Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Siapa Terancam Kaesang Pangarep Jadi Ketua Umum PSI? Begini Reaksi PDIP, NasDem, PKS

image-gnews
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memberikan surat keputusan kepada Ketua Umum terpilih PSI, Kaesang Pangarep disaksikan oleh pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memberikan surat keputusan kepada Ketua Umum terpilih PSI, Kaesang Pangarep disaksikan oleh pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Jokowi pun mengakui  telah memberikan izin kepada Kaesang, untuk terlibat dalam dunia politik melalui PSI. "Ya, minta doa restu orang tua. Ya, saya restui," kata Jokowi.

Kaesang Pangarep resmi menjadi kader PSI pada Sabtu, 23 September 2023, dan langsung dinobatkan sebagai Ketua Umum pada Senin, 25 September 2023. Kaesang Pangarep menjabat sebagai Ketua Umum PSI dari periode 2023-2028. Sebelumnya, PSI diketuai oleh Giring Ganesha dari 2019-2023.

Dosen Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan masuknya Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa menjadi ancaman bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pasalnya, Kaesang dinilai akan membuka peluang besar bagi PSI untuk melakukan penetrasi lebih jauh ke segmen pemilih loyal Jokowi. 

"Baik Jawa maupun luar Jawa, khususnya di Sumatera Utara di barat Indonesia dan juga wilayah Indonesia Timur," katanya dalam rilis tertulis, Selasa, 26 September 2023. 

Keputusannya untuk bergabung dengan PSI memunculkan berbagai reaksi dari partai politik lain di Tanah Air. Apa kata mereka mengenai pergantian kepemimpinan di PSI ini?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang saat ini menaungi Presiden Jokowi, memiliki aturan ketat yang melarang anggota keluarga kader partai menjadi kader partai lain. 

Namun, politikus PDIP Bambang Wuryanto menilai bahwa Kaesang Pangarep tidak melanggar peraturan tersebut. Ia menyatakan bahwa Kaesang memiliki keluarga sendiri setelah menikahi Erina Gudono, sehingga keputusannya untuk bergabung dengan PSI tidak dianggap pelanggaran.

"Pelanggaran? Kalau pelanggaran ya enggak lah. Bukan pelanggaran. Nomor satu kan Kaesang punya keluarga sendiri. Dia mau ngambil keputusan sendiri, wes gede, boleh dong monggo saja," ujar Bambang.

Bambang juga menekankan bahwa sebagai anggota PDIP, ia tidak berhak untuk mengomentari keputusan internal partai lain. Ia berpendapat bahwa mengomentari rumah tangga orang lain tidak baik.

"Kalau aku menanggapi rumah tangga orang gak bagus. Sama kalau kau mempunyai rumah tangga kemudian kau mengangkat keluarga besar dipimpin oleh ini ya boleh saja dan perlu dikomentarin nggak oleh keluarga lain? Saya kira nggak perlu," katanya.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, juga ikut menanggapi. Ia mengungkapkan bahwa langkah politik Kaesang Pangarep tidak akan mengusik internal PDIP. Menurutnya, PDIP terlalu besar dan memiliki banyak kader yang siap menggantikan anggota yang memilih jalan berbeda.

"PDI Perjuangan terlalu besar untuk terusik hanya oleh satu dua orang, apalagi yang bukan menjadi pengurus inti. Jika seorang pengurus keluar masih ada puluhan, ratusan, ribuan dan bahkan jutaan yang siap menggantikan," ujar Said Abdullah.

Ia juga menjelaskan bahwa secara administratif Kaesang sudah dianggap memiliki keluarga sendiri, sehingga tidak ada yang luar biasa dalam keputusannya untuk bergabung dengan PSI.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"PDI Perjuangan sendiri, tentu saja, sebagai partai terbesar di negeri ini menganggap hal biasa. Dinamika aktivitas pribadi masyarakat negeri ini, yang memilih partai lain setelah menikmati kebersamaan hidup di sebuah partai misalnya, sebagai ladang pengabdian baru jumlahnya bagai buih di lautan," ungkapnya.

Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Taufik Basari, Ketua DPP Partai NasDem, mengucapkan selamat kepada Kaesang Pangarep atas terpilihnya sebagai Ketua Umum PSI. Ia berharap bahwa langkah ini dapat memberikan warna baru dalam dunia politik Indonesia.

"Ya kami mengucapkan selamat ya atas terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI. Mudah-mudahan ini bisa memberikan warna baru dalam dunia perpolitikan di Indonesia," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa setiap partai politik memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan ketua umum, dan pihaknya menghormati proses yang berlangsung di PSI.

"Yang jelas, kami berharap semua partai politik mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa ini di dalam dunia perpolitikan kita," tambahnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, menanggapi dengan santai penunjukan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI.

Menurutnya, PKS tidak terpengaruh dengan langkah politik yang diambil Kaesang. "Mungkin sedikit banyak mempengaruhi (partai politik lain), tapi kami (PKS) tidak terpengaruh," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa PKS memiliki segmen pemilih yang berbeda dengan PSI, sehingga tidak merasa tersaingi dengan perubahan kepemimpinan di PSI. "Kami punya pangsa yang berbeda dengan PSI," ungkapnya.

Meskipun demikian, dirinya menganggap bahwa penunjukan Kaesang mungkin berpengaruh pada pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), karena Jokowi masih menjadi kader PDIP yang juga disokong PSI dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2019. "Pengaruhnya ke warga yang memilih PDIP," katanya.

M RAFI AZHARI  | TIM TEMPO.CO

Pilihan Editor: Kaesang Langsung Jabat Ketua Umum PSI 2 Hari dapat KTA, Apa Arti Mawar di Logo PSI?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

18 menit lalu

Petugas memeriksa pasien yang menjalani pengobatan cuci darah (Hemodialisa) di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA), Malang, Jawa Timur, Senin 7 Agustus 2023. Pemerintah Kabupaten Malang menonaktifkan sementara kepesertaan 679.721 warga yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan karena pembengkakan beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga tidak bisa mendapat layanan fasilitas kesehatan tingkat II di RSSA. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.


82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

1 jam lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

2 jam lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

2 jam lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung


Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 15 Mei 2024 antara lain tentang besaran iuran BPJS Kesehatan setelah diganti sistem KRIS.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 jam lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

10 jam lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

11 jam lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

11 jam lalu

Anggota DPR RI Sturman Panjaitan. ANTARA/Handout/aa.
Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

Sturman Panjaitan, menyoroti soali efisiensi pemerintahan ke depan dalam pembahasan revisi UU Kementerian Negara


Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

11 jam lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.