TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Ade Irfan Pulungan, menepis keraguan yang muncul dipublik, soal janji Presiden Joko Widodo alias Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ade menyebut Jokowi telah menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan IKN tahap I yang disebut sudah sesuai rencana.
“Presiden Jokowi berkantor di IKN dimulai hari Senin tanggal 29 Juli 2024, maka selanjutnya proses perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN juga akan sesuai dengan target yang diharapkan,” ujarnya melalui keterangan tertulis pada Kamis, 1 Agustus 2024.
Ade menuturkan Jokowi dapat mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN setelah dia berkantor. Menurut dia, selama ini Jokowi sudah cukup rinci mengawasi pembangunan proyek infrastruktur yang menjadi Program Strategis Nasional di seluruh Indonesia.
Jokowi sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke IKN bersama para menteri. Di sana mereka juga berkemah. "Semua itu dilakukan dalam rangka mengawal progres pembangunan IKN dan memberikan semangat kepada semua pihak untuk bekerja keras demi bangsa dan negara,” ucap Ade.
Selain itu, menurut dia, berkantornya Jokowi di IKN dapat meningkatkan kepercayaan para investor. Dalam kunjungan terakhirnya, Jokowi menunjukkan sejumlah fasilitas yang sudah dibangun, seperti pembangunan hotel berbintang sebagai sektor penunjang, sehingga calon investor akan semakin berlomba-lomba untuk segera masuk ke IKN.
Eks Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 juga menyampaikan, saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN. Ade yakin pemerintahan baru nantinya akan mendukung percepatan pembangunan IKN.
“Bapak Prabowo adalah Presiden terpilih dan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden terpilih yang memiliki komitmen kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga IKN yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi akan memiliki posisi strategis dalam pembangunan Indonesia kedepan yang modern di masa mendatang,” kata Ade.
Pilihan editor: Apa Saja Isi Tes Capim KPK?
