Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Respons PSI Soal Ajakan KPU Bali agar Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Ketua DPW PSI Bali Nengah Yasa Adi Susanto saat diwawancara soal baliho kampanye di Denpasar, Sabtu, 20 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Ketua DPW PSI Bali Nengah Yasa Adi Susanto saat diwawancara soal baliho kampanye di Denpasar, Sabtu, 20 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKetua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto, menilai kampanye dengan media baliho untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 masih tergolong paling efektif, meski sekarang sudah era digital.

Dia mengatakan hal itu ketika disinggung perihal rencana KPU Bali membuat kesepakatan kampanye Pilkada 2024 tanpa baliho.

“Jadi sarannya sangat positif dan kami mendukung itu, cuma untuk saat ini situasinya yang paling efektif itu menggunakan baliho, mungkin perlahan seiring dengan perkembangan zaman,” kata dia di Denpasar pada Sabtu, 20 Juli 2024.

Adi Susanto menilai sosialisasi calon-calon kepala daerah paling bagus menggunakan baliho, karena tidak semua orang aktif menggunakan media sosial. DPW PSI Bali, kata dia, juga belum mengimbau konstituen dan kadernya menghentikan penggunaan baliho.

Namun, apabila ke depan kesepakatan yang diajukan KPU Bali disepakati seluruh partai politik, maka dia turut setuju.

“Kalau memang sudah dibuatkan aturan, tentu kami akan patuhi. Kami tetap sepakat dan mendukung untuk mengurangi penggunaan plastik, karena baliho juga bahan dasarnya plastik yang memang mengurainya memakan waktu yang lama,” ujar Adi Susanto.

Sebagai partai politik yang identik dengan anak muda, menurutnya penggunaan media sosial juga patut didukung. Partai politik yang dipimpin Kaesang Pangarep tersebut juga selama ini sudah aktif di dunia maya.

“Kami tidak berbicara menguntungkan apa tidak, tapi apakah bermanfaat untuk lingkungan. Kalau memang bermanfaat besar untuk lingkungan kita, kenapa tidak mendukung? Kami akan sangat mendukung karena punya tim media juga,” kata dia.

Dia mengatakan pihaknya juga aktif menggunakan media sosial. “Cuma memang karena media sosial banyak digunakan di kota Denpasar saja, tapi tidak dengan kabupaten/kota yang jauh dari kota. Itulah kenapa alasannya masih menggunakan cara konvensional dengan memasang baliho,” ujarnya.

KPU Ingin Pilkada Tanpa Baliho Dimulai dari Denpasar dan Badung

Sebelumnya, KPU Bali mengajak partai politik tidak menggunakan alat peraga kampanye berupa baliho yang merusak lingkungan dan pemandangan di jalan dalam Pilkada 2024. Hal itu disampaikan Lidartawan saat peluncuran maskot dan jingle Pilkada Bali 2024 di Denpasar pada Jumat, 5 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Lidartawan mengatakan pihaknya sudah kewalahan dengan baliho.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK: Kaesang dan Bobby Bisa Klarifikasi Soal Jet Pribadi Lewat Website KPK

3 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (ketiga kiri) menyerahkan surat rekomendasi kepada bakal calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (ketiga kanan) di Lapangan Gajah Mada Medan, Sumatera Utara, Rabu, 14 Agustus 2024. PSI secara resmi mendukung Bobby Nasution untuk maju pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara. ANTARA/Yudi Manar
KPK: Kaesang dan Bobby Bisa Klarifikasi Soal Jet Pribadi Lewat Website KPK

Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution bisa mengklarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi jet pribadi melalui website KPK atau datang langsung ke KPK.


KPU Buka Opsi Gelar Pilkada Ulang di 2025 Jika Kotak Kosong Menang

6 jam lalu

Ilustrasi kotak kosong. Shutterstock
KPU Buka Opsi Gelar Pilkada Ulang di 2025 Jika Kotak Kosong Menang

Hal itu, kata dia, dilakukan apabila banyak wilayah dengan peserta calon tunggal dimenangkan kotak kosong dalam Pilkada 2024.


KPU Jateng Sebut Pilkada di Tiga Daerah Diikuti Pasangan Calon Tunggal

7 jam lalu

Ilustrasi kotak kosong. Antaranews.com
KPU Jateng Sebut Pilkada di Tiga Daerah Diikuti Pasangan Calon Tunggal

KPU Jateng menyatakan tiga bakal pasangan calon yang sudah mendaftar di Pilkada 2024 akan berhadapan dengan kotak kosong.


Jokowi Nilai Kotak Kosong Bagian dari Demokrasi, Ini Kata Pengamat dari Unair

9 jam lalu

Ilustrasi kotak kosong. Shutterstock
Jokowi Nilai Kotak Kosong Bagian dari Demokrasi, Ini Kata Pengamat dari Unair

Menurut Jokowi, kotak kosong adalah bagian dari demokrasi di masyarakat. Namun, pengamat Unair menyebutnya sebagai erosi demokrasi.


Beda Pendapat Petinggi KPK soal Klarifikasi Kaesang terkait Dugaan Gratifikasi

11 jam lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
Beda Pendapat Petinggi KPK soal Klarifikasi Kaesang terkait Dugaan Gratifikasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menilai Kaesang Pangarep bukan penyelenggara negara. Sementara Ketua KPK Nawawi Pomolango punya pendapat berbeda.


Ini Daftar 41 Wilayah yang Hanya Miliki Calon Tunggal di Pilkada 2024

12 jam lalu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin (tengah) bersama Anggota KPU RI August Mellaz (kiri) dan Idham Holik (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait perkembangan penerimaan pendaftaran Pencalonan kepala daerah Pilkada Serentak Tahun 2024 di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ini Daftar 41 Wilayah yang Hanya Miliki Calon Tunggal di Pilkada 2024

Meski pendaftaran calon peserta Pilkada 2024 sudah diperpanjang, KPU melaporkan masih ada 41 wilayah yang hanya miliki calon tunggal.


Alasan Bawaslu Lakukan Pengawasan Melekat di Pilkada 2024

14 jam lalu

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty, menanggapi kenaikan tunjangan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja itu dinaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Alasan Bawaslu Lakukan Pengawasan Melekat di Pilkada 2024

Bawaslu memiliki keterbatasan akses Sistem Informasi Pencalonan atau Silon KPU di Pilkada 2024.


Komnas HAM Sebut 8 Kriteria Calon Kepala Daerah Sadar HAM di Pilkada 2024, Apa Saja?

15 jam lalu

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Komnas HAM Sebut 8 Kriteria Calon Kepala Daerah Sadar HAM di Pilkada 2024, Apa Saja?

Komnas HAM menyatakan terdapat empat fokus pemantauan pada Pilkada 2024.


9 Koleksi Barang Mewah Erina Gudono, Ada Hermes Bernilai Ratusan Juta

15 jam lalu

Erina Gudono. Foto: Instagram.
9 Koleksi Barang Mewah Erina Gudono, Ada Hermes Bernilai Ratusan Juta

9 daftar koleksi barang mewah yang dimiliki Erina Gudono berdasarkan unggahannya di media sosial. Ada Hermas yang harganya ratusan juta rupiah.


Perpanjangan Pendaftaran Berakhir, Masih Ada 41 Daerah Miliki Calon Tunggal di Pilkada 2024

16 jam lalu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin (tengah) bersama Anggota KPU RI August Mellaz (kiri) dan Idham Holik (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait perkembangan penerimaan pendaftaran Pencalonan kepala daerah Pilkada Serentak Tahun 2024 di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Perpanjangan Pendaftaran Berakhir, Masih Ada 41 Daerah Miliki Calon Tunggal di Pilkada 2024

Calon tunggal itu akan melawan kotak kosang di Pilkada 2024.