Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Buruh Resmi Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Reporter

image-gnews
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan partainya resmi mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. TEMPO/Nandito Putra
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan partainya resmi mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. TEMPO/Nandito Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh menyatakan akan mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Iqbal mengatakan pernyataan dukungan tersebut akan dibacakan langsung di hadapan Prabowo Subianto

"Kami Partai Buruh, serikat buruh dan buruh Indonesia nanti akan menyatakan dukungan secara langsung kepada Prabowo Subianto," kata Iqbal saat ditemui di kompleks Istora Senayan, Rabu, 18 September 2024.

Meski tidak punya kursi di parlemen, Iqbal mengklaim dukungan partai buruh murni untuk perbaikan nasib pekerjaan, petani dan nelayan. Iqbal mengatakan keputusan Partai Buruh mendukung pemerintahan Prabowo tanpa iming-iming apapun.

"Kami tidak ada bargaining, tidak ada tawar-menawar, ini murni Partai Buruh menitipkan harapan kepada Pak Prabowo selaku presiden Indonesia selanjutnya," katanya.

Iqbal mengatakan ada enam hal yang akan disampaikan untuk dijadikan pertimbangan dalam kebijakan pemerintahan Prabowo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia mengatakan Partai Buruh meminta Prabowo meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya kluster ketenagakerjaan. Kemudian penghapusan kebijakan outsourcing.

"Kami juga berharap Pak Prabowo memperjuangkan upah layak, reforma agraria dan kedaulatan pangan," kata Iqbal.

Selain itu, lanjut Iqbal, nantinya Partai Buruh juga menitipkan harapan agar Prabowo mewujudkan kedaulatan pangan dan mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil. "Lalu yang terakhir adalah harapan agar pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bisa terwujud," ujarnya.

Pilihan Editor: Sore Ini, Prabowo akan Sampaikan Pidato Kebangsaan di Acara Partai Buruh

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Azwar Anas: Kemenpan RB Siapkan Berbagai Kebutuhan Pemerintahan Prabowo-Gibran

7 jam lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan peluncuran Portal Aksesi OECD di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Azwar Anas: Kemenpan RB Siapkan Berbagai Kebutuhan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menpan RB Abdullah Azwar Anas menepis pertanyaan tentang kelanjutan dirinya di pemerintahan.


ICW Ungkap Banyak Anggota DPR yang Terlibat Korupsi Berlatar Belakang Pebisnis

19 jam lalu

Suasana pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
ICW Ungkap Banyak Anggota DPR yang Terlibat Korupsi Berlatar Belakang Pebisnis

ICW mengatakan, anggota DPR yang terafiliasi dengan swasta atau pebisnis memiliki korelasi kuat terhadap produk undang-undang yang dihasilkan.


Pakar Hukum Soroti 4 UU Instan di Era Jokowi, Dibuat Tergesa-gesa dan Abaikan Partisipasi Publik

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. Beberapa poin dalam draf revisi UU KPK yang didukung Jokowi di antaranya,  kewenangan menerbitkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK dari unsur akademisi atau aktivis anti korupsi yang akan diangkat langsung oleh presiden, ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. ANTARA
Pakar Hukum Soroti 4 UU Instan di Era Jokowi, Dibuat Tergesa-gesa dan Abaikan Partisipasi Publik

Pakar hukum Bivitri Susanti menyoroti empat UU di era Presiden Jokowi yang dbuat secara instan dan mengabaikan partisipasi publik.


DPR 2019-2024 Dinilai Tinggalkan Deret Panjang Catatan Negatif Bidang Agraria

1 hari lalu

ilustrasi Gedung DPR/Tempo/Rahma Dwi Safitri
DPR 2019-2024 Dinilai Tinggalkan Deret Panjang Catatan Negatif Bidang Agraria

Tak pernah ada evaluasi dari DPR sehingga menjadikan satu dekade Pemerintahan Presiden Jokowi sebagai era tertinggi letusan konflik agraria.


PAN, Gerindra, dan PKS Beri Respons Soal Wacana Penambahan Komisi di DPR

1 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna terakhir periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2024. Selama periode 2019-2024, DPR telah menyelesaikan 225 Undang-Undang yang terdiri dari 48 RUU dari daftar Prolegnas 2019-2024 dan 177 RUU kumulatif terbuka. TEMPO/M Taufan Rengganis
PAN, Gerindra, dan PKS Beri Respons Soal Wacana Penambahan Komisi di DPR

Puan Maharani memastikan penambahan komisi di DPR akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta sesuai dengan mekanisme.


Golkar Ingin Dapat Lebih Dari 5 Kursi Menteri Prabowo, Ini Alasannya

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji saat membacakan kesimpulan RDP dengan BUMN Logistik, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (3/4/2024). Foto : Eno/Andri
Golkar Ingin Dapat Lebih Dari 5 Kursi Menteri Prabowo, Ini Alasannya

Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan partainya menginginkan jatah menteri lebih dari lima kursi.


Hakim Cuti Bersama Pekan Depan: KY Mendukung, Sufmi Dasco Janji Kesejahteraan akan Terealisasi di Era Prabowo

3 hari lalu

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com
Hakim Cuti Bersama Pekan Depan: KY Mendukung, Sufmi Dasco Janji Kesejahteraan akan Terealisasi di Era Prabowo

Ribuan hakim cuti bersama pekan depan. KY mendukung dan memahami aksi itu. Apa kata Sufmi Dasco?


Masyarakat Sipil Skeptis Anggota DPR Periode Baru Mampu Jalankan Fungsi Pengawasan Pemerintah

3 hari lalu

Presiden Jokowi menghadiri Sidang Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR/DPD/MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, pada 1 Oktober 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Masyarakat Sipil Skeptis Anggota DPR Periode Baru Mampu Jalankan Fungsi Pengawasan Pemerintah

Masyarakat sipil khawatir anggota DPR yang didominasi kader pendukung pemerintah bakal jadi tukang stempel kebijakan saja.


Dasco: Prabowo Tidak Bepergian ke Luar Kota dan Luar Negeri hingga Hari Pelantikan Presiden

3 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto berpose ke arah wartawan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo menyebut aggaran pertahanan Indonesia salah satu terendah di Asia. Prabowo mengatakan saat ini anggaran pertahanan baru 0,89 persen terhadap Produk Domestik Bruto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dasco: Prabowo Tidak Bepergian ke Luar Kota dan Luar Negeri hingga Hari Pelantikan Presiden

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengurangi intensitas perjalanan untuk menjaga stamina saat pelantikan


Pemerintahan Jokowi Maju Mundur dalam Pembatasan BBM Bersubsidi, Prabowo-Gibran Punya Rencana Lain?

3 hari lalu

Warga menunjukkan uang tunai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino di Kantor Pos Oceania Jakarta Barat, Jumat, 29 Desember 2023. Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino Rp 6,72 triliun atau 89,36 persen dari target hingga 21 Desember 2023. Sampai akhir tahun 2023, diharapkan seluruh bantuan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintahan Jokowi Maju Mundur dalam Pembatasan BBM Bersubsidi, Prabowo-Gibran Punya Rencana Lain?

Pemerintah menunda lagi pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi, sementara tim Prabowo-Gibran mengungkapkan subsidi dalam bentuk BLT lebih hemat.