Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Respons PDIP soal Peluang Megawati Jadi Anggota DPA

image-gnews
Ketua DPR Puan Maharani menggelar konferensi pers di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Ketua DPR Puan Maharani menggelar konferensi pers di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDIP Puan Maharani enggan berkomentar soal peluang Ketua Umum PDIP sekaligus mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). 

"Karena belum ada isinya--belum ada komentarnya," kata Puan saat menggelar konferensi pers dii Gedung Nusantara, Kamis, 11 Juli 2024.

DPR akan merevisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres. Wantimpres nantinya akan berubah nomenklatur menjadi DPA. 

Adapun Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Luluk Nur Hamidah mengatakan keanggotaan DPA nantinya bisa diisi oleh para mantan presiden. Menurut dia, para mantan presiden, seperti Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan sosok negarawan yang bisa saja tergabung dalam lembaga itu. 

"Jadi, ada Pak SBY, Ibu Megawati, atau Pak Jokowi misalnya. Mungkin juga ada perwakilan dari keluarga Gus Dur," kata Luluk saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 10 Juli 2024.

Mengenai revisi UU itu, Puan memastikan revisi UU Wantimpres tidak akan melanggar konstitusi. Dia juga berharap perubahan Wantimpres menjadi DPA itu akan menguatkan dewan pertimbangan yang membantu presiden itu. 

"Seperti apa namanya--(termasuk) bentuk dari lembaga tersebut--kita lihat nanti pembahasannya," kata Puan. 

Terpisah, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat irit berkomentar saat ditanya soal peluang Megawati menjabat sebagai anggota DPA. Dia menyebut partainya belum mengetahui secara pasti soal rencana itu. 

"Kami belum paham juga," ujar Djarot saat ditemui Tempo di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis siang. 

Djarot mengatakan penentuan soal siapa yang duduk di DPA merupakan keputusan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Menurut dia, harus ada penentuan syarat dan jumlah keanggotaan DPA secara jelas. "Tanyakan kepada pemerintahan berikutnya," ucapnya. 

Lebih lanjut, Djarot menekankan agar penentuan anggota DPA nanti dapat didasarkan pada meritokrasi. Selain itu, dia mendorong agar kursi DPA diisi oleh orang-orang yang berkompeten. "Harus diuji kenegarawanannya. Harus betul-betul mendahulukan kepentingan bangsa dan negara," kata Djarot. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

DPR resmi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR. Adapun revisi aturan itu akan mengubah UU Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). 

Kesepakatan itu diperoleh saat DPR menggelar rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus di Senayan hari ini, Kamis, 11 Juli 2024."Apakah RUU usul inisiatif Baleg DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-undang usul DPR RI?" kata Lodewijk.

Merespons pertanyaan itu, para peserta sidang menyatakan persetujuan. "Setuju," kata mereka. Lodewijk pun mengetok palu sebagai tanda persetujuan.

Sebelum keputusan dijatuhkan, Lodewijk meminta para perwakilan fraksi masing-masing partai untuk menyampaikan pendapat kepada para pimpinan DPR. Setelah revisi UU Wantimpres disepakati, Ketua DPD Puan Maharani memberikan pidato penutupan. 

Keputusan itu sebelumnya disepakati sembilan fraksi DPR dalam rapat pleno atau pengambilan keputusan yang digelar Badan Legislatif DPR pada Selasa, 9 Juli 2024. Adapun penyusunan revisi UU Wantimpres ini dikebut lantaran hanya membutuhkan waktu satu hari di Baleg untuk akhirnya bersepakat membawanya ke rapat paripurna.

Dalam draf revisi Undang-undang Wantimpres akan memperbolehkan anggota partai politik untuk menjadi anggota DPA. DPA akan menjadi lembaga yang menggantikan Wantimpres.

Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas, membenarkan pasal yang melarang pimpinan partai politik dihilangkan sesuai kesepakatan rapat Baleg pada Selasa, 9 Juli 2024. “Itu disepakati kemarin untuk tidak ada lagi larangan. Jadi bukan hanya untuk anggota partai politik, tetapi juga semua yang duduk sebagai pimpinan ormas juga boleh (menjadi anggota),” kata Supratman saat dikonfirmasi Tempo, Rabu, 10 Juli 2024.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara, pejabat struktural, dan pimpinan partai politik maupun organisasi masyarakat, yayasan, perusahaan swasta dan negeri, serta pejabat perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di Pasal 12 ayat (2) menyebutkan pejabat negara, ormas, atau anggota partai politik dan lainnya seperti disebutkan pada ayat (1) wajib mundur 3 bulan sebelum tanggal pengangkatan Dewan Pertimbangan Presiden. 

EKA YUDHA

Pilihan Editor: Puan Maharani Targetkan Revisi UU Wantimpres Selesai Sebulan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Koalisi Gemuk Usung Khofifah dan Emil di Pilgub Jatim, Tersisa PKB dan PDIP

1 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendeklarasikan dukungan kepada petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) DPP, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Juli 2024. PPP mendukung pasangan Khofifah-Emil untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur atau Pilgub Jatim. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Koalisi Gemuk Usung Khofifah dan Emil di Pilgub Jatim, Tersisa PKB dan PDIP

Khofifah mengatakan, Pilgub Jawa Timur merupakan ajang untuk beradu gagasan bagi para kandidat untuk membangun Jawa Timur dalam lima tahun ke depan.


Edy Rahmayadi Disebut Mampu Saingi Bobby Nasution di Pilgub Sumut, Ini Profilnya

1 hari lalu

Mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kiri) berjalan usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bakal calon kepala daerah Sumatera Utara di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Edy Rahmayadi mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bakal calon kepala daerah yang digelar PKB guna mendapatkan dukungan dari partai tersebut untuk maju pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Edy Rahmayadi Disebut Mampu Saingi Bobby Nasution di Pilgub Sumut, Ini Profilnya

Pengamat politik mengatakan, Edy Rahmayadi mampu menandingi Bobby Nasution di Pilgub Sumut. Berikut profilnya.


Kader PAN dan PDIP Ini Disodorkan Jadi Bacawagub Ridwan Kamil di Pilgub Jabar

1 hari lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Kader PAN dan PDIP Ini Disodorkan Jadi Bacawagub Ridwan Kamil di Pilgub Jabar

Elektabilitas Ridwan Kamil alias RK masih tertinggi di Pilgub Jabar. PAN dan PDIP harapkan kadernya dapat jadi pendamping RK. Siapa mereka?


PDIP Prioritaskan Kader di Pilgub Sumut: Ada Ahok hingga Djarot

1 hari lalu

Politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama (ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menyapa Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP,  Ancol, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024. Dalam orasinya Mega mengatakan partainya tak akan mundur meski merasa pemilu kali ini partainya telah dirugikan, dia tetap menyuarakan kepada kadernya untuk terus maju untuk menegakan sistem demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Prioritaskan Kader di Pilgub Sumut: Ada Ahok hingga Djarot

PDIP bisa mencalonkan cagub-wagubnya sendiri karena memperoleh suara lebih dari 20 persen di pileg DPRD Sumatera Utara.


Sigi Duet Ridwan Kamil-Ono Surono Melejit di Jawa Barat, PDIP Optimistis Koalisi dengan Golkar

1 hari lalu

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono (dua kiri) saat jumpa pers hari kedua Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Sabtu 25 Mei 2024. ANTARA/HO-PDIP
Sigi Duet Ridwan Kamil-Ono Surono Melejit di Jawa Barat, PDIP Optimistis Koalisi dengan Golkar

PDIP Ingin menyandingkan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono sebagai bakal calon pendamping Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat.


Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024: Pesaing hingga Perumpamaan Semut Melawan Gajah

1 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Bobby lulus dalam UKK calon gubernur Sumatera Utara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024: Pesaing hingga Perumpamaan Semut Melawan Gajah

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat, membandingkan koalisi gajah Bobby Nasution di Pilgub Sumut dengan permainan suit jari


Dukungan untuk Khofifah Menguat, PDIP Intens Jalin Komunikasi dengan PKB di Pilgub Jawa Timur

2 hari lalu

Chico Hakim. Instagram
Dukungan untuk Khofifah Menguat, PDIP Intens Jalin Komunikasi dengan PKB di Pilgub Jawa Timur

PDIP menyebut sedang menjalin komunikasi intens usai dukungan untuk Khofifah-Emil menguat.


Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Jokowi memberikan semangat kepada Polri untuk terus menjunjung tinggi keberanian dan berinovasi, solidaritas, dan kehormatan Polri dalam menjaga Pancasila dan NKRI serta selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. TEMPO/Subekti.
Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

Chusnul menjelaskan, agenda terselubung ini dipersiapkan kelompok elite yang membekingi Jokowi.


Harapan Projo kepada PDIP setelah Bobby Nasution Diusung Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Harapan Projo kepada PDIP setelah Bobby Nasution Diusung Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut

Projo menyatakan Bobby Nasution berpotensi tak ada penantang alias melawan kotak kosong di Pilgub Sumut.


Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

2 hari lalu

Tim hukum PDIP Johannes Lumban Tobing menunjukkan surat laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Tim hukum PDIP melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tim penyidik KPK yang dipimpin oleh AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK terkait penggeledahan anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah pada Rabu (3/7) untuk mencari bukti kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto
Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

Pelaporan terhadap penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, di Dewas KPK dan Propam Polri oleh tim hukum PDIP dinilai menghambat penyidikan Harun Masiku