TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman mengusulkan agar pemerintah segera memproklamasikan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur. Dia mengatakan saat ini status IKN seperti masih mengambang.
Dia menilai status tersebut juga memicu keraguan bagi para investor untuk menginvestasikan asetnya di IKN.
"Investasi dunia menunggu sebenarnya, ini mau beneran atau enggak. Kalau mau beneran, secara politik dideklarasikan saja. Jadi seperti proklamasi, yang penting proklamasi dulu," kata Endro dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Otorita IKN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024.
Endro menuturkan keberadaan aktivitas ekonomi di IKN pun menjadi salah satu unsur yang membuat kota tersebut hidup. Sebab, jika IKN hanya merupakan wilayah pusat pemerintahan tanpa bisnis, maka suasananya bakal sepi.
"Ada gula ada semut, jadi penyelesaiannya itu bagaimana gulanya dipindah. Tetapi kalau gulanya numpuk di IKN juga sama, akan menjadi beban berat," ucap anggota Fraksi PDIP itu.
Untuk itu, dia menyarankan pihak Otorita IKN berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menetapkan secara formal IKN telah menjadi ibu kota negara. Sehingga, hal tersebut menjadi landasan kuat bagi kegiatan investasi.
Dia menyebutkan DPR pun telah menyusun Undang-Undang tentang IKN yang memberikan kesempatan terhadap investor. Menurut dia, hal tersebut dilakukan agar pembangunan IKN tak membebani fiskal negara.
"Karena ini untuk kejelasan, kami sangat mendukung IKN ini segera selesai," kata dia.
Adapun Anggota Komisi II DPR Arsyadjuliandi Rachman mendorong agar Otorita IKN lebih aktif melakukan sosialisasi kepastian hukum dalam investasi. Karena, menurutnya, masih ada sektor swasta yang ragu atas kepastian hukum, khususnya masalah pertanahan.
Menurut dia, Otorita IKN perlu menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi soal pertanahan. Sebab, dia mengatakan Komisi II DPR juga bermitra dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Ini kan pengusaha-pengusaha daerah masih ingin mendapatkan informasi bagaimana bisa ikut serta dalam pengembangan ekonomi di IKN," ujar anggota Fraksi Partai Golkar itu.
Pilihan editor: Kata Pakar Soal Netralitas MK dalam Tangani Sengketa Pemilu 2024
