TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak menangani kasus yang melibatkan perusahaan migas milik negara itu. Hal tersebut diucapkan Ahok usai menjalani pemeriksaan KPK terkait dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) pada 2011-2021.
“Kayaknya KPK pegang kasus banyak untuk Pertamina tuh,” kata Ahok di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 7 November 2023. Ahok berkomentar demikian karena begitu usai menjalani pemeriksaan terkait masalah pengadaan LNG, dia langsung ditanya wartawan soal kasus dugaan korupsi yang berbeda di Pertamina.
Saat ini, KPK menangani dua kasus dugaan korupsi terkait Pertamina, yaitu kasus korupsi LNG dan kasus gratifikasi tender pengadaan katalis. Menurut Ahok, Pertamina akan selalu melaporkan setiap temuan masalah yang ada kepada Menteri BUMN. “Yang pasti kami setiap ada temuan pasti lapor kepada menteri BUMN. Nah, beberapa kita minta direksi laporkan ke aparat penegak hukum,” kata dia.
Ahok menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini selama 6,5 jam. Pantauan Tempo, Ahok keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada sekitar jam 15.36 WIB. Dia mulai diperiksa sekitar pukul 09.00 WIB.
Ahok diperiksa sebagai saksi terkait perkara rasuah di Pertamina yang menjerat eks Dirut Karen Agustiawan. Saat ini, Karen menjadi satu-satunya tersangka atas kasus tindak pidana korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada 2011-2021.
Salah satu alasan penetapan Karen sebagai tersangka adalah karena adanya kerugian negara senilai Rp 2,1 triliun. Karen kemudian mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dirinya oleh KPK ke PN Jakarta Selatan, dan ditolak.
“Menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima, tentang pokok perkara menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya," ujar hakim tunggal Tumpanuli Marbun saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 2 November 2023.
Selain kasus tersebut, KPK tengah menangani perkara di tahap penyidikan soal penerimaan gratifikasi dalam pengadaan katalis di Pertamina. KPK mengaku telah menetapkan tersangka dan mencegah beberapa orang ke luar negeri.
Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan dugaan penerimaan dilakukan saat tender pengadaan katalis di PT Pertamina Persero. “Diduga diterima oleh pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 6 November 2023.
Ali menyampaikan pihaknya memperkirakan bukti permulaan berkisar belasan miliar rupiah. Selanjutnya KPK akan melakukan pengembangan dalam proses penyidikan.
“Perihal konstruksi perkara dan identitas tersangka, kami akan sampaikan saat upaya paksa baik itu penahanan atau penangkapan tersangka,” ujarnya.
Pilihan Editor: Firli Bahuri Dilaporkan ke Dewas KPK dalam Kaitan Sewa Safe House di Kertanegara
SULTAN ABDURRAHMAN | BAGUS PRIBADI
