TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik Universitas UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan ungkapan kritik Capres Ganjar Pranowo terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebagai tanda sudah pisah jalan.
"Pernyataan Ganjar makin mempertebal bahwa Jokowi dan Ganjar tak bisa bersama di Pilpres 2024," katanya saat dihubungi, Senin, 20 November 2023.
Di Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu, 18 November lalu, Ganjar memberikan nilai penegakan hukum era Jokowi berskor 5 dari 10. Hal tersebut tak lepas dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal syarat batas usia minimum capres-cawapres.
Tak hanya itu, Ganjar juga pernah menyampaikan kritik ihwal penegakan hukum dan berdemokrasi di Indonesia. Salah satunya dalam pidatonya di pengundian nomor urut paslon Capres-Cawapres di Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Selasa malam, 14 November 2023.
Menurut Ganjar ada kekhawatiran atas demokrasi yang terus tergerus, itu yang tengah disuarakan jurnalis, aktivis, dan mahasiswa. "Dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Itu kewajiban kita bapak-ibu untuk menjaga," tutur dia.
Ganjar menjelaskan bahwa demokrasi harus benar-benar dipastikan berjalan dengan baik. "Harus kita pastikan demokrasi bisa baik, meski sekarang belum baik-baik saja," ujar dia.
Ganjar mengatakan bahwa proses demokrasi di Indonesia kerap berjalan baik, tapi kadang berliku.
"Kalau bentuknya dipaksakan, ia akan tetap mencari jalannya sampai tiba muara. Itulah demokrasi yang hari ini kita hidupkan," ujar dia. Ganjar menuturkan demokrasi itu, yang harus dijaga bersama-sama.
Pisah jalan ditandai dengan pidato Megawati
Dosen Ilmu Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menyatakan, kritik yang dilakukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjukkan keduanya kini sudah pisah jalan.
"Sudah bercerai dan beda haluan dengan jokowi," kata Ujang kepada Tempo saat dihubungi, Senin, 12 November 2023.
Kendati demikian, Ujang mempertanyakan mengapa kritik Megawati baru disampaikan sekarang alias tidak dari dulu. Namun, Ujang menilai bisa jadi karena apa yang dirasakan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden 2019 yang merugikan pasangan ini dirasakan oleh PDIP sekarang.
“Karena persoalan hukum yang hanya menyasar pada Prabowo-Sandi,” kata Ujang.
Sebelumnya Megawati Soekarnoputri menyebut putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK atas pelanggaran etik para hakim konstitusi menjadi bukti kekuatan moral, politik, kebenaran, dan politik akal sehat berdiri kokoh meski menghadapi upaya rekayasa konstitusi.
“Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi,” kata Megawati.
Selain itu, Megawati menyebut dirinya sering mengatakan bahwa konstitusi adalah pranata kehidupan berbangsa dam bermegara yang harus diikuti dengan lurus. Menurut putri Soekarno itu, konstitusi bukan sekadar ditaati sebagai hukum dasar tertulis, tetapi harus memiliki ruh.
“Ia mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa,” kata dia.
Megawati Kenang MK di Masa Pemerintahannya
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan prihatin dengan adanya rekayasa konstitusi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Apa yang terjadi saat ini, kata Megawati, mengingatkan dirinya ketika menjabat sebagai presiden pada 2001-2004.
Megawati menyebut saat itu diperintahkan melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 7b, Pasal 24 ayat 2; dan Pasal 24c, tentang dibentuknya Mahkamah Konstitusi.
“Dari namanya saja, Mahkamah Konstitusi ini seharusnya sangat-sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting, guna mewakili seluruh rakyat indonesia di dalam mengawal konstitusi dan demokrasi,” kata Megawati dalam konferensi pers yang Tempo pantau secara daring, Ahad, 12 November 2023.
Megawati mengklaim peran Mahkamah Konstitusi yang penting membuat dirinya serius dalam pembentukan institusi itu. Dia bersama Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo mencarikan gedung di sekitar wilayah Istana Negara.
“Suatu tempat yang sangat strategis yang disebut sebagai Ring Satu, sehingga Mahkamah Konstitusi tersebut harus bermanfaat, bukan bagi perorangan, tapi bag rakyat, bangsa, dan negara,” kata Megawati. “Saya ingat waktu itu, Ketua MK yang pertama adalah Pak Jimly Asshidiqie, dan saya sangat berterima kasih atas segala konsistensinya selama ini.”
Pilihan Editor: Hasto Sebut Banyak Tekanan di Pilpres 2024, Anies Baswedan: Tekanan Hidup Rakyat Lebih Berat
