INFO NASIONAL – Melati (nama samaran) merasa jijik dengan dirinya sendiri. Dia menyalahkan dirinya kenapa tidak bisa menghalau aksi pelecehan seksual yang dilakukan atasan kepada dirinya. Ketika peristiwa itu terjadi dia berada di ruang kerjanya yang sepi, atasannya pun masuk dan tiba-tiba mencium keningnya. Saat itu dirinya hanya bisa menangis, dan atasannya pun tersadar lalu pergi.
Melati pun mengalami depresi. Setiap hari dia merasakan ketakutan untuk bertemu atasannya di kantor. Beruntung dia sadar diri untuk ke psikolog melakukan pengobatan diri. Namun, untuk speak up atau berbicara terkait pelecehan yang dialaminya ke Komnas Perempuan misalnya, dia mengaku tidak berani. Dia memikirkan apa yang terjadi pada dirinya serta stigma buruk dari masyarakat yang dialami keluarganya nanti.
Nyatanya Melati tidak sendiri. Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan 2020 (BPS, 2021) menunjukkan 1 dari 3 perempuan di Indonesia usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual baik oleh pasangan maupun bukan pasangan hidupnya. Pelecehan seksual seperti yang dialami Melati bisa termasuk dalam Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS) yang dapat terjadi di ranah privat, publik, maupun daring (online).
Siapapun dapat menjadi korban KBGS baik perempuan, laki-laki, dan kelompok minoritas seksual. Nyatanya, perempuan dan anak perempuan lebih banyak menjadi korban. Yang menyedihkan, KBGS dapat merugikan secara fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Hal itu pula yang membuat korban banyak yang tidak berani speak up dan memilih berdiam serta mengalami depresi.
Melihat kondisi ini, Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI) atau yang sebelumnya dikenal dengan Rutgers Indonesia, tidak berdiam diri. Melalui program Generasi Gender (Gen G), YGSI berusaha mendorong terciptanya masyarakat yang adil gender dan bebas dari kekerasan di sepanjang tahun 2021 – 2025.
Upaya melalui penjangkauan, lobi dan advokasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil, khususnya kepemimpinan perempuan muda dan pelibatan laki-laki muda dalam memajukan keadilan gender merupakan tujuan program ini, yang khusus menyasar kaum muda. Hal ini dikarenakan terdapat fakta yang meresahkan menimpa para anak muda Indonesia.
Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021 memperlihatkan 4 dari 100 anak perempuan dan 8 dari 100 anak laki-laki usia 13-17 tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya. Sementara untuk usia 18-24 tahun, kasus kekerasan seksual dalam bentuk apapun tercatat sebanyak 4,23 persen (laki-laki) dan 8,59 persen (perempuan) di perkotaan. Di rentang usia yang sama di pedesaan, kasus tercatat sebanyak 3,94 persen (laki-laki) dan 4,92 persen (perempuan).
Pengurus santri Pesantren Nurul Huda, Abdul Wahid menjadi salah satu kader Program Ulama Perempuan Muda yang peduli dengan isu-isu seputar KBGS
Melalui Gen G, diharapkan para penyintas dapat lebih berani untuk speak up. Tak hanya penyintas, namun anak-anak muda yang peduli dengan isu seputar KBGS juga diharapkan berani untuk speak up dan memperjuangkannya.
Diakui Pengurus Santri Pesantren Nurul Huda, Garut, Cibojong, Jawa Barat, Abdul Wahid, lingkungan pesantren merupakan salah satu yang rentan dengan KBGS. “Cat calling kadang ada. Di santri putra juga rentan terjadi, dan itu pasti ada. Tapi memang ada yang diketahui oleh pengurus atau memang memilih diam tidak lapor,” kata Abdul Wahid,
Wahid pun mengikuti Pendidikan Ulama Perempuan Muda yang digagas Rahima, dengan ilmu yang dia peroleh selama pengkaderan, dia berhasil membuat Standard Operational Procedure (SOP) tentang kekerasan seksual. “Di Pondok Pesantren setiap momen atau kegiatan ada semacam pengarahan yang memberikan materi kesetaraan gender, bahaya kekerasan dan belum lama ini saya membuat SOP tentang kekerasan seksual. Jadi mereka diingatkan akan bahaya serta korban dianjurkan untuk berani melapor,” kata dia.
Hasilnya, lanjut Wahid, yang awalnya para santri malu-malu tetapi dengan diingatkan terus maka kini mereka berani melapor. “Bahkan kalau ada ancaman pun mereka berani melapor.”
Sementara itu, Nabila Tauhida, Kelompok Kepentingan Pemuda Pelajar Mahasiswa Koalisi Perempuan Indonesia, mengatakan banyak yang mengalami KBGS namun tidak sadar dan tidak berani speak up. “Mirisnya banyak perempuan penyintas dan aktivis tidak semua speak up terkait luka batin yang dialaminya. Masih banyak yang belum bisa bercerita.”
Nabila mengakui, dirinya juga baru berani speak up belum lama ini. Padahal, peristiwa yang dialaminya dia peroleh saat masih kecil. “Istilahnya luka itu jadi pemicu, jangan sampai orang lain jadi seperti kita. Makanya salah satu upaya adalah dengan berani berbicara tentang ini.”
Menurut dia, banyak kasus KBGS, yaitu KDRT, kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam ruang publik, di Indonesia juga terdapat perkawinan anak dan isu pekerja rumah tangga,” kata dia.
Nabila Tauhida, Kelompok Kepentingan Pemuda Pelajar Mahasiswa Koalisi Perempuan Indonesia, memberikan advokasi dan pelatihan seputar KBGS.
Koalisi Perempuan Indonesia, kata dia, memiliki program advokasi. “Khususnya dengan adanya Gen G banyak anak muda yang terlibat,” kata dia. Bagi anak muda yang mengikuti program akan dapat pelatihan, keorganisasian, advokasi, serta kampanye. “Mereka juga mendapatkan pelatihan untuk menerima pengaduan. Setelah itu orang muda yang sudah aktif duluan, advokasinya gak cuma di sosial media tetapi juga di kampus-kampus.”
Nabila berharap, orang-orang muda dapat memahami KBGS karena bisa terjadi kepada siapapun, dilakukan oleh siapapun. “Harapan paling idealnya kekerasan berbasis gender sudah tidak ada.”
Athirah Winarsih, Divisi Advokasi Keamanan Digital Srikandi KBGO mengatakan, untuk korban kekerasan berbasis gender online (KBGO) umumnya sangat takut identitasnya terbongkar. Apalagi terkait konten sensual. “Adanya jejak digital membuat mereka sangat khawatir akan tersebar ke khalayak luas, apalagi keluarganya."
Srikandi KBGO, kata Athirah, fokus ke pendampingan dan penanganan peretasan atau phising. Menurut dia banyak LSM lokal mengalami peretasan gangguan pada situs-situs web mereka atau penyerangan pribadi di anggota LSM tersebut. “Itu yang banyak kita tangani agar perangkatnya lebih aman.”
Melihat kerisauan dan minimnya akses penanganan kasus serangan digital dan KBGO di daerah, maka Srikandi KBGO fokus edukasi pendampingan kepada korban dan masyarakat untuk keamanan digital.
“Kami tidak memaksa, pendampingan basisnya melihat apa saja dulu peristiwa yang mereka alami, dari situ kita melakukan asesmen apa sih yang mereka butuhkan,” ujar dia. Menurutnya jika diperlukan penanganan lebih luas, maka dilakukan edukasi terlebih dahulu.
Menurut dia, banyak hal yang menjadi tantangan untuk korban. Tetapi sejauh ini masih banyak korban yang mau speak up terutama jika didukung kerabat dan keluarga. “Hal itu membuat mereka gak merasa sendiri. Akhirnya berani untuk melaporkan.”
Koordinator Lingkar Studi Feminis (LSF) Eva Nurcahyani mengatakan, LSF mengajak anak muda untuk peduli dengan isu KBGS. Termasuk anak muda yang masih mengemban ilmu di perguruan tinggi. LSF mengawal implementasi Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama.
“Ini tentunya bukan hanya sebagai bagian pencegahan dan penanganan saja, melainkan menumbuhkan kesadaran bagi civitas akademik akan pentingnya mengawal isu kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi,” ujar dia.
Untuk melakukan advokasi diakui Eva tidak mudah, “Kami dihadapkan dengan banyaknya organisasi massa (ormas),” kata dia. Para ormas tersebut, yang juga banyak menjabat sebagai RT, RW, masih memiliki perspektif negatif apalagi jika yang mengadvokasi masih berstatus mahasiswi.
Oleh karena itu, LSF memilih bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yang ada di kampus-kampus.
Staf Program LBH Apik Sulawesi Tengah (Sulteng) Ririn Sabani saat memberikan advokasi seputar KBGS
LSF memiliki program untuk open recruitment orang-orang muda melalui Sekolah Literasi Feminis (SELF) dengan pelatihan, edukasi, dan juga kampanye. LSF juga mengadakan pelatihan yang berangkat dari keresahan sulitnya untuk mengadvokasi seputar feminisme. Di LSF terdapat kelas advokasi berperspektif gender. “Kalau yang ini rate usianya bebas,” ujar Eva.
Ririn Sabani, Staf Program LBH Apik Sulawesi Tengah (Sulteng) mengatakan, para korban atau mereka menyebutnya dengan mitra, tidak didorong untuk speak up secara langsung karena khawatir dengan aspek keamanannya. Namun, LBH APIK Sulteng memastikan ruang aman terlebih dahulu bagi para mitra untuk speak up. “Mengukur orang keluar dari persoalan tidak hanya selesai kasus hukumnya, karena setelah selesai terdapat masalah lain seperti sosial ekonomi, trauma. Karena itu kita memastikan mitra mendapatkan ruang aman dan nyaman untuk speak up.”
Tak hanya ruang aman, sudah dua tahun ini LBH APIK Sulteng juga menyediakan Rumah Aman. Hal ini diperlukan agar mitra tidak berurusan dengan pelaku dan keluarganya. “Kalau dibilang efektif belum dipastikan, so far semua mitra ke Rumah Aman tergantung kebutuhannya. Kalau tidak butuh tidak dipaksa karena penanganan kasus di LBH APIK berbasis kebutuhan mitra.”
LBH APIK Sulteng, lanjut Ririn, juga mendorong keterlibatan orang muda termasuk di kelurahan. Selain edukasi dan sosialisasi UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), lembaga ini juga mendorong orang muda di kelurahan untuk menjadi paralegal sehingga dapat menjadi gender focal point saat menangani permasalahan di level kelurahan.
Semua orang menurut Ririn bisa dilatih menjadi paralegal. “Bagi kami, semua orang memiliki risiko baik menjadi pelaku maupun korban sehingga semua orang harus mendapatkan pelatihan paralegal muda,” kata dia.
Ririn pun berharap semua orang merasa aman atas lingkungannya. “Kita merasa aman dan nyaman dimanapun, di kampus, tempat kerja, tempat bermain, tempat nongkrong itu yang diharapkan terjadi.” Tentu, lanjut dia, hal ini diperlukan kolaborasi dengan pemerintah untuk membangun sistem yang baik dari regulasi, infrastruktur, fasilitas yang baik, serta kesadaran semua orang untuk turut terlibat. “Penanganan dan pencegahan bukan hanya oleh LBH APIK, tapi semua pihak. Semua orang berkewajiban terlibat.” (*)
