TEMPO.CO, Jakarta - Faisal Basri, ekonom senior Universitas Indonesia pada 1 April 2024 menjadi saksi ahli dari pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Persilihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres).
Faisal Basri menyampaikan berbagai isu mulai dari politik gentong babi, impor beras, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga menyebutkan beberapa nama Menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
1. Menyebut sederet daftar Menteri yang berada di bawah kepemimpinan Jokowi
Faisal mencontohkan ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ikut serta dalam pembagian bansos. Dia menjelaskan bahwa saat itu, Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga menginformasikan kepada penerima bantuan bahwa bantuan tersebut berasal dari kontribusi Jokowi.
Selain itu, Faisal menyebutkan bahwa Airlangga juga mengajak para penerima bantuan untuk berterima kasih kepada Jokowi dengan mendukung kebijakan yang didukung olehnya.
Pada Pemilihan Presiden 2024, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden bersama dengan calon presiden Prabowo Subianto. Partai Golkar juga turut mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Faisal juga menambahkan pernyataan Menteri Investasi, Bahlil, yang mengatakan bahwa "tidak masalah jika Anda ingin membuat Menteri Sosial sendiri seperti Bu Risma." Ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan mentalitas dan moralitas antara beberapa menteri. Bu Risma, misalnya, menolak untuk mempolitisasi program bansos.
2. Pork barrel
Faisal mengemukakan teori pork barrel atau politik gentong babi. Menurutnya, teori tersebut asalnya dari Amerika Serikat, namun pelaksanaannya berbeda di Indonesia. Di negeri Paman Sam, pork barrel terwujud dalam proyek-proyek mercusuar seperti jembatan dan sebagainya. Namun di Indonesia, menurut Faisal, pork barrel berupa sembako yang disalurkan melalui program bantuan sosial atau bansos.
"Pork barrel di negara-negara berkembang ini berbeda bentuknya karena pendapatannya masih rendah, tingginya angka kemiskinan di Indonesia, hampir separuh penduduknya adalah penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin, atau rentan miskin," ujar Faisal dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024.
Lebih lanjut, Faisal menyatakan bahwa bahkan Kementerian Dalam Negeri telah menyatakan akan mengikuti saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan aturan yang melarang penyaluran bansos 2-3 bulan sebelum pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak. Menurut Faisal, aturan tersebut akan ditetapkan melalui peraturan daerah atau Perda.
3. BLT El Nino
Dalam sidang persengketaan Pilpres di MK, Faisal juga mengungkapkan dugaan terkait BLT El Nino yang diyakini diperpanjang oleh pemerintah semata-mata untuk kepentingan politik. BLT El Nino senilai Rp 200 ribu per bulan diberikan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan semestinya berakhir pada Desember 2023. Awalnya, bantuan ini diberikan pada periode November hingga Desember 2023, namun pemerintah memutuskan memperpanjangnya hingga Juni 2024. Faisal mempertanyakan alasan perpanjangan BLT El Nino, mengingat bahwa fenomena El Nino telah mereda pada saat itu.
Menurut Faisal, perpanjangan BLT El Nino bertujuan untuk menciptakan panggung-panggung baru demi memastikan efektivitas bansos semaksimal mungkin. Faisal kemudian membandingkan data tentang kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem antara tahun 2021 dan 2023, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2021 kondisinya lebih parah, namun tidak ada bantuan serupa seperti BLT El Nino saat itu. Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa BLT El Nino sebenarnya hanya digunakan untuk meningkatkan dukungan politik, tanpa memperhatikan kondisi nyata masyarakat.
4. Bansos kewajiban negara, bukan belas kasihan
Pakar Ekonomi yang dihadirkan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Faisal Basri, menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) merupakan tanggung jawab negara. Menurutnya, bansos bukanlah bentuk dari belas kasihan atau kebaikan hati, tetapi merupakan kewajiban negara. Pernyataan ini disampaikan oleh Faisal sebagai tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Otto Hasibuan, pengacara dari Tim Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, dalam sidang persengketaan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Senin, 1 Maret.
Sebelumnya, Otto menyoroti bahwa penyaluran bansos merupakan hasil persetujuan dari pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR RI. Otto kemudian mempertanyakan apakah ada kesalahan jika pemerintah menjalankan undang-undang dan menyalurkan bansos menjelang Pilpres 2024.
ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | AMELIA RAHIMA SARI
Pilihan Editor: Di Sidang MK, Faisal Basri Sebut BLT El Nino Diperpanjang untuk Kepentingan Elektoral
