Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kursi Plt Ketua Umum PPP Mardiono Mulai Digoyang

image-gnews
Sejumlah massa dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka menuntut Plt. Ketua Umum PPP Mardiono untuk mengundurkan diri, karena dinilai gagal mengantarkan Ka'bah ke Senayan di Pemilu 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Sejumlah massa dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka menuntut Plt. Ketua Umum PPP Mardiono untuk mengundurkan diri, karena dinilai gagal mengantarkan Ka'bah ke Senayan di Pemilu 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepemimpinan Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhammad Mardiono mulai digoyang. Kelompok yang menamakan diri Front Kader Ka'bah bersatu (FKKB) pada Jumat, 14 Juni 2024 menggelar unjuk rasa di depan kantor PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakata Pusat.

Front ini meminta Mardiono lengser dari kursi Plt Ketua Umum. Koordinator FKBB Muchbari mengatakan permintaan mundur ke Mardiono bukan hanya karena gagal membawa PPP ke Senayan, tapi karena sikapnya yang justru menyalahkan kader partai yang telah berjuang di Pemilu 2024 lalu.

"Kami heran kenapa Mardiono ingin mempertahankan posisinya dengan semua cara. Padahal ia sudah gagal dan dengan angkuhnya menganggap tidak pernah gagal," kata tokoh Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Jakarta itu, Jumat, 14 Juni 2024.

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GPK Adrian Azhari Akbar Harahap menambahkan, aksi yang dilakukan FKKB untuk mendesak Mardiono mau mundur dari jabatannya. Kritik itu, jelas Adrian, bersumber pada kegagalan PPP menuju Senayan. 

Lebih lanjut, Adrian turut menyinggung soal arah politik Mardiono yang membuat PPP mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md, bukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu. 

"Kegagalan beliau itu di proses pileg dan salah pilih di urusan koalisi pilpres. Di tingkat bawah semua permintaan (dukungan)banyaknya ke Anies," ujarnya. 

Setelah menjadi partai penghuni tetap gedung DPR sejak Pemilu era Orde Baru, PPP baru kali ini gagal masuk ke parlemen. Partai Ka'bah berdasarkan penetapan resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU hanya meraup 3,8 persen suara di pemilihan legislatif. Partai ini tak lolos ambang batas parlemen yang ditetapkan yaitu 4 persen.

Usaha PPP untuk masuk parlemen dilakukan dengan cara melakukan gugatan sengketa Pileg ke Mahkamah Konstitui. Sayang gugatan-gugatan yang mereka ajukan kandas. Hakim konstitusi tidak menerima gugatan yang mereka ajukan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Adrian Azhari mengunggah video berisikan pidato Mardiono yang kemudian viral di media sosial. Dalam video tersebut, Mardiono seperti mengelak jika dia yang salah karena PPP gagal ke senayan.

"Loh saya bukan pelaku kok
Yang pelaku Bapak-Ibu sekalian
Yang berhasil kita semua
Yang gagal kita semua
Saya nggak nyalon DPR RI
Saya nggak nyalon DPRD
Saya nggak nyalon Bupati
Jadi kalau dibilang Mardiono gagal
Yang mana yang gagal?" ucap Mardiono dalam video tersebut.

Juru Bicara Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP Donnie Tokan membenarkan bahwa pidato itu disampaikan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP pada Kamis, 6 Juni lalu. Dia mengatakan bahwa potongan video bernada negatif itu tidak menjelaskan konteks utuh dari apa yang sebenarnya disampaikan Mardiono. 

Donnie mengklaim dalam video itu Mardiono hanya sedang memberikan motivasi kepada para kader. "Ketum memberi motivasi kepada para pimpinan wilayah, bentuk motivasi bisa bermacam-macam cara. Ini video tidak lengkap," kata Donnie dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi Whatsapp, Senin, 10 Juni 2024.

Pilihan Editor: Sandiaga Uno Minta Maaf Gagal Angkat Suara PPP di Pemilu 2024

SAVERO ARISTIA WIENANTO | MARTIN YOGI PARDAMEAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Elite PPP Tolak Figur Luar Partai Jadi Ketua Umum

12 jam lalu

Buntut Gagal Lolos ke Senayan, Dewan Majelis PPP Desak Gelar Muktamar Tahun Ini
Elite PPP Tolak Figur Luar Partai Jadi Ketua Umum

Figur di internal dan eksternal PPP mengemuka jadi pengganti Mardiono di posisi ketua umum. Ada penolakan terhadap figur dari luar PPP.


Ketua Mahkamah PPP Sebut Percepatan Muktamar untuk Memilih Ketua Umum Definitif

18 jam lalu

Sejumlah massa dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka menuntut Plt. Ketua Umum PPP Mardiono untuk mengundurkan diri, karena dinilai gagal mengantarkan Ka'bah ke Senayan di Pemilu 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ketua Mahkamah PPP Sebut Percepatan Muktamar untuk Memilih Ketua Umum Definitif

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono, mengatakan tidak akan mundur apabila peralihan kepemimpinan dilakukan tanpa mengikuti aturan.


Jumlah PHPU Meningkat di MK, Perludem Sebut Jadi Bukti Penyelenggaraan Pemilu Semakin Memburuk

2 hari lalu

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan hakim konstitusi memimpin sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Jumlah PHPU Meningkat di MK, Perludem Sebut Jadi Bukti Penyelenggaraan Pemilu Semakin Memburuk

Peningkatan gugatan di MK menunjukkan kualitas pemilu semakin memburuk.


Polres Teluk Wondama Papua Barat Tangkap ASN Terpidana Pelanggaran Pemilu 2024

2 hari lalu

Ilustrasi Ditangkap / Ditahan / Diborgol. shutterstock.com
Polres Teluk Wondama Papua Barat Tangkap ASN Terpidana Pelanggaran Pemilu 2024

ASN Teluk Wondama Papua Barat itu terbukti melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS Distrik Wasior pada Pemilu 2024.


Buntut Gagal Lolos ke Senayan, Dewan Majelis PPP Desak Gelar Muktamar Tahun Ini

2 hari lalu

Sejumlah massa dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka menuntut Plt. Ketua Umum PPP Mardiono untuk mengundurkan diri, karena dinilai gagal mengantarkan Ka'bah ke Senayan di Pemilu 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Buntut Gagal Lolos ke Senayan, Dewan Majelis PPP Desak Gelar Muktamar Tahun Ini

Dewan Majelis PPP menyatakan muktamar adalah forum yang tepat untuk melakukan evaluasi.


Respons terhadap Tuntutan Kader agar Mardiono Mundur dari Ketua Umum PPP

3 hari lalu

Sejumlah massa dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka menuntut Plt. Ketua Umum PPP Mardiono untuk mengundurkan diri, karena dinilai gagal mengantarkan Ka'bah ke Senayan di Pemilu 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Respons terhadap Tuntutan Kader agar Mardiono Mundur dari Ketua Umum PPP

Sandiaga Uno mengimbau kader PPP tetap mematuhi AD/ART partai.


Sinyal Liar Reshuffle Kabinet, Ini Respons Sandiaga Uno Soal Isu Wakil PPP Bakal Diganti

4 hari lalu

Politikus PPP Sandiaga Uno saat ditemui wartawan di Universitas Muhammadiyah Karanganyar (Umuka) Jawa Tengah, Ahad, 2 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sinyal Liar Reshuffle Kabinet, Ini Respons Sandiaga Uno Soal Isu Wakil PPP Bakal Diganti

Kabar reshuffle kabinet pertama kali oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyatakan kemungkinan penggantian menteri. Apa kata Sandiaga Uno?


Gejala Kisruh Internal PPP Pasca Pemilu Legislatif Gagal Lolos ke Senayan

4 hari lalu

Massa dari Front Kader Penjaga Partai (FKPP) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka meminta agar Mardiono terus menjabat sebagai PLT Ketua Umum PPP dan mereka juga meminta agar para kader yang bermasalah dan tidak setuju segera dikeluarkan dari partai. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Gejala Kisruh Internal PPP Pasca Pemilu Legislatif Gagal Lolos ke Senayan

Zainut Tauhid mengaku kegagalan PPP akibat tidak bisa lagi meraih kepercayaan masyarakat karena para elit partainya acapkali mempertontonkan konflik.


Mardiono Didesak Mundur, Awiek PPP Bilang Aspirasi Kader

4 hari lalu

Sejumlah massa dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka menuntut Plt. Ketua Umum PPP Mardiono untuk mengundurkan diri, karena dinilai gagal mengantarkan Ka'bah ke Senayan di Pemilu 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Mardiono Didesak Mundur, Awiek PPP Bilang Aspirasi Kader

Desakan kader yang meminta Mardiono mundur merupakan bentuk dari kebebasan berpendapat di PPP.


Didesak Mundur dari Posisi Ketum PPP, Ini Jawaban Mardiono

4 hari lalu

Sejumlah massa dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka menuntut Plt. Ketua Umum PPP Mardiono untuk mengundurkan diri, karena dinilai gagal mengantarkan Ka'bah ke Senayan di Pemilu 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Didesak Mundur dari Posisi Ketum PPP, Ini Jawaban Mardiono

Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono menghormati segala pendapat pelbagai pihak, termasuk yang memintanya untuk menanggalkan jabatannya.