesannya hari ini mereka ingin terlibat politik? Karena ada kecemburuan," jawaban Desmond.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.