TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil tes tertulis Dewan Pengawas dan Capim KPK. Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh menyatakan masing-masing dari capim dan dewas yang lolos berjumlah 40.
Di antara jumlah tersebut, ada nama Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Johan Budi, dan Mantan Deputi II Kantor Staff Presiden Yanuar Nugroho. Mereka dinyatakan lolos tes tertulis. Kemudian ada juga nama-nama dari internal KPK. Ialah Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Nurul Ghufron, serta Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan.
Sudirman Said
Sudirman Said lahir pada 16 April 1963. Dia dikenal sebagai mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, menjabat dari 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016 sebelum digantikan oleh Archandra Tahar. Sebelum itu, Sudirman, yang memiliki gelar MBA dari George Washington University, pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Petrosea Tbk dan Direktur Utama PT Pindad (Persero).
Karier Sudirman di sektor energi dan migas membawanya menjadi Menteri ESDM dalam kabinet Jokowi-JK, namun ia dicopot karena kontroversi terkait Freeport dan PLN. Pada Pilkada Jawa Tengah 2018, Sudirman mencalonkan diri sebagai gubernur bersama Ida Fauziyah, namun kalah dari Ganjar Pranowo. Kemudian, dia bergabung dengan tim kampanye Prabowo Subianto sebagai penasihat.
Selain berkarier di pemerintahan, Sudirman juga aktif di bidang kemanusiaan dan pendidikan. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI), menjadi pengajar di berbagai perguruan tinggi, dan mendirikan Institut Harkat Negeri (IHN) pada 2016, sebuah lembaga kajian dan pendidikan di bidang kepemimpinan dan pembangunan.
Johan Budi
Johan Budi Sapto Pribowo, lebih dikenal sebagai Johan Budi, adalah seorang figur publik Indonesia yang terkenal sebagai juru bicara dan mantan pejabat penting di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lahir pada 29 Januari 1966, Johan Budi mengawali kariernya sebagai jurnalis di Harian Media Indonesia, Majalah Forum Keadilan, dan Tempo
Ia memulai kariernya di KPK sebagai Kepala Biro Humas pada tahun 2006. Berkat reputasinya yang cemerlang, ia kemudian diangkat menjadi Deputi Pencegahan KPK dan sempat menjabat sebagai Plt. Pimpinan KPK pada tahun 2015 ketika lembaga itu menghadapi masa sulit. Perannya sebagai juru bicara KPK membuatnya dikenal luas sebagai sosok yang tegas dan transparan dalam mengomunikasikan berbagai kasus korupsi kepada publik.
Setelah meninggalkan KPK, Johan Budi menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang Komunikasi, di mana ia bertugas sebagai juru bicara presiden. Pada Pemilu 2019, ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mewakili daerah pemilihan Jawa Timur VII.
Yanuar Nugroho
Yanuar Nugroho adalah seorang akademisi dan pakar kebijakan publik asal Indonesia yang dikenal atas kontribusinya dalam bidang pemerintahan, inovasi sosial, dan teknologi. Lahir pada tahun 1972, Yanuar menempuh pendidikan tinggi di Indonesia sebelum melanjutkan studi di luar negeri. Ia meraih gelar doktor dalam bidang Science, Technology, and Innovation Policy dari University of Manchester, Inggris.
Ia menjadi dosen dan peneliti di berbagai universitas ternama, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Namun, peran Yanuar tidak hanya terbatas pada dunia akademik. Ia juga aktif dalam bidang kebijakan publik dan pemerintahan. Dari 2015 hingga 2019, Yanuar menjabat sebagai Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia bertanggung jawab atas isu-isu strategis nasional, termasuk kebijakan pembangunan, inovasi, dan teknologi.
Di KSP, Yanuar berperan penting dalam berbagai inisiatif pemerintah, termasuk implementasi program-program inovasi sosial dan reformasi birokrasi. Ia juga terlibat dalam pengembangan kebijakan yang mendukung inklusi sosial dan pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat.
Selain berkarir di pemerintahan, Yanuar aktif menulis dan berbicara di berbagai forum nasional maupun internasional. Ia dikenal sebagai seorang intelektual yang memadukan teori dan praktik dalam mengatasi tantangan pembangunan di Indonesia.
Setelah masa jabatannya di KSP, Yanuar kembali aktif di dunia akademis dan konsultasi, terus berkontribusi dalam bidang kebijakan publik dan inovasi sosial.
Giri Supradiono
Giri Suprapdiono adalah seorang mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia yang dikenal luas karena pengabdiannya dalam pemberantasan korupsi. Lahir pada 9 Juli 1974 di Ponorogo, Jawa Timur, Giri menempuh pendidikan di bidang Teknik Perencanaan Kota di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia kemudian melanjutkan studi masternya di Institute of Social Studies (ISS) di Erasmus University Rotterdam, Belanda.
Giri telah mengabdi di KPK selama lebih dari satu dekade, memegang beberapa jabatan penting termasuk Koordinator Kerja Sama Internasional dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Ia dikenal sebagai figur yang vokal dan berkomitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Namun, namanya semakin dikenal publik ketika ia menjadi salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada tahun 2021, sebuah keputusan yang memicu kontroversi luas.
Giri mendaftarkan diri sebagai Capim KPK untuk periode 2024-2029. Langkah ini mencerminkan komitmennya yang terus berlanjut dalam memerangi korupsi di Indonesia, meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan kariernya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | FRISKI RIANA | CIPG
Pilihan editor: Termasuk Nurul Ghufron, Ini Daftar Nama Calon Pimpinan dan Dewas KPK yang Lolos Tes Tulis
