TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, berpesan kepada Prabowo Subianto, presiden terpilih periode 2024-2029, mengenai jatah partainya di kabinet mendatang. Paloh berharap agar Prabowo tak memikirkan keinginan NasDem dalam komposisi kabinet pemerintahan Prabowo nantinya.
"Bapak Presiden terpilih Prabowo enggak usah terlalu memikirkan NasDem ini harus dapat kursi berapa. Bukan itu Bapak Prabowo," kata Paloh di acara penutupan Kongres NasDem di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Selasa, 27 Agustus 2024. Prabowo hadir di acara penutupan Kongres NasDem ini.
Paloh menegaskan, Prabowo tidak perlu meragukan ketulusan hati Partai NasDem dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka mendatang. "Sikap (kami) dengan segala terus terang, berbicara seperti apa adanya. Sepakat atau kurang sepakat, itu pasti kami akan lakukan di depan Bapak, bukan hanya di belakang Bapak," ujar Paloh.
Ia juga berharap agar Prabowo dapat menjadikan NasDem sebagai sahabat seperjuangan. Dengan begitu, mereka dapat sama-sama membangun bangsa ini. “Kita harus bisa bersama-sama membangun optimisme publik, seluruh komponen dan elemen publik," kata dia.
Paloh kembali terpilih menjadi Ketua Umum NasDem periode 2024-2029 secara aklamasi dalam Kongres III partainya di JCC, hari ini. Ia sudah tiga periode memimpin Partai NasDem.
Awalnya NasDem berseberangan sikap politik dengan Prabowo di pemilihan presiden 2024. NasDem bersama Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di pemilihan presiden. Tapi Anies-Muhaimin dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md., kalah dari Prabowo-Gibran. Sesuai rencana, pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 20 Oktober mendatang.
Setelah pemilihan presiden, sikap politik NasDem, PKB, dan PKS berubah. Ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan memilih bergabung ke pemerintahan Prabowo mendatang. Ketiga partai juga berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) --koalisi pendukung Prabowo-Gibran di pemilihan presiden-- pada pemilihan kepala daerah 2024 di sejumlah daerah, di antaranya Pilkada Jakarta.
Pilihan Editor: Peta Koalisi Pilkada Setelah Putusan MK
