TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, buka suara soal batalnya acara diskusi yang dihadiri oleh bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan di Bandung pada pekan lalu.
Buntut pembatalan izin acara diskusi tersebut, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dilaporkan oleh Relawan Anies Baswedan, Komunitas Change Indonesia, ke Ombudsman RI.
Jokowi: Pasti ada alasannya
Presiden Jokowi menilai pembatalan izin itu pasti memiliki alasan yang tepat.
"Orang namanya dilaporkan ya mesti ada argumennya, nanti kan di (jelaskan), kenapa keluar kebijakan-kebijakan seperti itu, pasti ada alasannya," kata Jokowi dalam keterangan pers usai meninjau panen raya di Indramayu, Jawa Barat, Jumat kemarin, 13 Oktober 2023.
Jokowi yakin Bey yang merupakan Deputi Sekretariat Presiden memiliki alasan yang sesuai dengan aturan hukum untuk membatalkan acara itu.
Cak Imin: Mesti dilakukan dengan adil
Cak Imin mengingatkan agar setiap kandidat capres dan cawapres diperlakukan sama. Keberpihakan kepada calon tertentu, katanya, sudah tidak perlu lagi dilakukan di era demokrasi seperti saat ini.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan, semua pihak mesti dilakukan dengan adil. Pasalnya perlakuan tak adil itu, menurut Cak Imin, dapat menimbulkan hal yang buruk jika terus dilestarikan.
"Memilih-milih, semua di fair saja. Jadi nanti kalau ada pelarangan ini-itu malah kontraproduktif buat pemerintah," ujarnya saat ditemui di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Oktober 2023.
Dibatalkan Pemprov Jawa Barat
Acara diskusi yang digelar komunitas Change Indonesia sebelumnya batal dilaksanakan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Bandung, pada Ahad, 8 Oktober 2023. Acara itu rencananya akan menghadirkan Anies sebagai salah satu pembicara.
Juru bicara tim Anies, Billy David, menyatakan acara itu batal setelah Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencabut izin penggunaan GIM pada Jumat malam, 7 Oktober 2023. Padahal, pihak Change Indonesia mengklaim sudah mengantongi izin.
"Baik itu izin ke instansi terkait, hal ini UPT (Unit Pelaksana Teknis) pengelola gedung di bawah Dinas Kebudayaan, dan juga izin keramaian di kepolisian. Sudah clear tidak ada masalah di keduanya," katanya saat dihubungi, Senin, 9 Oktober 2023.
Billy menyatakan pihaknya mendapat informasi bahwa pencabutan izin itu merupakan instruksi dari Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Alasannya, kata Billy, karena diskusi itu dianggap berafiliasi dengan kampanye Anies.
Selanjutnya: Ia pun mempertanyakan keputusan…
