Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dukcapil Jaksel Ajukan Penonaktifan 8.112 NIK KTP DKI

Reporter

image-gnews
Ilustrasi KTP. Shutterstock
Ilustrasi KTP. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan mengusulkan penonaktifan sebanyak 8.112 Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Penonaktifan, yaitu kondisi data meninggal dan kondisi data RT yang sudah tidak aktif dengan totalnya baru 8.112 NIK," kata Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Muhammad Nurrahman di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa, 28 Mei 2024.

Nurrahman menuturkan, tujuan penonaktifan NIK sebagai langkah dalam penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai dengan domisili.

Penonaktifan NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertuang dalam Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dijelaskan setiap warga yang sudah tinggal berdomisili di alamat baru lebih dari satu tahun atau terkait dengan kepemilikan administrasi lainnya, maka harus melakukan proses pindah.

Dia menuturkan, warga dalam kategori itu nantinya diarahkan menjalani pindah domisili lalu bertahap untuk diusulkan penonaktifan NIK. "Itu menjadi dasar kami untuk melakukan proses terkait dengan data kependudukan," ujarnya.

Pihaknya bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dan dasawisma untuk melakukan proses pendataan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam proses itu, pihaknya juga menginformasikan kepada warga untuk melakukan proses verifikasi terhadap data kependudukan dan bisa memastikannya melalui laman https://jawara-dukcapil.jakarta.go.id/ secara daring.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta ke Kemendagri.

Hingga Mei 2024, Dinas Dukcapil DKI Jakarta menyatakan sebanyak 213.831 warga yang tidak lagi tinggal di Jakarta telah memindahkan administrasi kependudukan sesuai dengan domisilinya.

Selain 213.831 warga tersebut, ada 1.170 warga berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 42 ribu warga lainnya yang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya sudah dinonaktifkan dengan status meninggal dunia.

Pilihan Editor: Cerita dari Hunian Sementara Warga Kampung Bayam yang Terusir: Perjuangan Belum Berakhir

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Membuat Paspor Tak Perlu Lagi Bawa KTP dan KK, Ditjen Imigrasi Integrasikan Sistem dengan Dukcapil

1 hari lalu

Petugas Imigrasi memotret pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan bahwa layanan keimigrasian sudah pulih pascagangguan pada Pusat Data Nasional (PDN). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Membuat Paspor Tak Perlu Lagi Bawa KTP dan KK, Ditjen Imigrasi Integrasikan Sistem dengan Dukcapil

Ditjen Imigrasi akan integrasikan sistem dengan Dukcapil sehingga pemohon paspor tak perlu lagi bawa KTP dan KK untuk mengurusnya.


Polisi Tangkap Virgoun dan Seorang Perempuan Setelah Nyabu di Kos Ampera Jakarta Selatan

5 hari lalu

Virgoun saat memberikan klarifikasi di kanal Youtubenya, Jumat, 28 April 2023.
Polisi Tangkap Virgoun dan Seorang Perempuan Setelah Nyabu di Kos Ampera Jakarta Selatan

Saat penangkapan Virgoun, polisi berhasil mengamankan barang bukti yang berupa satu klip narkotika jenis sabu dan alat hisap.


Sederet Risiko Jika Tidak Memadankan NIK dan NPWP

6 hari lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Sederet Risiko Jika Tidak Memadankan NIK dan NPWP

Sederet risiko yang bakal ditanggung wajib pajak bila tidak segera memadankan NIK dan NPWP.


Tenggat Pemadanan NIK-NPWP 30 Juni 2024, Ini Risiko dan Sanksi Jika Terlambat

7 hari lalu

Ilustrasi aktivitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Tempo/Tony Hartawan
Tenggat Pemadanan NIK-NPWP 30 Juni 2024, Ini Risiko dan Sanksi Jika Terlambat

Batas akhir pemadanan NIK- NPWP tinggal menghitung hari. Begini caranya jika tidak ingin kena sanksi.


Libur Idul Adha, Nikmati Wisata Gratis Tiga Taman Terbuka di Kawasan Blok M Jaksel

9 hari lalu

Foto udara Taman Literasi Martha Christina Tiahahu di Blok M, Jakarta, Senin, 19 September 2022. Taman yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta tersebut dibangun untuk menjadi ruang baca sekaligus ruang berkreativitas dan bertukar ide bagi seluruh lapisan masyarakat. Taman tersebut merupakan bagian dari kawasan pembangunan berorientasi transit di Blok M dan Sisingamangaraja. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Libur Idul Adha, Nikmati Wisata Gratis Tiga Taman Terbuka di Kawasan Blok M Jaksel

Dari menikmati kegiatan budaya sampai permainan anak, tiga taman gratis di Blok M, Jakarta Selatan, bisa jadi alternatif tujuan wisata libur Idul Adha


Ini Lokasi Posko Cipete Densus 88 yang Bertugas Buntuti Jampidsus Kejagung

21 hari lalu

Jampidsus Vs Densus 88
Ini Lokasi Posko Cipete Densus 88 yang Bertugas Buntuti Jampidsus Kejagung

Lokasi markas Densus 88 AT Satuan Wilayah Jawa Tengah di Jakarta berada di Cipete Utara, Kebayoran Baru.


Terkini Bisnis: BP Tapera Sebut Telah Kembalikan Tabungan kepada Pensiunan PNS, Tugas Raja Juli Antoni Sebagai Wakil Otorita IKN Baru

22 hari lalu

Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Terkini Bisnis: BP Tapera Sebut Telah Kembalikan Tabungan kepada Pensiunan PNS, Tugas Raja Juli Antoni Sebagai Wakil Otorita IKN Baru

BP Tapera menyatakan telah mengembalikan Tapera kepada 956.799 orang PNS pensiun atau ahli warisnya senilai Rp 4,2 triliun.


Mulai Berlaku 1 Juli 2024, Apa yang Terjadi jika Tak Memadankan NIK dengan NPWP?

22 hari lalu

Warga menunggu antrean di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Tiga, Jakarta, Senin, 25 Juli 2022. Pemerintah menunjukkan dukungannya dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dengan memperpanjang periode pemberian insentif pajak hingga akhir tahun 2022. Tempo/Tony Hartawan
Mulai Berlaku 1 Juli 2024, Apa yang Terjadi jika Tak Memadankan NIK dengan NPWP?

Jika NIK dan NPWP tidak dipadankan nantinya akan mendapat kendala dalam mengakses layanan perpajakan.


Berlaku Mulai 1 Juli 2024, Begini Cara Cek NIK Sudah Jadi NPWP atau Belum

22 hari lalu

Cara buat NPWP online cukup mudah, cepat, dan praktis, tanpa perlu datang ke kantor. Persiapkan saja persyaratan dan ini langkah-langkahnya. Foto: Flickr
Berlaku Mulai 1 Juli 2024, Begini Cara Cek NIK Sudah Jadi NPWP atau Belum

Untuk mengetahui apakah NIK sudah terdaftar sebagai NPWP atau, Anda dapat mengeceknya di tautan ereg.pajak.go.id.


Palsukan KTP hingga KK, Buronan Thailand Chaowalit Terancam Dijerat Pidana Pemalsuan Identitas

23 hari lalu

Sosok Chaowalit Thongduang alias Pang Na-Node alias Sulaiman. Buronan Thailand yang ditangkap Polri pada Kamis, 30 Mei 2024 di Apartemen Kembar, Bali. Tempo/Yohanes Maharso.
Palsukan KTP hingga KK, Buronan Thailand Chaowalit Terancam Dijerat Pidana Pemalsuan Identitas

Chaowalit menggunakan nama samaran Sulaiman, warga Aceh, dan memiliki KTP, Kartu Keluarga, hingga Akta Kelahiran.