TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Pemilu 2024 berbagai reaksi muncul. Guru besar dan sivitas akademika dari beberapa kampus seperti UGM, UII, UI, Universitas Andalas (Unand), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Riau (Unri) yang menyuarakan kerisauan mereka terhadap kondisi demokrasi saat ini. Universitas Airlangga (Unair) pun turut buka suara.
Sivitas akademika Unair mengambil sikap terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Hotman Siahaan selaku pembaca manifesto membacakan empat seruan yakni mengecam segala bentuk pelemahan demokrasi, mendesak aparat negara untuk menghormati hak sipil dalam berpolitik, mendesak penyelenggaraan pemilu yang LUBER JURDIL, serta mengecam segala bentuk intimidasi pada mimbar akademik perguruan tinggi.
Ketua BEM Unair Muhammad Anang Jazuli turut menyampaikan tanggapannya. Menurutnya, segala gerakan yang muncul dari mahasiswa, civitas akademika, guru besar di berbagai kampus harus disadari atas kesadaran nurani tentang bagaimana mereka melihat secara objektif kondisi demokrasi saat ini.
“Saya menilai gerakan yg muncul dari mahasiswa, sivitas akademika, guru besar di berbagai kampus harus didasari atas kesadaran nurani bagaimana melihat secara objektif kondisi demokrasi hari ini,” ujarnya
Anang mengatakan, BEM Unair mendukung segala gerakan sivitas akademika yang didasarkan atas kesadaran nurani untuk mengkritisi kondisi demokrasi hari ini dengan catatan tidak untuk kepentingan pihak tertentu.
“Tentu kami mendukung segala gerakan sivitas akademika yang didasarkan atas kesadaran nurani untuk mengkritisi kondisi demokrasi hari ini dengan catatan tidak untuk kepentingan pihak tertentu,” ujarnya kepada Tempo.co, Selasa, 13 Februari 2024.
Menurut Anang, gerakan yang sifatnya organik dan timbul dari hati nurani harus diapresiasi. Akan tetapi jangan sampai terdapat motif terselubung dari sikap yang ditunjukkan terhadap kondisi demokrasi hari ini yang dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Dirinya mengecam segala tindakan yang memanfaatkan hak kritis untuk kepentingan tertentu.
“Gerakan yang sifatnya organik dan timbul dari nurani harus diapresiasi. Namun jangan sampai kemudian yang menjadi motif dan sikap dari kondisi demokrasi hari ini kemudian dipolitisasi oleh siapapun untuk kepentingan tertentu," kata dia.
"Kritis merupakan hak sebagai warga negara. Tetapi jangan sampai hak kritis kita kemudian dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu, sudah pasti saya mengecam keras tindakan tersebut. Kondisi demokrasi hari ini pasti harus dilakukan banyak perbaikan, tidak ada yang boleh melemahkan kondisi demokrasi hari ini atas dasar apapun,” katanya..
Sementara itu, film dokumenter berjudul “Dirty Vote” yang belakangan ditayangkan juga mengundang perhatian publik. Film ini menggambarkan sejumlah isu yang terkait dengan politik Indonesia saat ini, termasuk pemilihan umum dan peran media massa dalam proses demokrasi.
Menanggapi penayangan film berdurasi hampir dua jam ini, Anang juga turut memberikan tanggapan. Dalam pernyataannya, dirinya mengaku belum dapat memberikan tanggapan jauh terkait film ini. Hal ini dikarenakan Anang belum melihat secara penuh film Dirty Vote tersebut.
Secara keseluruhan, pendapat Ketua BEM Unair tentang tandingan suara kritik Jokowi dari kampus menggarisbawahi mengenai pentingnya gerakan sivitas akademika yang organik dan didasarkan atas hati nurani. Anang menegaskan, ia mendukung segala gerakan sivitas akademika yang didasarkan kesadaran dengan catatan tidak untuk kepentingan pihak tertentu.
SHARISYA KUSUMA RAHMANDA I MYESHA FATINA RAHMAN
Pilihan Editor: Presiden BEM Unair Minta Jokowi Hentikan Praktik Buruk Pelanggaran Konstitusi dan Demokrasi
