Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi I DPR Kini Tunda Revisi UU Penyiaran, Dulu Pertama Mengusulkan

image-gnews
Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono
Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I DPR RI, yang membidangi komunikasi dan informatika, menyatakan menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau UU Penyiaran. Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, mengatakan penundaan itu untuk mengikuti permintaan berbagai pihak agar beleid tersebut tak terburu-buru direvisi.

Menurut Dave, UU Penyiaran perlu direvisi untuk mengikuti perkembangan zaman. Sebabnya, Dave mengatakan UU tersebut pertama kali dibuat pada awal 2000-an saat digitalisasi, media sosial, hingga layanan streaming belum menjadi pertimbangan.

Namun, kata dia, banyak hal-hal yang menjadi perdebatan ketika revisi UU tersebut hendak mulai dibahas di DPR. “Hal inilah yang menjadi masukan dan juga kita putuskan untuk tunda dulu pembahasannya,” kata Dave dalam keterangan video DPR RI pada Selasa, 18 Juni 2024.

Dave berujar DPR akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi masukan untuk wacana revisi UU Penyiaran. Di antaranya kritik soal kemungkinan revisi tersebut berdampak buruk bagi demokrasi dan membatasi kerja-kerja jurnalistik.

Dave mengklaim DPR bakal melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat jika akhirnya mulai membahas revisi UU Penyiaran nantinya. Saat ini, dia berkata pemabahasan itu belum dimulai. “Nanti bilamana pembahasan akan dimulai, jadi sekarang ini belum dimulai pembahasannya, nanti bilamana pembahasan dimulai kita akan libatkan semua stakeholder dari media,” ujar politikus Partai Golkar itu.

“Apakah itu dari AJI (Aliansi Jurnalis Independen), dari Dewan Pers, semuanya itu akan kita terima masukannya sehingga UU ini bisa mencakup semua kinerja media khususnya di sektor penyiaran baik apakah itu konten kreator, apakah itu pembuat film,” ucap Dave.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Komisi I DPR RI disebut sebagai pengusul revisi UU Penyiaran. Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan revisi Undang-Undang Penyiaran saat ini memang sudah ada di Baleg dan sudah satu kali mendengarkan paparan dari pengusul, yakni Komisi I.

Supratman mengatakan pembahasan revisi UU Penyiaran di Baleg saat ini ditunda. Penundaan pembahasan ini, kata dia, berdasarkan permintaan dari fraksi Gerindra.

“Dari fraksi kami (Gerindra) sudah memerintahkan kepada saya untuk sementara tidak membahas RUU Penyiaran, terutama yang berkaitan dengan dua hal. Satu, posisi Dewan Pers dan yang kedua, menyangkut jurnalistik investigasi,” kata politikus Partai Gerindra usai rapat paripurna di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2024.

Sehari sebelum itu, organisasi pers, gabungan pers mahasiswa, dan organisasi pro-demokrasi, melakukan aksi unjuk rasa terkait revisi UU Penyiaran di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta, pada hari ini, Senin, 27 Mei 2024. Mereka menolak pasal-pasal bermasalah dalam revisi UU Penyiaran yang ketika itu sedang digodok di DPR.

Pilihan Editor: AJI Telah Siapkan Daftar Masalah RUU Penyiaran untuk Diajukan ke DPR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

3 Tokoh yang Disebut-sebut Berpotensil Mengisi Posisi Dewan Pertimbangan Agung

55 menit lalu

Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati dan Jokowi. Instagram, dan ANTARA
3 Tokoh yang Disebut-sebut Berpotensil Mengisi Posisi Dewan Pertimbangan Agung

Beredar informasi, Jokowi berpotensi memimpin Dewan Pertimbangan Agung, siapa lagi sosok lainnya?


Bayi Meninggal Imbas Jalan Rusak, Anggota DPR Desak Presiden Perbaiki

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi sempat berhenti mengecek jalan rusak di rute Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM menuju Desa Bandan Hurip, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kamis, 11 Juli 2024. Foto Sekretariat Presiden
Bayi Meninggal Imbas Jalan Rusak, Anggota DPR Desak Presiden Perbaiki

Ketua Komisi V DPR Lasarus meminta Presiden Jokowi keluarkan Inpres untuk memperbaiki jalan di Ketapang, Kalimantan Barat.


Maraknya Kekerasan Terhadap Wartawan, Kejaksaan Agung Akan Beri Atensi dan Perlindungan Hukum

6 jam lalu

Reda Manthovani. instagram/kejati_dkijakarta's
Maraknya Kekerasan Terhadap Wartawan, Kejaksaan Agung Akan Beri Atensi dan Perlindungan Hukum

Kejaksaan Agung akan memberi perlindungan hukum dan atensi terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dan intimidasi.


Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

6 jam lalu

Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Parlemen Kerajaan Tonga Fatafehi Fakafanua membuka Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Kamis, 25 Juli 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

Presiden Jokowi menghargai kemitraan DPR RI dan negara-negara Pasifik sebagai inisiatif strategis memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik.


BKSAP Perjuangkan Isu Pertanian di Forum Parlemen ASEAN

1 hari lalu

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon foto bersama usai membuka acara (opening session) pertemuan multipihak kedua (second joint event) dalam acara AIPA-FAO-IISD, di Ubud, Bali, Rabu, 24 Juli 2024. Dok. Rdn/Andri
BKSAP Perjuangkan Isu Pertanian di Forum Parlemen ASEAN

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mendorong para anggota parlemen di ASEAN untuk lebih fokus pada isu pertanian agar para petani dapat lebih berdaya.


Peran Ayah dalam Pengasuhan, Legislator Tekankan Pentingnya di HAN 2024

1 hari lalu

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina. Dok/Andri
Peran Ayah dalam Pengasuhan, Legislator Tekankan Pentingnya di HAN 2024

Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak.


Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

1 hari lalu

Prajurit TNI dari tiga matra mengikuti Geladi Bersih Upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Oktober 2019. Tempo/Imam Sukamto
Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

Dalam penyusunan DIM RUU TNI, tidak ada usulan perubahan pasal 39 huruf C UU TNI. Beleid itu menyatakan bahwa prajurit TNI dilarang untuk berbisnis.


Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

1 hari lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

Dalam rapat penyusunan DIM RUU TNI terdapat dua pasal yang dibahas.


Mulyanto Beri Syarat Dukung Peluncuran BBM Jenis Baru

2 hari lalu

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Foto : Dok/Andri
Mulyanto Beri Syarat Dukung Peluncuran BBM Jenis Baru

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyambut baik rencana Pemerintah yang akan meluncurkan BBM jenis baru yang rendah sulfur pada bulan Agustus 2024 mendatang.


Roti Aoka dan Okko Diduga Mengandung Pengawet Kosmetik, DPR Minta BPOM Beri Penjelasan Publik

2 hari lalu

Salah satu produk roti Aoka. (Dok. ptindonesiabakeryfamily.com)
Roti Aoka dan Okko Diduga Mengandung Pengawet Kosmetik, DPR Minta BPOM Beri Penjelasan Publik

Anggota DPR Edy Wuryanto mendesak BPOM segera memberi penjelasan publik terkait dugaan penggunaan pengawet kosmetik di roti Okko dan Aoka.