Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cak Imin Pasrahkan Penentuan Ketua Umum PKB lewat Muktamar

image-gnews
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Abdul Halim Iskandar merupakan adik kandung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, yang diperiksa sebagai saksi dimintai keterangan dan pengetahuannya dalam penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022.TEMPO/Imam Sukamto
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Abdul Halim Iskandar merupakan adik kandung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, yang diperiksa sebagai saksi dimintai keterangan dan pengetahuannya dalam penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022.TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan dirinya tidak berambisi untuk kembali menjabat sebagai ketua umum. Dia mengaku pasrah dengan hasil Muktamar PKB yang salah satu agendanya memilih ketua umum baru untuk periode 2024-2029.

Pernyataan itu Cak Imin sampaikan saat ingin beranjak dari Jakarta menuju tempat muktamar di Bali. Dia menyerahkan penentuan ketua umum kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB.

"Saya pasrah apa pun yang menjadi pilihan-pilihan cabang PKB. Saya ikut, tapi saya juga tidak berambisi," kata Cak Imin di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Jumat, 23 Agustus 2024.

Cak Imin mengatakan menjabat ketua umum merupakan tugas berat. Adapun Cak Imin telah menjadi ketua umum PKB sejak 2005.

"Bukan soal kepingin, tapi soal tanggung jawab," ujarnya. 

Lebih lanjut, Cak Imin mengungkap bahwa dirinya akan memberikan laporan pertanggungjawaban selama menjabat sebagai ketua umum dalam Muktamar PKB.  Wakil Ketua DPR ini mengatakan forum tertinggi partai itu akan membahas soal pandangan umum untuk menentukan apakah dirinya akan berhenti menjadi ketua umum atau tetap melanjutkan periode berikutnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Tergantung apakah pertanggungjawaban saya selama lima tahun ini diterima atau tidak," ujar dia. 

Muktamar PKB akan digelar di Nusa Dua, Bali pada 24-25 Agustus 2014. Acara itu akan diikuti ribuan peserta perwakilan dari seluruh Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), dan badan otonom PKB dari seluruh Indonesia.

Muktamar ini berlangsung di tengah konflik antara PKB dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. PBNU bahkan membentuk panitia khusus PKB dan telah memanggil beberapa mantan petinggi partai itu. Konflik ditengarai dipicu oleh langkah Muhaimin Iskandar yang menginisiasi pembentukan panitia khusus evaluasi pelaksanaan haji atau Pansus Haji di DPR.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menduga pansus dibentuk untuk membidik adik kandungnya, yaitu Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat Menteri Agama. Pada Senin, 19 Agustus 2024 lalu, PBNU kembali mengumpulkan para kiai di Surabaya. Mereka meminta para kiai untuk ikut membenahi PKB.

Pilihan Editor: Adung Batal Maju Jadi Calon Ketum PKB: Dilarang Menag Yaqut Cholil

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pertimbangan Jokowi Tunjuk Gus Ipul jadi Mensos: Menyangkut Masyarakat Bawah

12 jam lalu

Presiden Jokowi meresmikan ruas Tol Binjai-Langsa seksi 2 Stabat-Tanjung Pura dan ruas Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 3 dan 4, di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara,  Selasa, 10 September 2024.  Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden
Pertimbangan Jokowi Tunjuk Gus Ipul jadi Mensos: Menyangkut Masyarakat Bawah

Presiden Jokowi mengungkap alasannya mengangkat Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebagai Mensos menggantikan Tri Rismaharini.


Sederet Pernyataan Gus Ipul setelah Dilantik Jadi Mensos oleh Jokowi

13 jam lalu

Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai serah terima jabatan di Kantor Kemensos RI, Salemba Raya, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Sederet Pernyataan Gus Ipul setelah Dilantik Jadi Mensos oleh Jokowi

Gus Ipul mengatakan tidak ada jaminan posisinya sebagai Mensos akan berlanjut pada pemerintahan Prabowo.


Presiden Jokowi Lantik Gus Ipul Jadi Mensos, Begini Reaksi PKB

17 jam lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 bersama Irjen Pol. Eddy Hartono saat dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. Gus Ipul akan mengisi sisa masa jabatan Mensos yang ditinggalkan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri menyusul keikutsertaannya dalam Pilgub Jawa Timur. Sementara Irjen Eddy Hartono pernah mengemban tugas sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror (2015-2017). Eddy menggantikan Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, yang dilantik menjadi Kepala BNPT pada 3 April 2023. TEMPO/Subekti
Presiden Jokowi Lantik Gus Ipul Jadi Mensos, Begini Reaksi PKB

Syaiful Huda mengatakan pelantikan Gus Ipul sebagai Mensos tidak ada kaitannya dengan gegeran PBNU dan PKB.


KPK Belum Pastikan Kapan Periksa Abdul Halim Iskandar

21 jam lalu

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Abdul diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi hibah dari anggaran APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Belum Pastikan Kapan Periksa Abdul Halim Iskandar

KPK belum memastikan kapan mereka akan kembali memeriksa Menteri Desa Abdul Halim Iskandar yang rumah dinasnya digeledah pada Jumat lalu.


Resmi Jadi Mensos, Gus Ipul Bicara soal Jabatannya sebagai Sekjen PBNU

23 jam lalu

Serah terima jabatan Mensos kepada Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kemensos RI, Salemba Raya, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024. Tempo/Annisa Febiola
Resmi Jadi Mensos, Gus Ipul Bicara soal Jabatannya sebagai Sekjen PBNU

Gus Ipul belum memastikan apakah akan mundur atau tetap melanjutkan tanggung jawab sebagai Sekjen PBNU setelah dilantik sebagai Mensos.


Soal Temuan Pansus Haji DPR, Begini Respons Menag Yaqut dan KPK

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) Pansus Haji DPR dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Senin, 2 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Soal Temuan Pansus Haji DPR, Begini Respons Menag Yaqut dan KPK

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mempersilakan Pansus Haji mengungkapkan temuan-temuannya.


Jokowi Lantik Saifullah Yusuf Jadi Mensos, Berikut Pernyataan Gus Ipul Soal PKB

1 hari lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat jumpa pers di Kantor PBNU pada Selasa, 6 Agustus 2024. Gus Ipul siap menghadapi proses hukum jika dirinya dan Ketum PBNU Gus Yahya Cholil Staquf turut dilaporkan. TEMPO/ILHAM BALINDRA
Jokowi Lantik Saifullah Yusuf Jadi Mensos, Berikut Pernyataan Gus Ipul Soal PKB

Jokowi lantik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Mensos gantikan Tri Rismaharini. Sebelumnya kerap lontarkan kritik ke Cak Imin dan PK


KPK Geledah Rumah Menteri Abdul Halim Iskandar, Apa Dugaan Kasusnya?

1 hari lalu

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Abdul diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi hibah dari anggaran APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Rumah Menteri Abdul Halim Iskandar, Apa Dugaan Kasusnya?

Penggeledahan rumah dinas Menteri Abdul Halim Iskandar disebut-sebut berhubungan dengan dugaan korupsi pengurusan dana hibah APBD Jatim.


Menag Yaqut Tantang Buka Temuan Pansus Haji

1 hari lalu

(dari kiri) Plt Menteri Sosial Muhadjir Effendy, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat mengikuti  rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. Rapat tersebut membahas penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menag Yaqut Tantang Buka Temuan Pansus Haji

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menantang Pansus Haji untuk membuktikan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024


Menag Yaqut Bantah Pernah Dipanggil Pansus Haji

1 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1444 H/2023 M dan persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menag Yaqut Bantah Pernah Dipanggil Pansus Haji

Menag Yaqut Cholil Qoumas mengaku tidak pernah menerima surat panggilan dari Pansus Haji.