Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Siapa Terancam Kaesang Pangarep Jadi Ketua Umum PSI? Begini Reaksi PDIP, NasDem, PKS

image-gnews
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memberikan surat keputusan kepada Ketua Umum terpilih PSI, Kaesang Pangarep disaksikan oleh pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memberikan surat keputusan kepada Ketua Umum terpilih PSI, Kaesang Pangarep disaksikan oleh pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Jokowi pun mengakui  telah memberikan izin kepada Kaesang, untuk terlibat dalam dunia politik melalui PSI. "Ya, minta doa restu orang tua. Ya, saya restui," kata Jokowi.

Kaesang Pangarep resmi menjadi kader PSI pada Sabtu, 23 September 2023, dan langsung dinobatkan sebagai Ketua Umum pada Senin, 25 September 2023. Kaesang Pangarep menjabat sebagai Ketua Umum PSI dari periode 2023-2028. Sebelumnya, PSI diketuai oleh Giring Ganesha dari 2019-2023.

Dosen Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan masuknya Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa menjadi ancaman bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pasalnya, Kaesang dinilai akan membuka peluang besar bagi PSI untuk melakukan penetrasi lebih jauh ke segmen pemilih loyal Jokowi. 

"Baik Jawa maupun luar Jawa, khususnya di Sumatera Utara di barat Indonesia dan juga wilayah Indonesia Timur," katanya dalam rilis tertulis, Selasa, 26 September 2023. 

Keputusannya untuk bergabung dengan PSI memunculkan berbagai reaksi dari partai politik lain di Tanah Air. Apa kata mereka mengenai pergantian kepemimpinan di PSI ini?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang saat ini menaungi Presiden Jokowi, memiliki aturan ketat yang melarang anggota keluarga kader partai menjadi kader partai lain. 

Namun, politikus PDIP Bambang Wuryanto menilai bahwa Kaesang Pangarep tidak melanggar peraturan tersebut. Ia menyatakan bahwa Kaesang memiliki keluarga sendiri setelah menikahi Erina Gudono, sehingga keputusannya untuk bergabung dengan PSI tidak dianggap pelanggaran.

"Pelanggaran? Kalau pelanggaran ya enggak lah. Bukan pelanggaran. Nomor satu kan Kaesang punya keluarga sendiri. Dia mau ngambil keputusan sendiri, wes gede, boleh dong monggo saja," ujar Bambang.

Bambang juga menekankan bahwa sebagai anggota PDIP, ia tidak berhak untuk mengomentari keputusan internal partai lain. Ia berpendapat bahwa mengomentari rumah tangga orang lain tidak baik.

"Kalau aku menanggapi rumah tangga orang gak bagus. Sama kalau kau mempunyai rumah tangga kemudian kau mengangkat keluarga besar dipimpin oleh ini ya boleh saja dan perlu dikomentarin nggak oleh keluarga lain? Saya kira nggak perlu," katanya.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, juga ikut menanggapi. Ia mengungkapkan bahwa langkah politik Kaesang Pangarep tidak akan mengusik internal PDIP. Menurutnya, PDIP terlalu besar dan memiliki banyak kader yang siap menggantikan anggota yang memilih jalan berbeda.

"PDI Perjuangan terlalu besar untuk terusik hanya oleh satu dua orang, apalagi yang bukan menjadi pengurus inti. Jika seorang pengurus keluar masih ada puluhan, ratusan, ribuan dan bahkan jutaan yang siap menggantikan," ujar Said Abdullah.

Ia juga menjelaskan bahwa secara administratif Kaesang sudah dianggap memiliki keluarga sendiri, sehingga tidak ada yang luar biasa dalam keputusannya untuk bergabung dengan PSI.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"PDI Perjuangan sendiri, tentu saja, sebagai partai terbesar di negeri ini menganggap hal biasa. Dinamika aktivitas pribadi masyarakat negeri ini, yang memilih partai lain setelah menikmati kebersamaan hidup di sebuah partai misalnya, sebagai ladang pengabdian baru jumlahnya bagai buih di lautan," ungkapnya.

Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Taufik Basari, Ketua DPP Partai NasDem, mengucapkan selamat kepada Kaesang Pangarep atas terpilihnya sebagai Ketua Umum PSI. Ia berharap bahwa langkah ini dapat memberikan warna baru dalam dunia politik Indonesia.

"Ya kami mengucapkan selamat ya atas terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI. Mudah-mudahan ini bisa memberikan warna baru dalam dunia perpolitikan di Indonesia," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa setiap partai politik memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan ketua umum, dan pihaknya menghormati proses yang berlangsung di PSI.

"Yang jelas, kami berharap semua partai politik mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa ini di dalam dunia perpolitikan kita," tambahnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, menanggapi dengan santai penunjukan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI.

Menurutnya, PKS tidak terpengaruh dengan langkah politik yang diambil Kaesang. "Mungkin sedikit banyak mempengaruhi (partai politik lain), tapi kami (PKS) tidak terpengaruh," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa PKS memiliki segmen pemilih yang berbeda dengan PSI, sehingga tidak merasa tersaingi dengan perubahan kepemimpinan di PSI. "Kami punya pangsa yang berbeda dengan PSI," ungkapnya.

Meskipun demikian, dirinya menganggap bahwa penunjukan Kaesang mungkin berpengaruh pada pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), karena Jokowi masih menjadi kader PDIP yang juga disokong PSI dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2019. "Pengaruhnya ke warga yang memilih PDIP," katanya.

M RAFI AZHARI  | TIM TEMPO.CO

Pilihan Editor: Kaesang Langsung Jabat Ketua Umum PSI 2 Hari dapat KTA, Apa Arti Mawar di Logo PSI?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Partai Gelora Tolak PKS Bergabung ke Koalisi Prabowo, Gibran: Semuanya Baik-Baik Saja

3 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Partai Gelora Tolak PKS Bergabung ke Koalisi Prabowo, Gibran: Semuanya Baik-Baik Saja

PKS memang belum membuat keputusan resmi akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo-Gibran.


Tak Hadiri Pembubaran Timnas Amin, Surya Paloh Mengaku Tidak Tahu

4 jam lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua kanan), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kiri)  berfoto bersama saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Tak Hadiri Pembubaran Timnas Amin, Surya Paloh Mengaku Tidak Tahu

Surya Paloh tidak tampak dalam acara yang digelar di kediaman Anies di Lebak Bulus itu.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

5 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya


PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

6 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.


Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

6 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%


Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

6 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

6 jam lalu

Logo PDIP
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini


KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

6 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.


Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

6 jam lalu

Ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersama pasangan Capres - Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (kiri), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup, di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Dalam pertemuan ini, Surya Paloh menyatakan Partai Koalisi Perubahan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera membahas mengenai hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk mendukung PDI Perjuangan untuk segera digulirkan di Parlemen. TEMPO/Imam Sukamto
Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan posisi partainya yang mendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka


Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

7 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet