INFO NASIONAL – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendapat penghargaan khusus dalam acara Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah yang berlangsung di The Tribrata Hotel, Jakarta Selatan, Jumat, 30 Agustus 2024. Acara ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Tempo Media Group.
"Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh kinerja kolektif rekan-rekan ASN (Aparatur Sipil Negara) di Jakarta, di mana kita selalu bersinergi dalam bekerja untuk mengedepankan kepentingan warga Jakarta. Apresiasi ini menjadi babak baru bagi kami untuk terus bekerja lebih baik, serta terus membangun Jakarta yang berkelanjutan, sekaligus terus menjaga stabilitas inflasi daerah," kata Heru dalam rilis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Baca juga:
Ia juga mengapresiasi Kemendagri atas bantuan dalam melakukan sinkronisasi dengan seluruh penjabat kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten, agar dapat melakukan pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Bimbingan Kemendagri, tambah Heru, bahkan termasuk dalam menjaga inflasi.
Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, tetap konsisten menjalankan langkah 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, serta Komunikasi Efektif. "Dalam menjaga inflasi bagian pangan, selama ini kami telah melakukan monitoring pasokan serta harga pangan, baik secara rutin maupun kondisional, di tingkat grosir dan eceran. Selain itu, kami juga melaksanakan pertanian perkotaan serta kerja sama dengan daerah produsen pangan," ujar Pj. Gubernur Heru.
Keberhasilan menjaga inflasi diperkuat oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati. Ia mengungkapkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, pertumbuhan inflasi year on year (y-on-y) DKI Jakarta pada Juli 2024 sebesar 1,97 persen. Angka itu lebih rendah daripada inflasi nasional y-on-y pada periode yang sama tahun 2023 sebesar 2,13 persen.
"Besaran inflasi di DKI Jakarta termasuk dalam kategori yang cukup terkendali. Angka inflasi itu dinilai cukup baik lantaran terjadi deflasi dari bulan sebelumnya. Maka, inflasi kita pada Juli, dengan deflasi 0,06 persen, tentunya menjadi sinyal dan memastikan ekonomi kita sedang ada di track yang baik. Perlu ada kesinambungan, jangan sampai kita lengah. Inflasi 2024 masih perlu kita jaga betul," tutur Sri.
Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meraih penghargaan Apresiasi Khusus dalam acara Apresiasi Kinerja Pejabat Kepala Daerah 2024. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Acara berlangsung di Hotel The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, pada Jumat, 30 Agustus 2024. TEMPO/Sukarnain
Apresiasi Khusus untuk Heru
Penjurian acara Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah berlangsung beberapa pekan, sejak Juli 2024. Dewan juri yang menilai adalah Inspektur Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir Balaw; Direktur Utama Tempo Media Group, Arif Zulkifli; Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Zuhro; Staf Ahli Kementerian Pendayagaunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Jufri Rahman; serta Ketua Ombudsman, Mokhamad Najih.
Dewan juri juga menetapkan penjabat daerah yang dinilai jika telah menjalankan kepemimpinan minimal enam bulan atau dua kuartal penilaian Kemendagri. Sebab itu, hanya terpilih 20 provinsi dan 20 kabupaten/kota yang datang ke Jakarta untuk bertemu dewan juri.
Adapun, acuan yang dipakai untuk memberi penilaian adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Berdasarkan regulasi itu, maka penilaian dibagi menjadi tiga kategori.
Pertama, Fiskal Tinggi, artinya daerah tersebut memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) tinggi dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang tinggi pula. Dengan demikian, dianggap mampu menjalankan program, tanpa bergantung dari dana transfer pemerintah pusat.
Kedua, Fiskal Sedang, artinya daerah tersebut dapat menjalankan program secara mandiri, kendati tetap membutuhkan dana transfer pemerintah pusat. Ketiga, Fiskal Rendah untuk daerah dengan PAD minim dan sangat membutuhkan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dari pemetaan fiskal setiap daerah ini, tim riset dan dewan juri mengelaborasi terobosan yang telah dilakukan berdasarkan 111 indikator yang kemudian diperas lagi menjadi sepuluh indikator utama, yakni kesehatan, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan/inovasi, pengangguran, dan pelayanan publik.
Dari hasil total skor, Pemprov DKI Jakarta memiliki nilai tertinggi. Dewan Juri akhirnya berdiskusi dan menilai kapasitas fiskal DKI Jakarta sangat kuat, baik secara PAD maupun APBD. Jakarta juga berada di pusat kekuasaan pemerintah pusat, sehingga lebih cepat mendapatkan perhatian. Artinya, provinsi lain tidak akan mampu berdiri sejajar dengan Jakarta.
Karena itu, dewan juri menyatakan, DKI Jakarta mendapatkan apresiasi untuk Kategori Khusus dengan Fiskal Daerah Sangat Tinggi. “DKI Jakarta tidak bisa dibandingkan dan dikontestasikan dengan daerah lain mengingat keistimewaannya, termasuk juga dalam besar anggaran yang dimiliki,” ujar Direktur Utama Tempo Media Group Arif Zulkifli saat membacakan keputusan juri di The Tribrata Hotel.
Keunggulan Jakarta dalam sepuluh indikator utama terlihat jelas saat pemaparan Heru Budi di hadapan dewan juri. Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini begitu lancar menjabarkan semua capaian yang diperolehnya selama dua tahun menjadi penjabat gubernur. Bahkan Arif Zulkifli menyebut, pengalaman Heru selama puluhan tahun membuatnya sangat piawai memimpin Jakarta.
Karena itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi apresiasi kepada Heru Budi Hartono dan semua penjabat gubernur/bupati/wali kota yang telah menampilkan kinerja apik selama bertugas. “Selamat kepada para penjabat daerah yang telah berhasil meraih penghargaan. Hasil ini akan menjadi kajian kami,” ucap Tito. (*)
