Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanggapan MPR-DPR atas Kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 September 2024. Paus Fransiskus melakukan perjalanan apostolik sekaligus kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 3-6 September 2024. Kunjungan Bapa Suci Pemimpin Gereja Katolik Dunia ini merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan Yang Teramat Mulia Paus Paulus ke-6 pada 1970 dan kunjungan Yang Teramat Mulia Paus Yohannes Paulus ke-2 tahun 1989. TEMPO/Subekti
Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 September 2024. Paus Fransiskus melakukan perjalanan apostolik sekaligus kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 3-6 September 2024. Kunjungan Bapa Suci Pemimpin Gereja Katolik Dunia ini merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan Yang Teramat Mulia Paus Paulus ke-6 pada 1970 dan kunjungan Yang Teramat Mulia Paus Yohannes Paulus ke-2 tahun 1989. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKetua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet mengungkapkan rasa rasa bangganya atas perhatian Paus Fransiskus terhadap keberagaman di Indonesia serta pemahamannya terhadap isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

“Waduh luar biasa, ternyata beliau memperhatikan soal kebinekaan kita dan UUD kita pada pembukaannya. Kita bangga,” kata Bamsoet itu usai menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu, 4 September 2024.

Bamsoet menilai kunjungan kenegaraan Pemimpin Gereja Katolik se-Dunia itu sebagai bentuk pengakuan terhadap komitmen Indonesia dalam merayakan keragaman dan persatuan.  

Sebelumnya, dalam pidatonya di Istana Merdeka, Paus Fransiskus mengagumi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 

“Semboyan negara Anda, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam keberagaman, secara harfiah berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, mengungkapkan realitas beraneka sisi dari berbagai orang yang disatukan dengan teguh dalam satu bangsa,” kata dia.

Paus Fransiskus juga menyinggung pembukaan UUD 1945, dua kali merujuk pada Allah yang Maha Kuasa atas kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kata Paus, UUD 1945 dua kali merujuk pada keadilan sosial sebagai fondasi bangsa.

Bukti Pengakuan Keharmonisan Indonesia

Adapun Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan kunjungan pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus merupakan bukti pengakuan keharmonisan Indonesia, simbol persahabatan antarumat beragama, sekaligus memberi pesan kuat bagi tenun kebinekaan.

“Ini adalah pengakuan bahwa Indonesia relatif berhasil menjaga keharmonisan antarumat beragama di tengah gejolak yang terjadi di berbagai belahan dunia,” kata Cak Imin dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.

Da menyebutkan kunjungan Paus Fransiskus dapat memberikan inspirasi dan menjadi dorongan bagi terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.

“Kehadiran Paus Fransiskus juga menjadi pengingat bagi kita tentang pembangunan yang berkeadilan. Melalui ensiklik Paus Fransiskus ‘Laudato Si’ pada 2015, beliau mengingatkan kita pentingnya menjaga keseimbangan pembangunan dan alam,” ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

UU Kementerian Disahkan: Prabowo Bebas Tambah Kementerian di Pemerintahan

2 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melapor hasil kunjungan luar negeri ke Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
UU Kementerian Disahkan: Prabowo Bebas Tambah Kementerian di Pemerintahan

Berkat RUU Nomor 39 Tahun 2008 yang disahkan DPR, Prabowo bisa tambah kementerian dalam jumlah tak terbatas


Profil Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum Kadin Indonesia yang Menentang Hasil Munaslub karena Dianggap Langgar AD/ART

3 jam lalu

Hamdan Zoelva. REUTERS/Darren Whiteside
Profil Hamdan Zoelva, Kuasa Hukum Kadin Indonesia yang Menentang Hasil Munaslub karena Dianggap Langgar AD/ART

Kuasa hukum Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva menolak hasil munaslub yang menurutnya tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Siapa sosok Hamdan Zoelva?


Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

4 jam lalu

Sec Bowl. Foto : Instagram/Rius Vernandes,
Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

Founder Sec Bowl Rius Vernandes berjanji untuk menjalankan bisnis tersebut dengan baik.


Bamsoet Ingatkan Pentingnya Ketahanan Budaya Nusantara

5 jam lalu

Ketua MPR Bambang Soesatyo menjadi keynote speech dalam Mimbar Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan MPR RI dengan Universitas Borobudur di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis 19 September 2024. Dok. MPR
Bamsoet Ingatkan Pentingnya Ketahanan Budaya Nusantara

Bamsoet mengatakan, budaya nusantara yang merepresentasikan keberagaman dan kekayaan khasanah nusantara adalah cerminan jati diri dan kepribadian bangsa.


Daftar Program Quick Win Prabowo-Gibran yang Disahkan DPR dan Anggarannya

5 jam lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berbincang dengan siswa saat meninjau uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN 4 Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Senin 5 Agustus 2024. Program makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 tersebut sebagai upaya mengurangi gizi buruk dan mempersiapkan generasi emas Indonesia. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Daftar Program Quick Win Prabowo-Gibran yang Disahkan DPR dan Anggarannya

DPR menyetujui anggaran untuk program unggulan Prabowo-Gibran, salah satunya Makan Siang Bergizi Gratis yang dijatah Rp 71 triliun.


Profil Nuroji, Politisi Gerindra yang Mengaku tak Terlalu Bangga dengan Timnas Karena Naturalisasi

6 jam lalu

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto : Farhan/Andri
Profil Nuroji, Politisi Gerindra yang Mengaku tak Terlalu Bangga dengan Timnas Karena Naturalisasi

Nuroji menyatakan bahwa ia tidak merasa sangat bangga dengan pencapaian Timnas Indonesia, karena mayoritas pemainnya merupakan hasil naturalisasi.


DPR Sahkan RUU Kementerian Negara, Ada 6 Poin Perubahan

7 jam lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU Kementerian Negara, Ada 6 Poin Perubahan

DPR mengesahkan RUU Kementerian Negara hari ini. Ada enam poin perubahan yang disepakati dalam revisi.


Menpan RB Bilang Pengesahan UU Wantimpres Perkokoh Kedudukan Lembaga

7 jam lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas
Menpan RB Bilang Pengesahan UU Wantimpres Perkokoh Kedudukan Lembaga

Abdullah Azwar Anas menyebut, peran Wantimpres menjadi krusial sebagai sumber pandangan dan saran yang independen serta strategis.


DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-Undang

9 jam lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
DPR Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-Undang

Rapat paripurna DPR mengesahkan revisi UU Wantimpres pada hari ini. Seluruh fraksi telah menyatakan persetujuannya atas revisi UU ini.


Erick Thohir Jawab Kritik Anggota DPR Soal Naturalisasi Timnas Indonesia: Jangan Ragukan Nasionalismenya

10 jam lalu

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir dalam konferensi pers terkait naturalisasi di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2024.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM turut berkontribusi dalam upaya meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui naturalisasi. TEMPO/Ilham Balindra
Erick Thohir Jawab Kritik Anggota DPR Soal Naturalisasi Timnas Indonesia: Jangan Ragukan Nasionalismenya

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan naturalisasi sebagai salah satu upaya meningkatkan prestasi Timnas Indonesia.