TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden Ganjar Pranowo pernah meminta partai pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP untuk menggulirkan hak angket mengusung dugaan kecurangan pemilu 2024. Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menganalisis hanya PDIP yang akan solid mengajukan hak penyelidikan DPR itu.
“(Partai) yang lain belum tentu,” kata Ujang saat dihubungi pada Rabu, 28 Februari 2024.
Ujang menilai PDIP solid karena kecewa dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang juga kadernya itu ketika tidak taat mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. di Pilpres 2024. Ujang melihat Jokowi sebagai kader PDIP justru memberikan dukungan terhadap putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.
“Sebagai kader, petugas partai tidak taat pada partai untuk mendukung Ganjar-Mahfud. Justru Jokowi punya pilihan sendiri, Prabowo-Gibran,” kata Ujang.
Diketahui PDIP bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud di Pilpres 2024.
Politikus PDIP Chico Hakim mengatakan partai-partai koalisi pengusung Ganjar-Mahfud solid mendukung usulan pengajuan hak angket oleh DPR soal dugaan kecurangan pemilu, termasuk PPP.
"PDIP dan PPP maupun partai lain yang berada di koalisi solid dalam menghadapi ini," ujar Chico saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Ahad, 25 Februari 2024.
Chico menilai bila ada pernyataan lain dari partai bertanda gambar kakbah, itu tak mewakili suara partai secara keselurugan. Dia menilai PPP mendukung usulan yang pertama kali disampaikan oleh calon presiden Ganjar Pranowo itu.
PPP Disebut Tak Akan Dukung Hak Angket
Sementara itu, Ujang Komarudin mengatakan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dinilai tidak akan mendukung koalisinya menggulirkan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ujang beralasan dari pernyataan elite PPP mencerminkan partai bergambar ka’bah itu lebih ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika kelak resmi menang di Pilpres 2024.
“PPP punya jalan, pilihan, dan sikap sendiri, bergabung pemerintah Prabowo-Gibran. Tidak akan mendorong hak angket itu,” kata Ujang.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno mengatakan partainya tidak menutup opsi bergabung dengan kubu koalisi calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memenangi sejumlah hasil survei hitung cepat Pilpres 2024
Sandi menuturkan PPP adalah pendukung pemerintah dan sampai saat ini masih berada dalam pemerintahan. Namun, dia mengaku sampai saat ini belum ada tawaran untuk masuk pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Pandangan pribadi saya kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, partai persatuan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa,” kata Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.
Ujang menilai setelah pemungutan suara Pilpres 2024 selesai, partai koalisi pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. tidak lagi solid dalam gerakan politik. “Pasca-pilpres tidak solid karena PPP punya jalan sendiri,” kata Ujang.
Adapun Sekretaris Fraksi PPP di DPR, Achmad Baidowi, mengatakan partainya saat ini masih fokus mengawal penghitungan suara guna memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
“Kami belum menentukan langkah-langkah politik apa pun,” kata Baidowi seperti dikutip Koran Tempo edisi Rabu, 28 Februari 2024.
Meski belum mengambil sikap, Baidowi meminta langkah politik partainya tidak serta-merta bisa diartikan PPP abai terhadap adanya dugaan kecurangan pemilu. Partai berlambang ka’bah itu disebut terus menghimpun laporan dan bukti-bukti perihal dugaan kecurangan.
“Kami kaji semua informasinya. Tapi kami memang belum menyatakan sikap terhadap hak angket tersebut,” kata dia.
Pilihan Editor: Respons Pakar Hukum Tata Negara Soal Hak Angket DPR
