TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Militer Connie Bakrie mempertanyakan dasar hukum keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam memberikan gelar kehormatan Jenderal TNI kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Prabowo menerima penganugerahan kehormatan Jenderal TNI dari Presiden Joko Widodo dalam sela Rapat Pimpinan TNI-Polri di Gedung Ahmad Yani, Mabes TNI, Jakarta Timur, pada Rabu, 28 Februari 2024. Jokowi secara istimewa memberikan tanda bintang empat kepada Prabowo sesuai dengan Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024.
Melalui pesan singkat pada Rabu, 28 Februari 2024, Connie menjelaskan UU 34/2004 soal TNI belum pernah diubah atau diperbarui. Analis pertahanan ini menyebut UU tersebut menyatakan tidak ada kenaikan pangkat untuk purnawirawan.
Dalam keterangan yang sama, Connie mengatakan dia juga belum melihat ada perubahan/pembaharuan pada UU no 20/2009. “Didalamnya dinyatakan kenaikan pangkat kehormatan hanya dapat diberikan hanya kepada prajurit dan perwira aktif,” kata lulusan doktor Universitas Indonesia ini.
Connie mengatakan per saat ini belum menemukan apakah dalam beberapa hari kemarin ada semacam rapat estafet Dewan di atas Dewan Jenderal yang diciptakan Jokowi. “Sehingga ‘Wanjakti’ itu mengijinkan Panglima dan Kastaf untuk melanggar UU diatas?”
Presiden Jokowi mengatakan penganugerahan pangkat istimewa TNI untuk Prabowo ini sesuai dengan UU yang berlaku saat ini, yaitu UU No. 20 tahun 2009. Dalam UU tersebut terdapat pengaturan soal pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa.
Gubernur Jakarta 2012-2014 mengatakan Prabowo sudah menerima anugerah Bintang Yudha Dharma Utama pada 2022 atas jasa di bidang pertahanan. "Sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa kemajuan TNI dan kemajuan negara," kata Jokowi usai seremoni di Mabes TNI.
Jokowi juga menyebut pemberian gelar tersebut telah melalui verifikasi dari dewan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan.Presiden menyangkal pemberian gelar kehormatan Jenderal TNI kepada Prabowo ada motif politik.
Kepala negara menyatakan pemberian tanda serupa juga sudah diberikan kepada banyak tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Luhut Pandjaitan. "Ya kalau transaksi politik kita berikan sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu supaya tidak ada anggapan anggapan seperti itu," kata Jokowi di Mabes TNI pada Rabu.
DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Aktivis 1998 Nilai Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Lukai Keluarga Korban Penghilangan Paksa
