Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPATK Temukan 36,67 Persen Dana PSN Masuk Kantong Pribadi, Berikut Daftar Proyek Strategis Nasional Pemerintah

Editor

Nurhadi

image-gnews
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan 36,67 persen anggaran proyek strategis nasional alias PSN masuk kantong pribadi. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan sepertiga lebih duit proyek pembangunan pemerintah tersebut ditilap oknum Aparatur Sipil Negara atau ASN dan politikus.

“36,67 persen diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Ivan Yustiavandana dalam Refleksi Kerja PPATK Tahun 2023 di Jakarta Pusat, Rabu, 10 Januari 2024.

Temuan PPATK itu berdasarkan 1.847 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan atau LTKM sepanjang Januari-November 2023. Total ada 1.178 Laporan Hasil Analisis atau LHA terkait dengan data tersebut.

Ivan mengatakan, berdasarkan hasil identifikasi dan pemeriksaan mendalam, dana mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil hingga politikus. “Teridentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil ASN, politikus, serta dibelikan aset, dan investasi oleh para pelaku,” ungkap Ivan.

Selain itu, PPATK juga menemukan 36,81 persen total dana PSN masuk ke rekening sub-kontraktor. Dana ini dapat diidentifikasikan sebagai transaksi terkait kegiatan operasional pembangunan. Namun, PPATK tidak merinci PSN apa saja yang dimaksud.

Menurut Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono, beberapa kasus telah ditangani aparat penegak hukum. “Itu sudah dilakukan penyidikan oleh penyidik, dan sudah di-ekspose media massa, sehingga bisa disimpulkan sendiri,” kata dia.

Besaran duit PSN yang ditilap

Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan sebanyak 190 PSN telah dirampungkan hingga 2023. Nilai keseluruhan investasi proyek pusat tersebut mencapai Rp 1.515,4 triliun. Artinya, sepertiga dana PSN yang masuk ke kantong ASN hingga politikus setidaknya mencapai Rp 500-an triliun lebih.

“Pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 190 PSN dengan total investasi sebesar Rp1.515,4 triliun,” kata Airlangga berdasarkan Data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP itu dalam seminar nasional di Jakarta, pada Rabu, 10 Januari 2024.

Daftar Proyek Strategis Nasional

Selain capaian 190 PSN, Menko Airlangga menyampaikan hingga akhir 2023 terdapat 30 proyek dan 9 program PSN yang dalam status beroperasi sebagian. Kemudian 50 proyek lain dalam tahap konstruksi, 4 proyek lainnya dalam tahap transaksi, serta 37 proyek dan 4 program dalam tahap penyiapan. Pemerintah juga akan menambah PSN, yakni mega proyek Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall).

Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, terdapat 25 jenis PSN yang digesa pemerintah. Mulai dari pembangunan infrastruktur transportasi darat, laut, maupun udara, hingga proyek pembangunan industri, pembangunan bendungan, dan pariwisata.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut daftar Proyek Strategis Nasional atau PSN pemerintah:

1. Pembangunan infrastruktur jalan tol dan non tol

Total ada 69 proyek pembangunan infrastruktur jalan tol yang dilaksanakan pemerintah. Dari jumlah tersebut, 42 pembangunan tol di antaranya dilaksanakan di Jawa. Kemudian di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur masing-masing satu proyek, serta sisanya di Sumatera, termasuk delapan ruas tol Trans Sumatera.

Selain itu, terdapat lima proyek pembangunan infrastruktur jalan non tol di Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Antara lain pembangunan Jalan Lingkar Trans Morotai di Maluku Utara sepanjang 231,84 kilometer dan Jalan Palu-Parigi di Sulawesi Tengah sepanjang 83,6 kilometer. Pemerintah juga mengadakan proyek pembangunan Jalan Penghubung Gorontalo-Manado sepanjang 301,7 kilometer.

2. Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Antar Kota dan Dalam Kota

Total ada 15 pembangunan prasarana dan saran kereta api antar kota yang dicanangkan pemerintah sebagai PSN. Proyek tersebut tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Antara lain Kereta Api Makassar-Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan), jaringan kereta api trans Sumatera, hingga Double Track Jawa Selatan dan High Speed Railway Jakarta-Bandung.

Sedangkan untuk proyek pembangunan prasarana dan sarana kereta api dalam kota, total ada delapan PSN yang dicanangkan pemerintah. Termasuk di antaranya Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North – South dan Koridor East- West. Ada pula penyelenggaraan Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jawa Barat Jakarta, Bogar, Depok dan Bekasi.

3. Proyek revitalisasi dan pembangunan bandar udara

Pemerintah mencanangkan empat revitalisasi bandar udara atau bandara sebagai PSN. Yaitu Bandara Sultan Babullah di Ternate, Bandara Raden Inten II di Lampung, Bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya, dan Bandara Syamsuddin Noor di Kalimantan Selatan. Lalu ada tiga proyek pembangunan bandara baru, yaitu Bandara Kertajati di Jawa Barat, Bandara Internasional di Yogyakarta, dan Bandara Sebatik di Kalimantan Utara. Juga pengembangan Bandara Ahmad Yani di Semarang.

4. Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas

Pemerintah mencanangkan sejumlah proyek pembangunan pelabuhan dan pengembangan kapasitas. Ada 10 proyek yang dijadikan PSN. Proyek tersebut antara lain pengembangan pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung di Sumatera Utara, pengembangan pelabuhan hub lnternasional Bitung di Sulawesi Utara, dan Inland Waterways/CBL di Cikarang – Bekasi - Laut Provinsi Jawa.

5. Program satu juta rumah

Program satu juta rumah menjadi proyek strategis nasional yang digesa pemerintah. Proyek tersebut antara lain Pembangunan Rumah Susun di Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan DKI Jakarta. Pemerintah juga mencanangkan PSN dalam program tersebut berupa Pembangunan Rumah Khusus di Wilayah Nasional Perbatasan dan Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya Nasional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

6. Industri sumber daya alam

Ada dua jenis industri sumber daya alam yang dijadikan PSN oleh pemerintah, yaitu pembangunan kilang minyak dan proyek pipa gas dan terminal LPG. PSN pembangunan kilang minyak dilaksanakan di Bontang, Kalimantan Timur dan Kilang Minyak Toban (ekspansi) di Jawa Timur. Kemudian Upgrading kilang-kilang eksisting (RDMP) di Jawa Tengah, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur .

Sementara untuk proyek Pipa Gas/Terminal LPG ada delapan proyek. Antara lain Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa. Lalu ada Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM dan LPG Indonesia Bagian Timur. Serta Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku dan Pengernbangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gahem, dan Bangka (Indonesia Deepwater Development Project/IDD).

7. Penanganan sampah dan Banjir

Pemerintah juga mencanangkan sejumlah proyek penanggulangan sampah dan banjir sebagai PSN. Antara lain proyek infrastruktur energi asal sampah di kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Banten, Surakarta, Surabaya, dan Denpasar. Ada juga Proyek Penyediaan infrastruktur sistem air limbah komunal Jakarta Sewerage System. Serta Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir di Jakarta.

8. Proyek Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Sarana Penunjang

Ada tiga PSN terkait Proyek Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Sarana Penunjang. Ketiga proyek ini yakni pembangunan PLBN dan sarana penunjang Nanga Badau di Kapuas Hulu, pembangunan PLBN dan sarana penunjang Aruk di Sambas, serta pembangunan PLBN dan sarana penunjang Wini di Timor Tengah Utara.

9. Proyek Penyediaan Air Minum

Ada 8 proyek penyediaan air minum yang ditaja pemerintah sebagai PSN. Proyek tersebut antara lain Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM Semarang Barat dan SPAM Regional Wasusokas di Jawa Tengah, SPAM Regional Jatigede dan SPAM Regional Jatiluhur di Jawa Barat, SPAM Umbulan di Jawa Tengah, SPAM Lampung, SPAM Regional Mamminasata di Sulawesi Selatan, serta SPAM Regional Mebidang di Sumatera Utara.

10. Proyek Bendungan dan Jaringan Irigasi

Total ada 54 proyek pembangunan bendungan dan 7 pembangunan jaringan irigasi yang dijadikan sebagai PSN oleh pemerintah. Proyek bendungan tersebut antara lain Bendungan Marangkayu di Kalimantan Timur, Bendungan Kuningan di Jawa Barat, Bendungan Bendo dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur, serta puluhan bendungan lain di wilayah Indonesia.

Adapun proyek pembangunan jaringan irigasi yaitu antara lain Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan di Aceh, Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang du Sumatera Selatan, Pembangunan Saluran Suplesi Daerah Irigasi Umpu Sistem (Way Besai) di Lampung, dan Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Leuwigoong Kab. Garut, serta lainnya.

11. Program Peningkatan Jangkauan Broadband dan Proyek Infrastruktur IPTEK Strategis Lainnya

Pemerintah juga mencanangkan Program Peningkatan Jangkauan Broadband sebagai proyek strategis nasional. Ada dua yaitu Palapa Ring Broadband di 57 Kab/Kota melalui Pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU) dan Palapa Ring Broadband di 457 Kab/Kota Nasional melalui Pola Non-KPBU. Kemudian ada pula Proyek Infrastruktur IPTEK Strategis Lainnya sebagai PSN yakni Percepatan Pembangunan Technopark dan Proyek Satelit Multifungsi.

12. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas dan Kawasan Ekonomi Khusus

Ada 29 pembangunan Kawasan Industri Prioritas dan Kawasan Ekonomi Khusus yang dijadikan PSN oleh pemerintah. Beberapa di antaranya Kawasan lndustri Kuala Tanjung, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, Kawasan Ekonomi Khusus Morotai, Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, dan Kawasan Industri Dumai.

13. Pariwisata

Pemerintah mencanangkan PSN di bidang swasta berupaya Percepatan infrastruktur transportasi, Provinsi Sumatera Utara, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) prioritas seperti Danau Toba, Pulau Seribu, Tanjung Lesung dan 7 kawasan lainnya di DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Bangka Belitung.

14. Proyek pembangunan smelter

Ada 6 Proyek Pembangunan Smelter yang ditaja pemerintah sebagai PSN. Yaitu Pembangunan Smelter Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Pembangunan Smelter Ketapang di Kalimantan Barat, Pembangunan Smelter Morowali di Sulawesi Tengah, Pembangunan Smelter Konawe di Sulawesi Tenggara, Pembangunan Smelter Bantaeng di Sulawesi Selatan 244, dan Pembangunan Smelter Buli di Maluku Utara.

15. Program lainnya

Beberapa program lainnya yang jadi proyek strategis nasional atau PSN yaitu Proyek Perikanan dan Kelautan berupa pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Talaud di Sulawesi Utara. Kemudian ada Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, serta Program Industri Pesawat.

ANTARA

Pilihan Editor: PPATK Jabarkan Jumlah dan Instansi Ihwal Transaksi Janggal Dana Kampanye Pemilu 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

3 jam lalu

Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis, 2 Mei 2024. Jokowi mengatakan pembangunan bendungan berkapasitas 60,8 juta meter kubik ini menghabiskan anggaran Rp 1.4 triliun. Foto: Tangakapan Layar Youtube Sekretariat Presiden.
Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.


Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

5 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.


Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

2 hari lalu

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi (tengah) bersama Wadirreskrimsus AKBP Hendri Umar (kiri) dan Kanit 2 Subdit Siber AKP Charles Bagaisar (kanan) saat konferensi pers di Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 26 April 2024. Penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka berinisial EP (40), BYP (37), DA (24), dan TA (41) terkait perjudian online. Keempat orang tersebut merupakan admin dari channel YouTube Bos Zaki @dzakki594. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.


Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

2 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.


Nurul Ghufron Pelapor Dewas KPK Albertina Ho, Ini Profil Wakil Ketua KPK

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada wartawan terkait gugatannya terhadap UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 November 2022. Nurul Ghufron menggugat UU KPK ke MK terkait batas umur minimal pimpinan KPK. TEMPO/Muhammad Ilham Balindra
Nurul Ghufron Pelapor Dewas KPK Albertina Ho, Ini Profil Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron lulusan Universitas Jember, Unair, dan Unpad itu melaporkan Dewas KPK Albertina Ho.


Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

2 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.


Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

5 hari lalu

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), Albertina Ho, dan Ketua Dewas KPK, Tumpak Panggabean, membacakan putusan tiga terperiksa kasus pungli rutan KPK atas nama Ristanta, Sofian Hadi, dan Achmad Fauzi di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Maret 2024. Ketiga terperiksa mangkir dari persidangan dengan alasan sakit. TEMPO/Han Revanda Putra.
Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK


Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

5 hari lalu

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi (tengah) bersama Wadirreskrimsus AKBP Hendri Umar (kiri) dan Kanit 2 Subdit Siber AKP Charles Bagaisar (kanan) saat konferensi pers di Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 26 April 2024. Penyidik Polda Metro Jaya menangkap tersangka berinisial EP (40), BYP (37), DA (24), dan TA (41) terkait perjudian online. Keempat orang tersebut merupakan admin dari channel YouTube Bos Zaki @dzakki594. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.


Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

5 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Tiba di Gedung ACLC KPK, Jakarta Rabu 12 April 2023. Ia diperiksa Dewas terkait laporan pengembalian Endar Priantoro ke Polri. TEMPO/Mirza Bagaswara
Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.


Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

5 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada wartawan terkait gugatannya terhadap UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 November 2022. Nurul Ghufron menggugat UU KPK ke MK terkait batas umur minimal pimpinan KPK. TEMPO/Muhammad Ilham Balindra
Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.