TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Ariotedjo mengkritik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) soal polemik petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Nasional 2024 yang melepas jilbab. Dito menyinggung pentingnya menghormati pilihan masing-masing individu dalam memegang prinsip agama.
Dito mengatakan pilihan tersebut seharusnya dijaga bersama-sama. Menurut dia, keseragaman tak bisa jadi alasan untuk meminta para Paskibraka melepas jilbab mereka.
“Ini ke depan harus kita jaga bersama. Jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman tetapi menabrak nilai-nilai kekukuhan yang sudah dimiliki individu,” kata Dito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 15 Agustus 2024 seperti dikutip Antara.
Dito kemudian mengkritik BPIP yang dia sebut belum tegas menanggapi polemik tersebut. “Kemarin juga ternyata BPIP sudah melakukan konferensi pers, walaupun jawabannya tidak tegas dan langsung merevisi,” ujarnya.
Saat ini, Dito mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi belum memberikan arahan kepada Kemenpora terkait polemik tersebut. Sebab, ia mengatakan yang memiliki wewenang pengelolaan Paskibraka adalah BPIP.
Baca juga:
Dito berkata seluruh kewenangan terkait Paskibraka telah diambil alih oleh BPIP sejak 2022. Namun, Dito menyampaikan Kemenpora tetap memiliki perhatian terhadap insiden lepas hijab tersebut.
Dito mengklaim kementeriannya juga berkomitmen untuk memberi pembinaan dan pengelolaan yang lebih baik kepada para peserta Paskibraka. “Karena Paskibraka itu isinya para anak muda, generasi muda yang otomatis tanggung jawab kami, kami jamin ke depan kita akan melakukan langkah-langkah mencegah, pembinaan, dan juga pengelolaan Paskibraka,” ujar dia.
Polemik ini bermula saat 18 Paskibraka putri melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Panser, Kalimantan Timur pada Selasa, 13 Agustus 2024. Mereka adalah bagian dari pasukan yang bakal mengibarkan bendera di Istana Kepresidenan IKN pada 17 Agustus 2024.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan pertimbangan sehingga anggota Paskibraka 2024 melepas hijabnya saat pengukuhan pada Selasa lalu. Ia mengatakan tujuan anggota Paskibraka putri melepas hijab adalah untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.
“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” kata Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri, di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu, 14 Agustus 2024.
Yudian mengatakan BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka 2024. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Deputi Diklat BPIP Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab untuk anggota Paskibraka 2024.
Sehari setelah konferensi pers dari Yudian, Kepala Hubungan Masyarakat BPIP Manhan Marbawi menyampaikan permintaan maaf atas kejadian 18 anggota Paskibraka putri yang melepas jilbab. "Kami memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Mereka akan tetap pakai jilbab (nanti saat upacara)," kata Marbawi saat dihubungi Tempo melalui pesan singkat, Kamis, 15 Agustus 2024.
Marbawi mengklaim tidak ada pemaksaan melepas hijab dalam pengukuhan pada Selasa lalu. Kendati demikian, BPIP akan mengevaluasi menyeluruh soal Paskibraka termasuk soal aturan yang baru diterbitkan.
"Selama proses latihan hingga 17 Agustus nanti Paskibraka putri tetap memakai jilbab sesuai yang disampaikan Kasetpres kemarin," kata Marbawi.
Pilihan Editor: Ramai Paskibraka Lepas Jilbab, Cak Imin: Berhijab Itu Hak
