TEMPO.CO, Jakarta - Pasca putusan MK, Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pemenang Pilpres 2024 pada Rabu 24 April 2024. Penetapan mereka sebagai pengganti Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf diumumkan Ketua KPU Hasyim Asyari.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Setelahnya, sejumlah partai politik mulai mencari posisi usai putusan tersebut.
Lantas, apa saja bentuk manuver partai politik pasca putusan MK?
1. PPP Belum Putuskan Sikap
Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Mardiono menyatakan, PPP belum memutuskan sikap untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, keputusan strategis PPP seperti itu harus melalui forum musyawarah kerja nasional (mukernas) atau rapat pimpinan nasional (rapimnas).
"PPP harus melakukan kesepakatan sesuai dengan mekanisme partai yang ada ya. Setidaknya pernah saya sampaikan bahwa setiap keputusan yang strategis bagi PPP itu harus melalui forum mukernas atau rapimnas," kata Mardiono di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 April 2024.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Sandiaga Salahuddin Uno menuturkan tidak menutup opsi untuk bergabung dengan kubu Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi dan persatuan dari seluruh elemen dalam pembangunan negeri setelah pesta demokrasi.
"Dan menjadi bagian daripada elemen untuk membangun negeri dan tentunya Pak Prabowo ini lagi mengajak semua pihak untuk turut membangun bangsa," kata Sandiaga di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Kamis, 25 April 2024 seperti dikutip Antara.
2. Nasdem Siap Dukung Prabowo
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh mengatakan partainya siap untuk mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Surya Paloh usai melakukan pertemuan dengan Prabowo di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024.
“Saya katakan NasDem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, kami siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran,” ujarnya.
NasDem merupakan Partai Koalisi Perubahan kedua yang bertemu dengan Prabowo Subianto setelah resmi ditetapkan oleh KPU sebagai presiden terpilih pemenang pilpres 2024. Sebelumnya, Partai NasDem mengusung calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
3. PKB Mendukung Pemerintahan Prabowo
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Hal itu saat disampaikan Muhaimin saat ditanyakan terkait pertemuannya dengan Prabowo di Jakarta, Rabu 24 April 2024.
"Saya rasa sudah tidak perlu dijawab, sudah cetho (jelas mendukung Prabowo-Gibran),” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis, 25 April 2024, dikutip dari Antara.
Terkait apakah PKB akan berada di dalam pemerintahan atau tidak, Muhaimin menjawab sudah jelas. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan Ketua Umum Muhaimin sudah mengatakan kerja sama dengan Prabowo.
4. PKS Memberi Sinyal Bergabung
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyi, memberi sinyal akan bergabung dengan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Aboe menyebut, PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode atau 10 tahun berada di luar pemerintahan.
"Ini (Pilpres) kan sudah selesai. Ke depan kami kan ingin berbuat untuk bangsa. Kami kemarin kan sudah berpengalaman dua periode kemarin di luar. Jadi kalau pun bisa ke dalam itu positif," ujar Aboe ditemui usai acara Halal Bihalal PKS di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 April 2024.
Baru baru ini, Aboe berharap didatangi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk diajak bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang. Dia membandingkan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem yang sudah lebih dulu didatangi Prabowo. Hingga kini, Aboe menyebut, PKS terus menjalin dialog dengan kubu Prabowo. Aboe optimis keinginan PKS untuk berbuat sesuatu bagi bangsa, akan disambut baik oleh Prabowo.
5. PDIP Bahas Koalisi Pada Rakernas 26 Mei
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Hadianto mengatakan keputusan partainya soal bergabung dalam koalisi atau menjadi oposisi bagi pemerintah mendatang akan dibahas pada Rapat Kerja Nasional PDIP yang akan digelar 26 Mei 2024.
"Enggak hanya membahas itu (masuk atau di luar koalisi), antara lain mungkin evaluasi. Jadi, sekali lagi kita dalam tatanan ini dan sikap kita seperti apa," kata Utut saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 April 2024.
Utut mengatakan hingga saat ini belum bisa membeberkan langkah politik PDI Perjuangan setelah menelan kekalahan pada Pilpres 2024. Ia juga belum bisa memastikan ihwal pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pertemuan tersebut diyakini menjadi salah satu momentum politik yang akan menentukan posisi PDI Perjuangan di pemerintahan Prabowo-Gibran.
KHUMAR MAHENDRA | ANTARA | EKA YUDHA SAPUTRA | INTAN SETIAWANTY | DEFARA DHANYA PARAMITHA | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | ANTARANEWS
Pilihan editor: 5 Hal Tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK
