Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sosok Sudirman Said, Eks Menteri ESDM yang Disebut Ketua IM57 Institute Penuhi Kriteria Capim KPK

image-gnews
Sudirman Said. dok.TEMPO
Sudirman Said. dok.TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said didorong aktivis antikorupsi dan koalisi masyarakat sipil untuk maju mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atai capim KPK.

Menurut Ketua IM57 Institute, Praswad Nugraha, saat ini lembaga antirasuah tidak hanya butuh pimpinan yang berintegritas, tapi juga berani dan memiliki penguasaan politik yang mumpuni. “Kriteria seperti itu ada pada Sudirman Said,” kata mantan penyidik KPK itu dalam diskusi di Jakarta Pusat pada Ahad, 14 Juli 2024.

Selain Praswad, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari juga mendukung Sudirman Said untuk membenahi KPK. Feri berpendapat, banyak sosok berintegritas untuk menjadi calon pimpinan KPK, tapi belum tentu berani. Pun, kata dia, ada yang berani tapi belum teruji ketika berhadapan dengan kekuatan politik. Baginya, sosok berintegritas, berani, dan teruji itu ada pada diri Said Sudirman. “Dia sudah teruji,” ujar Feri Amsari.

Siapakah sosok Sudirman Said yang disebut penuhi kriteria calon pimpinan KPK ini?

Sudirman Said dikenal luas sebagai sebagai eks Menteri ESDM di Kabinet Indonesia Kerja pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Jusuf Kalla atau JK era 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016. Pria kelahiran Slatri, Brebes, Jawa Tengah, Indonesia pada 16 April 1963 ini juga diketahui sebagai wirausahawan, akademisi, birokrat, dan politisi.

Sebelum ditunjuk sebagai Menteri ESDM oleh Jokowi, penyandang gelar Master of Business Administration dari George Washington University, USA ini sempat menduduki sejumlah posisi penting. Di antaranya Wakil Presiden Direktur PT Petrosea Tbk pada Mei 2013. Ini adalah perusahaan pertambangan kelompok Indika Energy Group.

Sudirman Said kemudian melepaskan jabatan itu setelah ditunjuk Dahlan Iskan yang saat itu Menteri BUMN, untuk menjadi direktur utama PT Pindad, (Persero), perusahaan negara bidang persenjataan. Kala itu dia menggantikan posisi Tri Hardjojo yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pindad.

Kariernya di bidang energi dan migas inilah yang membawa Sudirman Said dipilih menjadi Menteri ESDM kabinet Jokowi-JK periode 2014-2019. Dia menggantikan Chairul Tanjung sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM. Namun Sudirman Said dicopot dari jabatannya karena kontroversi yang terjadi berkaitan dengan Freeport dan PLN.

Setelah berkecimpung di pemerintahan pusat, pada Pilkada Jawa Tengah 2018, Sudirman mencalonkan diri sebagai kandidat gubernur berpasangan dengan Ida Fauziyah. Pasangan nomor urut 2 itu diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PKB. Namun kalah dari calon petahana Ganjar Pranowo. Dia lalu diajak bergabung dengan kubu Capres Prabowo Subianto sebagai penasihat Tim Kampanye Nasional pada Pilpres 2019.

Selain berpolitik, Sudirman Said juga aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan pendidikan. Dia dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI). Sudirman turut menjadi pengajar di berbagai perguruan tinggi. Pada 2016, dia mendirikan Institut Harkat Negeri (IHN). Ini merupakan suatu lembaga kajian, pendidikan, dan penerangan di bidang Kepemimpinan dan Pembangunan.

Sudirman Said juga pernah mengisi sejumlah posisi komisaris di BUMD DKI. Pada 2020, ia diangkat menjadi Komisaris Utama PT Food Station Tjipinang Jaya. Selanjutnya pada 2022, ia menjabat Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Namun, pada 11 Januari 2023, ia secara resmi mengundurkan diri dari jabatan ini.

Setelah tidak lagi menjadi anggota kabinet Jokowi dan mengalami kegagalan di Pilkada Jawa Tengah, serta gagal memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2019, Sudirman Said merapat ke Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Saat itu ia didapuk untuk memimpin Tim Kecil yang bertugas menyusun Koalisi Perubahan dengan tujuan mendukung Anies Baswedan dalam pilpres.

Hubungan erat antara Anies dan Sudirman Said telah terjalin sejak lama. Dimulai ketika keduanya menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Kerja pada periode 2014-2016 untuk membantu Jokowi dan Jusuf Kalla. Sudirman saat itu menjabat sebagai Menteri ESDM, sementara Anies Baswedan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Nama Sudirman Said kemudian resmi masuk dalam susunan Tim Kampanye Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Sudirman Said bersama Thomas T Lembong, Al Muzzammil Yusuf, Nihayatul Wafiroh, Azrul Tanjung dan sejumlah nama lain didapuk menjadi Co Captain timnas AMIN

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada Pilkada 2024, Sudirman menggandeng Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri sebagai pasangannya untuk melaju di Pilgub DKI Jakarta lewat jalur independen. Mereka juga telah meminta akses sistem informasi pencalonan atau silon kepada KPU DKI Jakarta.

Namun, Relawan Sudirman Said (SS) Teguh Stiawan mengungkapkan batal mencalonkan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu di Pilkada Jakarta sebagai calon independen. Pasalnya, pihaknya gagal mengumpulkan syarat jumlah dukungan KTP karena keterbatasan waktu.

Batas waktunya adalah 12 Mei 2024. Mereka telah mengumpulkan dukungan antara 1 Mei hingga 12 Mei 2024 sebanyak 319 ribu dukungan. Sementara syarat calon independen harus mengumpulkan dukungan dari 618.968 warga DKI Jakarta yang minimal tersebar di empat kabupaten/kota.

Selanjutnya: Alasan Sudirman Said disebut penuhi kriteria calon pimpinan KPK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Profil Ira Puspadewi Dirut ASDP yang Dikabarkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi

6 jam lalu

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, saat ditemui di acara media gathering di kantornya, Jakarta pada Rabu, 27 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Profil Ira Puspadewi Dirut ASDP yang Dikabarkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Ira Puspadewi pernah berkarir selama lebih dari 17 tahun di perusahaan Amerika Serikat sebelum diajak Dahlan Iskan untuk bekerja di Indonesia.


Cerita Skandal Suap Impor Daging yang Pernah Seret Suswono Saat jadi Mentan Era SBY

6 jam lalu

Ketua MPP PKS Suswono saat memberi sambutan pada acara halal bihalal di GOR Pajajaran, Minggu 11 Juni 2023. ANTARA/Linna Susanti
Cerita Skandal Suap Impor Daging yang Pernah Seret Suswono Saat jadi Mentan Era SBY

Saat Suswono menjadi Menteri Pertanian di bawah kepemimpinan Presiden SBY, dia pernah dua kali dipanggil KPK.


Terkini: Lion Air Group Sebar 50 Tiket Gratis Setiap Hari; Profil Suswono, Menteri Pertanian Era SBY yang Dampingi Ridwan Kamil

6 jam lalu

Ilustrasi Lion Air Group. Foto: @lionairgroup
Terkini: Lion Air Group Sebar 50 Tiket Gratis Setiap Hari; Profil Suswono, Menteri Pertanian Era SBY yang Dampingi Ridwan Kamil

Maskapai penerbangan Lion Air Group menebar promo dengan memberikan 50 tiket secara cuma-cuma alias gratis setiap harinya.


Bahlil jadi Menteri ESDM, Faisal Basri: Untuk Perlancar Bagi-Bagi Tambang

7 jam lalu

Bahlil jadi Menteri ESDM, Faisal Basri: Untuk Perlancar Bagi-Bagi Tambang

Faisal Basri sebut penunjukan Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM untuk perlancar bagi-bagi konsesi tambang


Hasto Kristiyanto Mengaku Tak Ditanya Soal Aliran Dana Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

8 jam lalu

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) didampingi kuasa hukumnya bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 20 Agustu 2024. Hasto memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). TEMPO/Ilham Balindra
Hasto Kristiyanto Mengaku Tak Ditanya Soal Aliran Dana Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

Hasto Kristiyanto menyatakan dirinya hanya ditanya soal perkenalannya dengan salah satu terpidana kasus korupsi DJKA Kemenhub.


IESR Minta Bahlil Dorong Transisi Energi hingga Pensiun Dini PLTU

8 jam lalu

IESR Minta Bahlil Dorong Transisi Energi hingga Pensiun Dini PLTU

Institute Essential for Services Reform (IESR) berharap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM) Bahlil Lahadalia agar berkomitmen mendorong transisi energi menuju net zero emission pada 2060 atau lebih awal.


Ini Dua Kasus Besar yang Menyeret Hasto Kristiyanto di KPK

10 jam lalu

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 20 Agustu 2024. Hasto memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). TEMPO/Ilham Balindra
Ini Dua Kasus Besar yang Menyeret Hasto Kristiyanto di KPK

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto diperiksa KPK sebagai saksi dugaan suap DJKA Kemenhub pada Selasa, 20 Agustus 2024.


MA Tolak Gugatan Nurul Ghufron, IM57+ Ingatkan Pansel Capim KPK

10 jam lalu

Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat akan menjalani tes tertulis di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024. Panitia Seleksi (Pansel) melakukan tes tertulis untuk 236 calon Pimpinan KPK dan 146 calon Dewan Pengawas KPK. TEMPO/M Taufan Rengganis
MA Tolak Gugatan Nurul Ghufron, IM57+ Ingatkan Pansel Capim KPK

IM57+ meminta Pansel Capim KPK harus memperhatikan kasus dugaan pelanggaran kode etik Nurul Ghufron.


KPK: 75 Hektare Aset Negara di Gili Trawangan Diduga Dikuasai Warga Sejak 1990-an

13 jam lalu

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin oleh Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria (dua dari kanan) melakukan pendampingan atas aktivitas penutupan sementara sebuah restoran di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB, Ahad, 18 Agustus 2024. TEMPO/Defara
KPK: 75 Hektare Aset Negara di Gili Trawangan Diduga Dikuasai Warga Sejak 1990-an

Warga yang diduga menguasai aset Pemprov NTB di Gili Trawangan dalam setahun bisa mengantongi miliaran hingga triliunan rupiah.


Hasto Kristiyanto Tiba di KPK Didampingi Dua Kuasa Hukumnya

13 jam lalu

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berjalan untuk memenuhi panggilan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024. KPK memeriksa Hasto sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). ANTARA/Reno Esnir
Hasto Kristiyanto Tiba di KPK Didampingi Dua Kuasa Hukumnya

Sekjen PDIP Hasto menyatakan tak memiliki persiapan apapun untuk menghadapi pemeriksaan penyidik KPK dalam kasus suap di DJKA Kemenhub.