TEMPO.CO, Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) meragukan keseriusan Panitia Khusus Angket atau Pansus Haji. Formappi pesimis kinerja Pansus akan berdampak terhadap perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ke depannya.
Menurut Peneliti Formappi Lucius Karus pembentukkan Pansus Haji lebih didorong oleh faktor politik dibandingkan masalah penyelenggaraan haji.
Menurut Karus keberadaan Pansus Haji tak bisa dipisahkan dari perseteruan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Indikasi lainnya, ujar Karus, terbentuknya Pansus Haji yang bergulir cepat di saat PKB akan menggelar muktamar.
"Sejak awal Formappi curiga motifnya lebih didorong oleh kepentingan di luar persoalan haji. Kecurigaan ini muncul lantaran proses pembentukan Pansus Angket Haji ini sangat cepat. Proses pembentukan Pansus Angket biasanya tak pernah secepat itu," kata Lucius kepada Tempo saat dihubungi, Sabtu, 14 September 2024.
Karus mengatakan proses cepat pembentukan Pansus Haji tak lepas dari peran Muhaimin yang menjadi Pemimpin Rapat Paripurna saat Pansus Haji ini disepakati di Paripurna DPR.
“Maka keseriusan Pansus Haji sampai pada titik akhir pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh dinamika relasi PKB dan NU di luar DPR,” ujar Karus.
Karus memprediksi semangat Pansus Haji untuk mengusut dugaan pelanggaran oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan melemah mengingat terpilihnya kembali Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB.
“Saya melihat ketika PKB Muhaimin berhasil melewati tantangan yang muncul di seputar persoalan muktamar, semangat untuk menuntaskan Pansus Haji ini agak kendor,” ujarnya.
Mengutip laporan Koran Tempo edisi 31 Juli 2024, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sempat melarang Pansus Haji bekerja selama masa reses. Larangan tersebut terkait dengan sikap PBNU. Dasco adalah Ketua Harian Partai Gerindra yang segerbong dengan PBNU di dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Adapun Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menduga pembentukkan Pansus Haji dimotori oleh PKB untuk menyerang adiknya, Menteri Agama Yaqut dan PBNU.
"Jangan-jangan ini masalah pribadi gara-gara menterinya adik saya. Jangan-jangan yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah pribadi begini," kata Yahya saat konferensi pers seusai rapat pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Ahad, 28 Juli 2024.
Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKB Marwan Jafar mengatakan Pansus akan bekerja secara objektif dan tidak terkait dengan hubungan PKB-PBNU.
Marwan mengatakan persoalan haji merupakan puncak gunung es yang sudah terjadi secara beruang. “Sangat (kegiatan haji tahun lalu juga memiliki indikasi yang sama), ini kan puncak gunung es saja,” katanya seperti dikuti Antara, Senin, 9 September 2024.
ANTARA berkontribusi dalam tulisan ini.
Pilihan editor: AHY: 117 Juta Bidang Tanah Sudah Terdaftar Lewat Program PTSL
