INFO NASIONAL - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggarisbawahi pentingnya kontribusi program Ekonomi Biru dalam mencapai target nasional Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) serta target global Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF). Dengan menekankan peran strategis KKP, Indonesia berkomitmen untuk melindungi dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan melalui lima program prioritas Ekonomi Biru hingga tahun 2045.
“KKP selaku penanggung jawab keanekaragaman hayati (kehati) laut dan pesisir telah berkomitmen melalui implementasi lima program strategis Ekonomi Biru sampai tahun 2045 untuk melindungi dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo, di Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2024.
Victor menjelaskan bahwa kelima program prioritas tersebut saling mendukung pencapaian target IBSAP dan KMGBF. Pertama, perluasan kawasan konservasi laut hingga mencapai 30 persen pada tahun 2045 menjadi program prioritas utama yang sejalan dengan target nasional dan global untuk perlindungan ekosistem. Kedua, implementasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota berperan penting dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya hayati yang berkelanjutan.
“Program penangkapan ikan terukur berbasis kuota ini mendukung pengelolaan yang berkelanjutan, sehingga kita tidak hanya menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati laut, tetapi juga memastikan manfaatnya bagi generasi mendatang,” ujar Victor.
Selanjutnya, pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan merupakan program prioritas ketiga yang diharapkan dapat meningkatkan keanekaragaman hayati dan keberlanjutan dalam sektor pertanian dan perikanan. Keempat, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil menjadi fokus utama dalam upaya restorasi dan rehabilitasi ekosistem yang kritis.
“Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir merupakan kunci untuk memulihkan ekosistem yang rusak, sehingga dapat kembali berfungsi secara optimal dan berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Program prioritas kelima, yakni pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut, secara langsung mendukung upaya pengurangan pencemaran dan pencapaian target IBSAP dan KMGBF. Victor juga mengungkapkan bahwa KKP telah menginisiasi pendanaan baru untuk konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati laut melalui Indonesia Coral Bond sebesar US$10 juta dan Debt for Nature Swap untuk terumbu karang senilai US$35 juta.
“Ini adalah langkah konkret KKP dalam mendukung keuangan berkelanjutan yang diperlukan untuk mencapai target-target keanekaragaman hayati. Melalui pendanaan ini, kita berharap dapat terus menjaga dan memulihkan ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk,” kata Victor.
Dalam implementasi program-program tersebut, KKP juga memanfaatkan perangkat Ocean Accounting dan Ocean Big Data untuk memantau kinerja pengelolaan dan kualitas keanekaragaman hayati laut dan pesisir di Indonesia.
IBSAP, yang baru diluncurkan pada 8 Agustus 2024, merupakan dokumen visi misi perencanaan dan pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia hingga tahun 2045. Dokumen ini disusun oleh Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas dengan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk KKP.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan komitmennya untuk menjadikan ekologi sebagai panglima dalam pengelolaan keanekaragaman hayati laut. "IBSAP diharapkan dapat menjadi rujukan bagi seluruh pihak untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, khususnya di wilayah laut Indonesia,” ujarnya. (*)
