Mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP itu mencurigai adanya gerakan yang diorganisasi untuk memintanya mundur. Sebab, dalam waktu yang sama pada Jumat, 14 Juni lalu, terdapat pula kelompok yang meminta agar Mardiono terus menjabat hingga dilaksanakan muktamar partai.
"Curiga ada yang menggerakan ini tentu ada. Sah-sah aja, karena PPP ini kan milik rakyat, bukan milik pribadi," kata Mardiono kepada Tempo pada Ahad, 16 Juni 2024.
Mardiono menyebutkan, apabila dia dianggap gagal dan harus mundur sebagai Plt Ketua Umum PPP, pendapat dapat disampaikan kader melalui rapat pimpinan nasional atau musyawarah kerja nasional.
Nantinya, kata dia, segala pendapat tersebut akan dibahas dan diambil keputusannya secara kolektif kolegial, sebagaimana PPP menjunjung asas demokratis. "Jadi untuk apa mundur kalau ini pendapat di luar konstitusi PPP," ujar dia.
Sebagai seorang pemimpin, kata dia, tentu hak berbicara dan berpendapat selalu dihormati. Namun tidak semua pendapat tersebut mesti diakomodasi.
"Jangan hanya karena ada demonstrasi di luar forum resmi langsung diambil keputusan. Silakan sampaikan di rapimnas atau mukernas," ujar Mardiono.
SAVERO ARISTIA WIENANTO | ANDI ADAM FATURAHMAN | ANTARA
Pilihan editor: Cegah Anggotanya Terpapar Judi Online, Polisi di Pelbagai Daerah Lakukan Ini
