TEMPO.CO, Semarang - Rektor Universitas Islam Sultan Agung Gunarto mengaku akan mengkaji desakan pencopotan gelar profesor atau guru besar kehormatan Anwar Usman dari kampus tersebut. Unissula Semarang memberikan gelar guru besar kehormatan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pada 11 Maret 2022.
Menurutnya, ada sejumlah sejumlah mekanisme yang mesti dilalui ketika akan mencopot gelar guru besar kehormatan. "Akan dikaji dulu secara mendalam usulan tersebut," katanya pada Jumat, 10 November 2023.
Kemudian, Unissula akan memanggil kedua belah pihak untuk dimintai penjelasan akademis. "Untuk pencopotan harus memanggil pengusul, terusul, dengan argumentasinya masing-masing," ujar dia.
Hasilnya kemudian akan diserahkan kepada Senat perguruan tinggi di Jalan Kaligawe Kota Semarang itu. Persetujuan pencopotan atau tetap dipertahankan gelar guru besar kehormatan ada di tangan Senat Unissula.
Gunarto menyebut sejumlah pertimbangan ketika memberikan gelar profesor kehormatan kepada Anwar Usman. Adik ipar Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu dinilai mampu memutus dengan adil sejumlah sengketa yang disidang di Mahkamah Konstitusi."Menghasilkan prestasi luar biasa telah memutus dengan adil pilpres 2019 yang diajukan ke MK dan Indonesia lepas dari perpecahan kubu," sebut dia.
Kemudian Anwar Usman dinilai memiliki sejumlah karya akademik di bidang ilmu hukum. "Memiliki artikel di jurnal internasional terindex scopus. Serta dinilai tiga guru besar di bidang hukum serta disetujui senat universitas," tuturnya.
Menurut dia, selama ini Anwar Usman aktif dalam berbagai aktivitas akademik di Unissula. "Mengisi dan mengajar di S3 ilmu hukum, mengisi kuliah pakar di Unissula, penguji ujian tertutup dan terbuka di program doktor ilmu hukum FH Unissula, melakukan riset bersama dengan dosen FH," kata Gunarto.
Desakan pencopotan gelar profesor kehormatan Anwar Usman muncul setelah Majelis Kehormatan MK memutusnta melanggar berat kode etik kehakiman. Dia juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK.
Pilihan Editor: Pengelola Teater Utan Kayu Pertanyakan Alasan YouTube Hapus Akunnya Setelah Diskusi Politik