TEMPO.CO, Jakarta - Aksi protes mahasiswa terkait adanya kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berstatus berbadan hukum atau PTNBH menuai respons dari sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan bahwa investasi negara dalam bidang pendidikan sangat penting karena berkaitan dengan masa depan bangsa.
Menurut Mardani, pemimpin bangsa harus memainkan peran yang kuat untuk memastikan bahwa semua generasi mendapatkan layanan berkualitas, tanpa memandang status sosial dan ekonomi.
Dia menilai, hal tersebut bukanlah tugas yang mudah, dan memerlukan koordinasi yang kompleks untuk membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, campur tangan negara melalui regulasi menjadi sangat penting.
“(Supaya terwujud) ini memerlukan sebuah orkestra yang luar biasa rumit ya, karena tidak mudah menghadirkan pendidikan berkualitas ketika ekosistemnya belum dibangun.” kata Mardani, dikutip melalui keterangan resminya pada Ahad, 12 Mei 2024.
Mardani kemudian merinci, sektor pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan serius. Mulai dari isu kesejahteraan guru, komersialisasi pendidikan, hingga kesenjangan antara pendapatan perguruan tinggi negeri dengan biaya operasional yang tinggi. Terlebih lagi, kenaikan signifikan dalam UKT menjadi beban tambahan bagi mahasiswa.
Lebih lanjut, dia juga menekankan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini mengimplikasikan bahwa negara, melalui pemimpinnya, harus bertindak secara aktif untuk mengelola sektor pendidikan secara adil.
Meskipun demikian, Mardani juga menyadari bahwa tugas tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu, dia menyoroti pentingnya memiliki pemimpin di bidang pendidikan yang berani dan mandiri untuk menghadapi tantangan tersebut.
“Maka perlu kita memiliki Menteri Pendidikan yang menjadi manusia merdeka dan berani mendobrak. Pada saat yang sama, mampu mengorkestrasi agar semua (pemangku kepentingan) mampu terlibat dan dilibatkan,” kata Mardani.
