Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna: Hilangkan Pasal-pasal Bermasalah di RUU Penyiaran

image-gnews
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstritusi atau Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna dalam Diskusi Terbuka oleh Persma Akademika dan Kerta Aksara Universitas Udayana pada Ahad, 26 Mei 2024 mengatakan, proses penyusunan RUU Penyiaran harus melibatkan meaningful partisipation dan mengganti RUU seluruhnya dengan menghilangkan pasal-pasal bermasalah.

Sebelumnya, Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menuai polemik. Draf yang saat ini dalam proses harmonisasi di  Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut dianggap mengancam kebebasan pers di Indonesia.

I Dewa Gede Palguna mengatakan revisi UU Penyiaran harus diganti dengan menghilangkan pasal-pasal bermasalah.“Dari segi ilmu perundang-undangan nggak cukup kalau ini hanya diubah, harus diganti. Salah satu visi penggantiannya itu adalah menghilangkan pasal bermasalah itu, penggantiannya itu. Dan menambahkan hal-hal yang baru sesuai kebutuhan teknologi.” Kata Palguna, dalam Diskusi terbuka di Universitas Udayana pada Ahad lalu.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud) ini juga menyoroti banyaknya perubahan pada pasal-pasal RUU Penyiaran. Palguna menyatakan, apabila perubahan undang-undang lebih dari 50 persen, maka itu bukan perubahan melainkan penggantian. Sementara itu, kata dia, perubahan yang ada dalam RUU terbaru mencapai 60 persen. 

“Kalau nggak salah itu mungkin 60 persen ya tambahannya dari undang-undang yang baru ini kan, itu kan secara ilmu perundang-undangan bukan perubahan lagi, itu perubahannya melebihi power rangers itu. Ini banyak sekali lho, pasal yang diubah banyak, pasal yang sisipkan di antara pasal yang existing banyak, bahkan ada penambahan bab itu. Ya makanya sama dengan buat baru,” ujarnya.

Revisi undang-undang ini sebelumnya menuai banyak penolakan dari konstituen pers sebab dianggap kontradiktif dengan UU Pers, selain itu dalam proses penyusuannya tidak melibatkan Dewan Pers sejak awal.

Terkait ketentuan proses penyusunan undang-undang, Palguna menyampaikan, menurut putusan Mahkamah Konstitusi, proses penyusunan undang-undang harus melibatkan meaningfull participation dari publik, atau harus ada partisipasi yang bermakna dari masyarakat atau pemangku kepentingan. Hal ini, kata dia berlaku baik ketika membuat undang-undang, atau mengubah undang-undang, meaningful participation harus tetap ada. 

Sementara itu, menyoal tidak disertakannya UU Pers dalam konsideran RUU Penyiaran, Palguna menilai, secara teori perundang-undangan memang tidak perlu. “Tidak dicantumkannya undang-undang pers ya itu memang secara teori perundang-undangan tidak perlu dicantumkan, tapi bukan berarti kemudian tidak perlu ada harmonisasi  antara undang-undang penyiaran dan undang-undang pers.” 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Palguna perumusan undang-undang harus tetap memperhitungkan keberadaan undang-undang lainnya, sebab bagian terbesar masalah hukum di Indonesia selain rentannya pertentangan vertikal, adalah disharmonisasi horizontal, sehingga membuat kepastian hukum seringkali bermasalah di Indonesia.

"Misalnya kalau ada yang berkaitan dengan problem jurnalisme  di dalam undang-undang penyiaran ini. Ini kan yang sering ditanyakan oleh kawan-kawan wartawan, siapa yang nangani KPI atau Dewan Pers? kan problem-nya itu, nah ini yang saya usulkan. Tentu saja KPI mempunyai kewenangan itu, tapi paling tidak harus ada kordinasi dengan Dewan Pers, itu yang nggak ada di rancangan undang-udang ini." kata dia.

Lebih lanjut, Palguna menyebut ada dua batasan yang harus diperhatikan dalam perumusan undang-undang yakni, tidak merugikan kepentingan publik dan tidak menentang undang-undang dasar.

“Kalau yang pertama ini misalnya ada gugatan publik yang bisa berujung ke mahakamah konstitusi dan kalau itu pertetangannya dengan konstitusi maka berakibat undang-undang itu bisa kehilangan kekuatan mengikatnya sebagai hukum. Itu kan resikonya begitu kalau kita bicara tentang demokrasi.”

Di sisi lain, Kordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bali I Gusti Agung Gede Agung Widiana Kepakisan mengungkapkan, KPI baru mengetahui isi revisi Undang-Undang Penyiaran setelah ramai diperbincangkan.

 “Perubahan undang-undang ini sudah pernah mencapai tingkat nomor 1 di prolegnas tahun 2019 artinya dia sudah tinggal dibahas tetapi entah kenapa bisa hilang  lagi, setiap tahun komisi I DPR selalu berjanji, tahun depan akan kita sahkan, tahun depan akan kita sahkan sampai saat ini. Kita baru tahu, kami KPI, mungki KPI semuanya baru tahu bahwa begitu isi undang-undangnya, begitu isi pasal-pasalnya padahal KPI tidak pernah membicarakan itu,” kata Widiana.

Pilihan Editor: Soal RUU Penyiaran, Pakar Ilmu Komunikasi Unand Soroti Pasal-pasalnya: Ancam Kemerdekaan Pers

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Biaya Kuliah Jalur Mandiri Universitas Udayana 2024

6 hari lalu

Gedung Rektorat Universitas Udayana, Jimbaran.  Sumber: www.unud.ac.id
Biaya Kuliah Jalur Mandiri Universitas Udayana 2024

Rincian UKT dan IPI mahasiswa baru Universitas Udayana program D3, D4, dan S1 jalur Mandiri 2024


Aksi Mahasiswa Aliansi BEM Solo Raya: Soroti Revisi UU Kontroversial hingga Narasi Pulangkan Jokowi

12 hari lalu

Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Solo Raya menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Aksi Mahasiswa Aliansi BEM Solo Raya: Soroti Revisi UU Kontroversial hingga Narasi Pulangkan Jokowi

Para mahasiswa dalam aliansi BEM Solo Raya itu juga menyampaikan tuntutan berkaitan beberapa rancangan undang-undang atau RUU yang problematis


Muhadjir Dukung Bayar UKT Gunakan Pinjol, Ketua BEM UGM: Pemerintah Lepas Tanggung Jawab

14 hari lalu

Mahasiswa melakukan aksi berkemah di halaman Balairung, Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Aksi tersebut bentuk protes atas tingginya nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT). ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Muhadjir Dukung Bayar UKT Gunakan Pinjol, Ketua BEM UGM: Pemerintah Lepas Tanggung Jawab

BEM UGM dan Universitas Udayana kritik pemerintah yang mendukung pembayaran UKT menggunakan pinjol.


164 Wartawan Main Judi Online, Ini Kata Dewan Pers

16 hari lalu

Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada (kiri), Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono (tengah), Dirtipidsiber Bareskrim Mabes Polri Brigjen Himawan Bayu Aji (kanan) menunjukan barang bukti saat konferensi pers pengungkapan kasus judi online, Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024.  Periode 23 April- 17 Juni 2024, Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo telah mengungkap 318 kasus judi online dan menetapkan 464 tersangka, serta menyita barang bukti berupa 67,5 miliar, 494 ponsel, 36 leptop, 257 rekening, 98 akun judi online dan 296 kartu ATM. TEMPO/ Febri Angga Palguna
164 Wartawan Main Judi Online, Ini Kata Dewan Pers

Dewan Pers menyatakan tak bisa menindak 164 wartawan yang bermain judi online.


Tak Langgar Prinsip Sapta Karsa Hutama, Begini Kronologi Kasus Anwar Usman

17 hari lalu

Anggota Hakim Konstitusi Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Sebanyak 207 perkara akan dibacakan putusan dismissal-nya. Secara keseluruhan, terdapat 297 perkara sengketa Pileg, baik Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota yang didaftarkan ke MK. TEMPO/Subekti.
Tak Langgar Prinsip Sapta Karsa Hutama, Begini Kronologi Kasus Anwar Usman

MKMK menyatakan bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili putusan MKMK yang berhubungan dengan pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK.


BEM Unud Kirim Karangan Bunga ke KPU, Dukung Korban di Kasus Hasyim Asy'ari

17 hari lalu

BEM Universitas Udayana mengirim karangan bunga ke KPU Provinsi Bali pada Jumat, 5 Juli 2024. Karangan bunga itu sebagai bentuk simbolik syukur mereka atas pemecatan Hasyim Asy'ari serta dukungan kepada korban pelecahan. Dok. Istimewa
BEM Unud Kirim Karangan Bunga ke KPU, Dukung Korban di Kasus Hasyim Asy'ari

Universitas Udayana mengirim karangan bunga ke KPU Provinsi Bali guna mendukung korban pelecehan seksual atas kasus Hasyim Asy'ari. Universitas Udayana meminta masyarakat berpihak pada korban.


3 Hal Soal MKMK Putuskan Anwar Usman Terbukti Tak Langgar Kode Etik

17 hari lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
3 Hal Soal MKMK Putuskan Anwar Usman Terbukti Tak Langgar Kode Etik

MKMK menilai bahwa Anwar Usman memiliki hak sebagai warga negara untuk menghadirkan ahli dalam persidangan yang diikutinya.


Dewan Pers Ingatkan Pers Tidak Boleh Beritakan Ruang Pribadi Korban di Kasus Hasyim Asy'ari

17 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari bersiap memberikan keterangan pers terkait pemberhentian dirinya dalam sidang putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) oleh DKPP di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dari jabatannya terkait kasus dugaan asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Dewan Pers Ingatkan Pers Tidak Boleh Beritakan Ruang Pribadi Korban di Kasus Hasyim Asy'ari

Dewan Pers mengatakan pengembangan berita di kasus Hasyim Asy'ari yang mengulik masalah pribadi korban berlebihan.


Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

17 hari lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

MKMK memutuskan Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap bersalah dan telah dijatuhi teguran tertulis atas gugatannya terhadap Ketua MK terpilih Suhartoyo ke PTUN.


KKJ Minta Polri dan TNI Usut Pembakaran Rumah yang Sebabkan Jurnalis dan Keluarganya Meninggal di Karo

18 hari lalu

Kompolnas bersama personel Polres Tanah Karo meninjau rumah wartawan yang terbakar di Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara, Selasa, 2 Juli 2024. Tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Tanah Karo masih mengusut pemicu kebakaran rumah milik wartawan yang menewaskan empat orang korban pada Kamis (27/6) lalu, serta memeriksa 16 saksi dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian tersebut. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
KKJ Minta Polri dan TNI Usut Pembakaran Rumah yang Sebabkan Jurnalis dan Keluarganya Meninggal di Karo

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mendesak aparat mengusut tuntas kasus pembakaran rumah jurnalis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.