4. Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo FX Hadi Rudyatmo
FX Hadi Rudyatmo menyoroti inkonsistensi Presiden Jokowi lantaran pernah mengaku netral namun belakangan menyatakan presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu. “Kalau presiden ikut kampanye, memihak, lha kenapa kemarin ngendika (bilang) netral? Hari ini netral, besok mau ikut kampanye, memihak. Ini yang diikuti yang mana?” ucap Rudyatmo saat ditemui awak media di kediamannya di Pucang Sawit, Solo, Rabu, 24 Januari 2024.
Rudy, sapaan Rudyatmo, memahami aturan perundang-undangan memperbolehkan presiden terlibat dalam kampanye. “Tapi kalau presiden mencalonkan presiden lagi; ketika dia kampanye, cuti,” ujar pria yang pernah mendampingi Jokowi saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo itu.
Menurut Rudy, kepala negara atau kepala pemerintahan jika menyebut dirinya sebagai pejabat politik seharusnya menghormati dan menghargai keberadaan partai politik. Namun di sisi lain, pejabat-pejabat politik di tingkat daerah, kata dia, justru merasakan intimidasi dalam berbagai bentuk. “Kenapa wali kota dan gubernur yang dari pejabat politik diintimidasi?” ujar Rudy.
5. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai NasDem Kota Bekasi, Aji Ali Sabana
Aji Ali Sabana menanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal presiden boleh memihak dan berkampanye dalam Pemilu 2024. Dia menyatakan Jokowi tidak etis menyampaikan pernyataan tersebut. Ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden, kata Aji, tentu harus berada di garis tengah alias netral.
“Artinya, dia hari ini, hemat saya tidak etis kalau dia memihak salah satu paslon, karena dia sebagai kepala negara dan sebagai pembina semua partai politik,” kata Aji saat dikonfirmasi wartawan, Rabu, 24 Januari 2024.
Menurut Aji, Jokowi selaku kepala negara seharusnya mengayomi seluruh partai politik. Bagi Aji, pernyataan Jokowi tersebut tetap tidak etis disampaikan seorang presiden, meskipun kepala negara memang memiliki hak politik.
6. Politikus PKS Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera merespons Presiden Jokowi yang menyebut presiden hingga menteri boleh memihak dan ikut kampanye. Mardani menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk kepanikan lantaran ingin satu putaran. “Ada yang panik mau satu putaran, sehingga ada yang mau turun kampanye bahkan berkoar-koar,” kata Mardani kepada wartawan, Rabu, 24 Januari 2024.
Mardani menuturkan, dalam undang-undang memang tidak ada larangan presiden hingga menteri berkampanye. Namun, Mardani mengingatkan presiden dan menteri wajib cuti jika kampanye. “Presiden memang boleh kampanye, menteri juga boleh tapi harus cuti dan transparan,” ujarnya. Juru Bicara Timnas AMIN ini menduga ungkapan Jokowi itu menandakan ingin pemilu 1 putaran.
7. Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid
Senada dengan Mardani, Jazilul Fawaid alias Gus Jazil juga menyebut ada tanda kepanikan dari seorang Presiden Jokowi ihwal pernyataannya presiden boleh kampanye. Jokowi diduga mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilpres 2024. Namun ia meyakini keberpihakan Jokowi tak akan membuat gentar pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin).
“Secara normatif, semua sudah tahu aturan itu, tapi pernyataan itu menunjukkan tanda kepanikan. Bagi pasangan Amin, kami berpihak kepada rakyat, beraliansi dengan rakyat,” kata Gus Jazil, Rabu, 24 Januari 2024.
8. Timnas AMIN
Co captain tim nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN, Sudirman Said, merespons pernyataan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak. “Pertama kita semua terkejut. Itu seperti berbalik dari apa yang selama ini (Jokowi) ungkapkan terus-menerus,” kata Sudirman kepada wartawan di Rumah Perubahan di Jalan Brawijaya Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Januari 2024.
Sudirman menjelaskan mengapa polisi, Aparatur Sipil Negara atau ASN, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan presiden diminta netral. Alasannya, kata dia, karena mereka mempunyai kewenangan publik. “Nah, dikhawatirkan kalau kewenangan publik itu digunakan untuk berpihak pada partai atau kandidat tertentu,” ujar mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.
9. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibra
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Ali Masykur Musa mengamini Presiden Jokowi yang menyatakan presiden dan menteri boleh memihak dan kampanye dalam pemilu. Menurut dia presiden dan menteri boleh berkampanye selama mengikuti aturan, antara lain cuti. Ali mengatakan, dukung-mendukung merupakan hak politik warga negara. Dia menilai para menteri juga memiliki hak tersebut.
“Termasuk para menteri punya hak mendukung pasangan capres tertentu,” ujar mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK itu melalui sambungan telepon, Rabu, 24 Januari 2024.
10. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD
Juru bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim, mengaku tak mempersoalkan pernyataan Jokowi mengenai presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu.
“Terkait pernyataan presiden mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak terhadap salah satu pasangan calon, saya rasa memang secara undang-undang itu diperbolehkan,” kata Chico dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024 dikutip dari antaranews.com.
Meskipun demikian, Chico tak memungkiri akan ada anggapan dari masyarakat mengenai nepotisme yang semakin kental bila presiden ikut mengampanyekan salah satu pasangan capres. “Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ ada putra kandungnya,” jelasnya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | DANIEL A. FAJRI | ADI WARSONO I HAN REVANDA PUTRA I IKHSAN RELIUBUN I SEPTIA RYANTHIE I DEVY ERNIS
Pilihan Editor: Jokowi Banjir Kritik dari Pakar Hukum Tata Negara Soal Presiden Boleh Memihak, Respons Bivitri Susanti, Ubeidilah Badrun dkk
