Megawati Desak Netralitas TNI - Polri: Eling Lho Ya yang Jadi Pemimpin

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Sukarnoputri mengatakan TNI-Polri dan perangkat aparatur sipil negara lain harus netral pada pemilu 2024. Megawati mengingatkan pemimpin harus sadar.

Megawati menyampaikan ini dalam pidato politiknya di HUT PDIP ke-51 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu, 10 Januari 2024. Putri Presiden Sukarno itu menyinggung netralitas dengan menyayangkan pemukulan relawan calon presiden Ganjar Pranowo dan wakil presiden Mahfud Md oleh anggota TNI yang belum lama ini terjadi di Boyolali, Jawa Tengah.

Presiden ke-5 itu mengingatkan perannya dalam pemisahan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melalui penandatanganan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

“Dipikirkan gampang? Susah payah lho. Karena terpisahkan lagi dari TNI. Itu saya beri pemasukan, APBN-nya, saya belikan peralatan dan lain sebagainya. Eh, eling lho ya yang jadi pemimpin, jangan macam-macam,” kata Megawati.

Insiden penganiayaan oleh anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud terjadi pada Sabtu, 30 Desember 2023, dibenarkan oleh pihak tentara. Dari potongan video yang beredar di media sosial, sejumlah relawan Ganjar-Mahfud melintas di depan Markas Yonif 408 mengalami penganiayaan oleh sejumlah anggota TNI.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan anggotanya di Boyolali terpancing emosi karena rombongan relawan itu kembali melintas dengan suara bising, tapi pengeroyokan itu tidak direncanakan. Rombongan tersebut sudah delapan kali melewati lokasi itu. 

Dalam acara talk Show Rosi yang tayang pada 4 Januari 2024, Maruli mengklaim para relawan tidak mengantongi surat izin mengemudi dan menenggak minuman keras. Meski demikian, ia juga tidak membenarkan yang dilakukan anggotanya. Dan proses hukum telah berjalan.

Saat pidato di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Megawati mempertanyakan mengapa saat ini bisa terjadi kekerasan seperti di Boyolali. Ia mengatakan masa pemilu jangan dijadikan ajang tarik menarik hak rakyat.

“Bebaskan rakyat memilih pemimpin arif dan bijaksana. Jangan didorong-dorong, disuruh-suruh, diintimidasi, kekerasan lah. Tolong deh toh Orde Baru juga akhirnya jatuh,” kata Megawati, di depan seluruh 51 tamu undangan dan 1,2 juta kader yang menyimak secara daring.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai tindakan kekerasan oleh anggota TNI di Boyolali merupakan tindakan kesewenang-wenangan hukum. Koalisi ini terdiri dari sejumlah lembaga, di antaranya Imparsial, PBHI, Kontras, YLBHI, ICW, Elsam, Setara Institute, dan lainnya.

“Korban adalah massa politik yang sedang berkampanye politik, maka seharusnya dianggap sebagai dugaan pelanggaran yang masuk ranah penindakan Bawaslu,” kata Koalisi ini dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 31 Desember 2023.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM membeberkan fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan tujuh relawan Ganjar-Mahfud yang jadi korban peristiwa penganiayaan oleh Anggota TNI di Boyolali. “Bentuk kekerasan yang dialami korban antara lain adalah pemukulan dengan tangan kosong, pemukulan dengan batu, penendangan, penyeretan, dan pemotongan,” kata Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian di di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Januari 2024.

DANIEL A. FAJRI | BAGUS PRIBADI | IHSAN RELIUBUN

Pilihan Editor: KPK Buka Penyidikan Korupsi Asuransi PT Pelni