Program itu dianggarkan sebesar Rp 491,2 triliun dari total Rp 1.541,4 triliun untuk belanja non-K/L. Jumlah tersebut turun setelah pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan calon presiden terpilih Prabowo pada Senin, 9 September lalu. Penurunan anggaran belanja non-K/L disebabkan adanya pergeseran anggaran, di mana belanja K/L meningkat dari Rp 1.094,66 triliun menjadi Rp 1.160,09 triliun.
Kata Gerindra Soal Kabinet Gemuk di Pemerintahan Prabowo
Sebelumnya, Partai Gerindra menanggapi soal wacana kabinet gemuk di pemerintahan Prabowo mendatang. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan kabinet gemuk, yang dilakukan dengan menambah nomenklatur kementerian, akan lebih efektif karena fokus kementerian akan menjadi lebih tersentral.
“Justru harapannya bisa lebih efektif karena ada fokus dari kementerian yang tersentral di situ,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 17 September 2024.
Namun dia enggan membeberkan kementerian apa yang nantinya akan digabung ataupun dipisah untuk penyesuaian. “Memang jumlah keseluruhan bertambah dari yang sekarang. Jumlahnya berapa, saya enggak tahu persis, tapi penambahan atau pemisahan dari satu kementerian semua sudah dibicarakan,” ucapnya.
Muzani menyebutkan, dengan penambahan kementerian, maka diharapkan akan bertambah pula fokus-fokus program yang akan dilaksanakan.
“Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program, yang itu dilakukan dengan cara pemisahan dari kementerian-kementerian lain," ujarnya.
Dia menuturkan fokus pada pelaksanaan program menjadi konsentrasi Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kalau itu bisa di-handle dari kementerian yang sudah ada, pada prinsipnya beliau tidak keberatan. Tapi kalau ternyata ada sektor, ada kemampuan yang lebih bisa maksimal lagi, beliau ingin itu bisa lebih maksimal,” tuturnya.
Pilihan editor: Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, PDIP Tegaskan Bukan untuk Incar Kursi Menteri
