TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, menyatakan partainya siap diusut ihwal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Aliran dana itu diduga turut mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara yang didirikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
PPATK menyampaikan temuan soal aliran dana janggal ke bendahara 21 partai politik itu pada Rabu lalu, 10 Januari 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan temuan itu berupa 9.164 transaksi sepanjang tahun 2022 hingga 2023 dengan nominal mencapai Rp 195 miliar. Ivan menyatakan pihaknya juga menemukan transaksi janggal 100 orang calon anggota legislatif senilai Rp 51,4 triliun.
Habiburokhman mengatakan, pihaknya mengetahui PPATK telah melaporkan ihwal temuan itu. Dia mengatakan sudah seharusnya PPATK melaporkan temuannya kepada penegak hukum. "Ya siap-siap aja (diusut). Jangan khawatir," ucapnya saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Januari 2024.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa kepolisian harus mengusut temuan PPATK itu tanpa pandang bulu. Dia pun menyatakan PKB siap diusut. "Kami siap diusut," kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
PPATK menyampaikan temuan soal aliran dana janggal ke bendahara 21 partai politik itu pada Rabu lalu, 10 Januari 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan temuan itu berupa 9.164 transaksi sepanjang tahun 2022 hingga 2023 dengan nominal mencapai Rp 195 miliar. Ivan menyatakan pihaknya juga menemukan transaksi janggal 100 orang calon anggota legislatif senilai Rp 51,4 triliun.
“Laporan mencurigakan sendiri terhadap 100 DCT, ini kami ambil 100 terbesarnya ya terhadap 100 DCT itu nilainya Rp 51.475.886.106.483. Dan penarikan kita lihat juga ada 100 DCT yang menarik uang Rp 34.016.767.980.872,” kata Ivan Yustiavandana, pada agenda Refleksi Kerja PPATK Tahun 2023 di Jakarta Pusat, Rabu, 10 Januari 2023.
PPATK menyatakan aliran dana berasal dari berbagai aktivitas ilegal seperti tambang ilegal. Selain itu, ada juga penyalahgunaan fasilitas kredit di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di salah satu daerah di Jawa Tengah.
Menurut data yang Tempo miliki, BPR tersebut adalah BPR Jepara Artha. Bank itu mencairkan kredit yang diduga fiktif dan masuk ke rekening seorang simpatisan partai politik peserta pemilu berinisial MIA. Total dana yang masuk ke rekening MIA mencapai Rp 94 miliar.
Dari rekening MIA, dana-dana itu dipindahkan kembali ke beberapa perusahaan seperti PT BMG, PT PHN, PT BMG, PT NBM, beberapa individu, serta diduga ada yang mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara yang didirikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Sekretaris Umum Koperasi Garudayaksa Nusantara, Sudaryono, menampik informasi tersebut. "Itu adalah fitnah yang sangat serius jika dikatakan Koperasi Garudayaksa Nusantara dan PT Boga Halal Nusantara serta PT Panganjaya Halal Nusantara menerima aliran dana dari BPR Jepara Artha," ujarnya.
Dia juga mengaku tak mengenal 27 debitur yang melakukan pinjaman di BPR Bank Jepara Artha. "Bahkan saya tidak tahu kantornya di mana. Jadi koperasi kami tidak menerima aliran dana dari BPR Jepara Artha," kata Sudaryono.
Prabowo Subianto adalah satu dari tiga calon presiden pada Pilpres 2024. Berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo akan bersiang dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Pilihan Editor: Prabowo Singgung Tukang Hasut Setelah Sebelumnya Sebut Tolol dan Goblok, Buat Anies?
