TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan rencana muktamar yang bakal diselenggarakan sekelompok orang yang mengaku sebagai fungsionaris DPP akan menjadi Muktamar PKB yang sebenarnya. Namun, dia membantah menginisiasi muktamar tersebut.
"Kan versinya begitu, bukan tandingan," kata Yaqut di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2024.
Sejauh ini Yaqut mendengar jika banyak pihak yang kehilangan hak demokrasinya pada Muktamar PKB di Bali. Misalnya, kata dia, ada keputusan-keputusan yang tiba-tiba disahkan namun tidak melalui rapat komisi terlebih dahulu.
"Ada yang sebelum muktamar sudah dipecat, diganti dengan pengurus yang lain. Saya dengar banyak hal seperti itu," kata dia.
Sebelumnya, Muktamar PKB telah digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Muktamar telah memutuskan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali memimpin partai itu. Selain itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun disepakati untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.
Di sisi lain, kelompok yang dipimpin mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy mengatakan akan digelar kembali muktamar partai atau muktamar tandingan yang berbeda karena akan digelar pada 2-3 September 2024.
"Kami punya rencana muktamar yang akan kami buat dibuka oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), dan nanti ditutup oleh Presiden," kata Lukman di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.
Menurut Lukman Edy, Muktamar PKB di Jakarta itu akan mendongkel Muhaimin Iskandar yang telah menjabat ketua umum sekitar 20 tahun.
Ia pun mendorong tokoh-tokoh NU seperti Yenny Wahid hingga Khofifah maju dalam Muktamar PKB itu.
Hari ini, Senin, 2 September 2024, Muktamar PKB Tandingan mestinya digelar. Namun, Lukman menyatakan kongres itu ditunda. Penundaan itu dilakukan setelah Fungsionaris DPP PKB bertemu dengan pimpinan PBNU. Kendati ditunda, Lukman mengatakan muktamar tandingan siap digelar.
Adapun Yaqut mengatakan soal keabsahan Muktamar di Jakarta dan Bali akan ditentukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"Kita hargai saja perspektif teman-teman yang punya agenda untuk melakukan muktamar yang berbeda dengan muktamar di Bali. Kan tinggal nanti pengesahannya di Kemenkumham," kata Yaqut.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jazilul Fawaid merespons penundaan Muktamar PKB tandingan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Fungsionaris Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB pada 2-3 September 2024 di Jakarta.
Jazilul menyatakan bahwa partainya telah bersepakat untuk dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dia juga menyebut PKB menolak muktamar tandingan yang direncanakan oleh kubu kontra Cak Imin itu.
Pilihan Editor: Lukman Edy Terdepan di Pusaran PKB Vs PBNU, Ini Profil Eks Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa
