Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat Politik Unair Sebut Pentingya Oposisi Kuat untuk Kontrol Pemerintah: Jangan Biarkan Kekuasaan Dominan

image-gnews
Presiden Jokowi bersama Menhan yang juga Calon Presiden, Prabowo Subianto sebelum acara pelantikan Menkopolhukam dan Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Presiden Jokowi bersama Menhan yang juga Calon Presiden, Prabowo Subianto sebelum acara pelantikan Menkopolhukam dan Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi Kusman mengatakan. kemunduran demokrasi di Indonesia merupakan akibat dari lemahnya oposisi selama ini. Ia menyebut bahwa tidak adanya kontrol pada pemerintah saat Jokowi berkuasa menyebabkan kekuasaan menjadi dominan. 

“Lemahnya kekuatan masyarakat sipil kita selama ini untuk melakukan kontrol dan menghadang potensi kekuasaan yang tidak terkontrol,” kata Airlangga kepada Tempo.co, Rabu, 21 Februari 2024. 

Menurutnya, yang terjadi selama ini ketika terdapat indikasi kecurangan pemilu merupakan imbas dari pemerintah yang tidak memiliki pihak untuk mengerem segala tindakan tidak etis karena kontrol yang seharusnya dilakukan partai oposisi atau di luar pemerintahan dan masyarakat sipil tidak berjalan seperti idealnya.

Airlangga Pribadi Kusman pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga. Foto: Istimewa

"Salah satu syarat mengembalikan kesehatan demokrasi di Indonesia dengan mengembalikan kekuatan oposisi agar semakin kuat," kata pengamat politik ini.

Penentuan oposisi salah satunya yang menjadi harapan adalah partai-partai yang mengusung pasangan calon capres-cawapres dari ketiga kontestan, dua yang pasti tidak menang diharapkan untuk menjadi oposisi, jangan justru menjadi koalisi di pemerintahan. 

“Kemudian, kita lihat dari ketiga kontestan tersebut potensi oposisi cukup lumayan artinya di atas 50 persen. Di kubu 01 ada PKS, PKB, Nasdem. Sedangkan di paslon 03 ada PDIP, PPP, dan lainya. Kalau memang mereka solid, kita bisa berharap kepada mereka untuk menjadi kekuatan oposisi, tentu hal tersebut akan baik untuk merehabilitasi dinamika demokrasi kita,” ujar Airlangga. 

Mengenai adanya desas-desus beberapa partai yang dikabarkan sedianya berada di kubu oposisi akan beralih untuk menjalin berkoalisi, Airlangga mengatakan bahwa hal tersebut bisa jadi akan semakin mempersulit kondisi demokrasi di Indonesia. "Juga akan semakin lemah kontrol kepada kekuasaan pemerintah yang dinilai telah melakukan kindikasi ecurangan sejak awal Pemilu," ujarnya. 

“Tetapi kemudian jika memang misalnya ada beberapa partai yang memilih tidak memiliki komitmen untuk menjadi oposisi dan akhirnya bergabung untuk mendapat kekuasaan, maka politik di Indonesia tidak akan menjadi lebih baik. Kelemahan demokrasi akan terus berjalan,” katanya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih lanjut, kekhawatiran akan semakin meluas apabila terjadi usaha untuk membuat oposisi semakin mengecil lingkupnya terlebih jika Jokowi dan Prabowo mencoba merangkul sebagian besar partai politik dalam kabinetnya. Sehingga yang seharusnya terjadi pada pemerintahan adanya check and ballance terhadap kinerja pemerintah tidak dapat dijalankan.

Menurut Airlangga, hal tersebut tetap bisa saja terjadi. Namun, diharapkan harus ada partai yang memilih untuk berdiri di kubu lawan penguasa. 

“Ya itu tadi, yang saya bilang bahwa harus ada keberanian dari partai yang ada, terutama di pasangan yang mengusung pasangan 01 dan 03 untuk berani mengambil sikap oposisi dan tidak masuk dalam kekuasaan, salah satunya adalah untuk menjadi menteri dalam kabinet tersebut. Persoalannya adalah apakah komitmen tersebut akan muncul dari partai-partai yang saat ini bukan menjadi pasangan 02.” katanya. 

Kemudian tantangan ke depan bagi bangsa ini , menurutnya adalah pada sistem demokrasi di Indonesia yang harus dikembalikan sesuai marwahnya. Kekuasaan bukan untuk menjadi tak terbatas dan demokrasi bukan sekedar sistem tak berarti, melainkan sistem yang harus dipatuhi.

Airlangga menyebutkan, mengembalikan kualitas demokrasi penting agar kontrol kekuasaan tetap bisa berjalan. “Tantangan kita ke depan adalah mengembalikan kualitas demokrasi kita. Karena jelas pilpres kali ini efeknya akan sangat melemahkan kualitas demokrasi yang sudah berlangsung selama ini," katanya.

Ia berharap, ada perimbangan kekuasaan yang baik, entah di level kekuatan politik dan kekuatan masyarakat sipil bisa semakin kuat terkonsolidasi dan terorganisir sehingga mampu memberikan kontrol terhadap kekuasaan.

Pilihan Editor: Ketua BEM Unair: Tak Ada yang Boleh Lemahkan Demokrasi Hari Ini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKS Buka Peluang Usung Ahmad Syaikhu di Pilkada Jakarta, Ini Alasannya

2 jam lalu

(Dari kiri) Mantan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mantan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
PKS Buka Peluang Usung Ahmad Syaikhu di Pilkada Jakarta, Ini Alasannya

Partai Golkar DKI menyatakan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jawa Barat, bukan di Pilkada Jakarta.


Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

3 jam lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono.
Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?


PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

4 jam lalu

Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Anies Baswedan Singgung Peluang Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

4 jam lalu

Anies Baswedan Singgung Peluang Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Anies Baswedan mengakui dirinya masih kerap ditanya apakah akan masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.


Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

6 jam lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto memberikan sambutan saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.


Halalbihalal di PBNU, Gus Yahya: Kehadiran Prabowo-Gibran Ada Konteks Khusus

7 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Halalbihalal di PBNU, Gus Yahya: Kehadiran Prabowo-Gibran Ada Konteks Khusus

Ketua PBNU mengatakan kehadiran Prabowo dan Gibran ada konteks khusus.


Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

7 jam lalu

Prabowo Subianto, tiba di kegiatan halalbihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Ahad 28 April 2024. Foto: TEMPO/Hendrik
Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.


PBNU Pastikan Kerja Sama dengan Pemerintah Prabowo-Gibran, Yahya Staquf: Ini Soal Politik

8 jam lalu

Gibran Rakabuming Raka tiba di kegiatan halalbihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Ahad 28 April 2024. TEMPO/Hendrik
PBNU Pastikan Kerja Sama dengan Pemerintah Prabowo-Gibran, Yahya Staquf: Ini Soal Politik

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, memastikan, PBNU akan bekerja sama dengan pemerintah Prabowo-Gibran.


Golkar Klaim Tak Ada Penolakan untuk PKS Jika Ingin Gabung Kubu Prabowo

10 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ketika ditemui usai Salat Idulfitri 1445 H di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta pada Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Defara
Golkar Klaim Tak Ada Penolakan untuk PKS Jika Ingin Gabung Kubu Prabowo

Golkar bilang KIM tidak pernah membahas penolakan terhadap PKS jika ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo.


Prabowo Tiba di Kantor PBNU, Karpet Merah Digelar

11 jam lalu

Prabowo Subianto, tiba di kegiatan halalbihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Ahad 28 April 2024. Foto: TEMPO/Hendrik
Prabowo Tiba di Kantor PBNU, Karpet Merah Digelar

Prabowo disambut oleh Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.