TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menyoroti urgensi sosialisasi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) untuk mendukung pembangunan Jakarta sebagai kota global.
Hal itu disampaikan Heru saat menghadiri acara halalbihalal bersama 600 anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi DKI Jakarta di Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa, 30 April 2024.
“UU DKJ telah disahkan. Namun perpindahan ibu kota masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diterbitkan Presiden RI,” ujar Heru, dikutip melalui keterangan resminya, Rabu, 1 Mei 2024.
Heru menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik, sambil mendorong pengembangan untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional.
“Saya rasa, 15 tahun ke depan, Kota Jakarta masih menjadi center dari kota-kota lain. Ibu Kota Negara (IKN) sedang bertumbuh, Jakarta terus melaju. Kita harus bisa mempertahankan ini,” ujar dia.
Heru juga meminta Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang UU DKJ kepada anggota TP PKK dan DWP. Hal ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih baik tentang isinya, terutama dalam konteks pembinaan PKK dan kerajinan daerah yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Saya harap, Tim Penggerak PKK dan DWP dapat diberikan penjelasan detail isi dari UU DKJ, antara lain tentang hak-hak dan kewenangan Pemprov DKI, terkait hak sumber daya manusia, hak kepegawaian dan seterusnya,” kata Heru.
Pj Ketua TP PKK, Mirdiyanti Heru, menambahkan bahwa kegiatan seperti halalbihalal memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antaranggota serta sinergi untuk merumuskan pembangunan kota.
“Acara hari ini diharapkan dapat memperkuat jalinan tali silaturahmi dan sinergi antara Tim Penggerak PKK, DWP, dan Dekranasda DKI Jakarta untuk terus dapat berkontribusi pada Kota Jakarta melalui program-program Pemprov DKI,” tutur Mirdiyanti.
Pilihan Editor: Cara Panitia Pengawas UPI hingga Unpad Cegah Upaya Kecurangan UTBK
