Dewan majelis juga meminta DPP PPP segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang.
"Bahwa, kontestasi Pilpres 2024 sudah selesai dengan adanya pengumuman MK tanggal 22 April 2024. Karenanya, PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melalui forum Permusyawaratan Partai yang sesuai. Kami mendesak agar segera dilakukan musyawarah kerja nasional (mukernas) untuk memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya," demikian antara lain bunyi surat itu.
Kader PPP Desak Mardiono Mundur
Sebelumnya, pada Jumat, 14 Juni 2024, sejumlah kader PPP berunjuk rasa menuntut mundurnya pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono. Pengunjuk rasa terbagi dalam dua kelompok yang mengatasnamakan Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB) dan Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK). Mereka berdemonstrasi di depan kantor DPP PPP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Koordinator FKBB Muchbari mengatakan mereka meminta Mardiono mundur bukan hanya karena gagal membawa PPP ke Senayan, tetapi juga karena sikapnya yang justru menyalahkan kader partai yang telah berjuang di Pemilu 2024.
"Kami heran kenapa Mardiono ingin mempertahankan posisinya dengan semua cara. Padahal ia sudah gagal dan dengan angkuhnya menganggap tidak pernah gagal," kata tokoh GPK Jakarta itu.
Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GPK Adrian Azhari Akbar Harahap menambahkan aksi yang dilakukan FKKB untuk mendesak Mardiono mau mundur dari jabatannya. Kritik itu, kata Adrian, bersumber pada kegagalan PPP menuju Senayan.
Adrian turut menyinggung soal arah politik Mardiono yang membuat PPP mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md, bukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Kegagalan beliau itu di proses pileg dan salah pilih di urusan koalisi pilpres. Di tingkat bawah semua permintaan (dukungan) banyaknya ke Anies," ujarnya.
Mardiono Curiga Ada yang Menggerakkan Unjuk Rasa
Adapun Mardiono mengatakan dia tidak ingin menanggapi tuntutan yang memintanya mundur. Sebab, kata dia, dalam PPP terdapat konstitusi yang harus dipatuhi oleh seluruh jajaran. Dia menyarankan agar pendapat disampaikan dalam forum resmi partai.
