Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPP Tak Lolos ke Senayan, Politikus Senior Ini Minta Elite Partai Minta Maaf Secara Terbuka

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Zainut Tauhid Sa'adi (kiri)  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Zainut Tauhid Sa'adi (kiri) ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus senior PPP Zainut Tauhid Sa'adi mengaku kecewa dengan kondisi partainya saat ini. Apalagi adanya pro kontra antaranggota partai berkaitan dengan hasil Pemilu 2024 yang membuat partai ini tak lolos Senayan.

"Menurut saya hal ini merupakan musibah besar bagi seluruh kader dan simpatisan PPP yang selama ini setia dan konsisten percaya sebagai wadah perjuangan serta penyaluran aspirasi politiknya," kata Zainut melalui keterangan tertulisnya kepada Tempo pada Sabtu, 15 Juni 2024. 

Mantan Wakil Menteri Agama itu menilai keterpurukan suara PPP merupakan harga yang harus dibayar oleh para pimpinan dan elite partainya yang tidak memiliki kepekaan terhadap perasaan publik karena tidak bisa mengelola konflik internal partai dengan baik. "Bahkan sebagian dari elitenya memiliki kegemaran mempertontonkan konflik secara terbuka di depan publik," ujarnya.

Zainut menyebut wajar suara PPP sedikit karena publik memberikan hukuman. "Publik tidak memilih PPP di Pemilu 2024 karena muak melihat partai yang mengusung jargon agama tetapi hobinya sering berkonflik," ujarnya.

Dia meminta kepada pimpinan, elite dan kader untuk tidak saling menyalahkan dan mencari biang kerok dari keterpurukan PPP. Terutama melakukan tindakan destruktif yang justru bakal merusak citra. Selain itu, dia meminta agar partai segera melakukan konsolidasi organisasi memperkuat tali silaturahmi untuk membangun dan memperkuat moral kader dan simpatisan. Kemudian dia meminta agar anggota partai melakukan refleksi secara mendalam atas musibah itu untuk kembali membangun PPP.

"Elite politik jangan memberikan pernyataan kontroversial yang dapat mengundang polemik yang tidak produktif," ujarnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia juga meminta pimpinan dan elite PPP agar segera meminta maaf secara terbuka kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab moral atas tidak lolosnya PPP pada ambang batas pemilu. 

Menurutnya eakan lebih bijak jika permohonan maaf itu disertai dengan pernyataan pengunduran diri elit tinggi partai dari jabatannya secara ikhlas dan legowo.

Sebelumnya sekelompok massa yang menamakan diri Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB) menggelar demo di kantor DPP PPP. Mereka mendesak Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mundur.

Meski demikian ada pula kelompok dari Front Kader Penjaga Partai yang pro Mardiono. Mereka meminta menjelang Pilkada serentak tak membuat gaduh partai.

Kelompok ini meminta DPP memecat kader yang membuat gaduh dan akan mengawal kepemimpinan Mardiono.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Serius Santai ala Mega

2 hari lalu

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Dok. Istimewa
Serius Santai ala Mega

Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan penting untuk generasi muda dengan cara yang berbeda. Santai, sesekali berseloroh, namun memuat hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara.


Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

5 hari lalu

Logo PPP
Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

DPP PPP bakal menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) sebelum Pilkada untuk menyiapkan pelaksanaan Muktamar


DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

5 hari lalu

Ketua Umum PPP Mardiono menyampaikan duka cita dan kenangannya atas meninggalnya Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz di rumah duka, Matraman, Jakarta Timur, Rabu, 24 Juli 2024. TEMPO/Mhd Rio Alpin Pulungan
DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

Pimpinan majelis DPP PPP mendesak Mardiono segera mempersiapkan muktamar PPP pada November ini.


Legislator PDIP ke Mendagri Tito Karnavian: Pemilu 2024 Paling Brutal, Cawe-cawe Dianggap Normal

5 hari lalu

Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai menghadiri diskusi publik soal demokrasi, Rabu, 31 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Legislator PDIP ke Mendagri Tito Karnavian: Pemilu 2024 Paling Brutal, Cawe-cawe Dianggap Normal

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, di depan Tito Karnavian menyebut Pemilu 2024 sebagai Pemilu paling brutal sepanjang sejarah.


Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

6 hari lalu

Muhammad Romahurmuziy pernah terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019. Pria yang akrab disapa Romy itu bebas pada 2020 setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Setelah bebas, ia kembali masuk jajaran partai setelah PPP mendapuknya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai. ANTARA
Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

Pimpinan majelis Dewan PPP mendesak Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk menggelar muktamar awal tahun


Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

6 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin rapat kerja dengan Menteri ATR/Kepala BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

Komisi II DPR akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu melalui revisi terhadap paket UU terkait politik.


Raffi Ahmad dan Gus Miftah Menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo, Apa Regulasi yang Mengaturnya?

12 hari lalu

Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Plt Ketum PPP Mardiono usai menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola
Raffi Ahmad dan Gus Miftah Menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo, Apa Regulasi yang Mengaturnya?

Prabowo melantik tujuh tokoh Utusan Khusus Presiden, termasuk Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Bagaimana ketentuannya?


Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

13 hari lalu

Kuasa hukum kader PPP, Abdul Hakim, mendaftarkan uji permohonan soal pembatasan periode masa jabatan DPR RI, MPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD menjadi dua periode ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Dinda Shabrina
Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

Menurut kuasa hukum kader PPP itu, periode masa jabatan anggota legislatif perlu dibatasi dan disamakan dengan eksekutif.


PPP Ungkap Peluang Jokowi jadi Juru Kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin

14 hari lalu

Presiden ketujuh RI Joko Widodo (kanan) bersama ibu Iriana Joko Widodo (kiri) menyapa warga seibanya di kediaman Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 20 Oktober 2024. Jokowi kembali ke Solo usai purna tugas sebagai presiden selama dua periode dan digantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA/Mohammad Ayudha
PPP Ungkap Peluang Jokowi jadi Juru Kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Punya pengaruh yang kuat di Solo, tim pemenangan Luthfi-Gus Yasin pertimbangkan Jokowi sebagai juru kampanye.


Sekda Belu Ingatkan ASN Wajib Netral di Pemilu 2024

17 hari lalu

Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Johanes Andes Prihatin
Sekda Belu Ingatkan ASN Wajib Netral di Pemilu 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Johanes Andes Prihatin mengingatkan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024 merupakan suatu kewajiban.