Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKS Sebut Hasil Survei Lembaga Australia Tunjukkan Anies Berpeluang Salip Ganjar dan Prabowo

image-gnews
Tiga bakal calon presiden yang akan bersaing dalam Pemilu 2024, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masing-masing menlaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN tahun 2022. Berikut laporan harta kekayaan mereka. TEMPO
Tiga bakal calon presiden yang akan bersaing dalam Pemilu 2024, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masing-masing menlaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN tahun 2022. Berikut laporan harta kekayaan mereka. TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian menanggapi hasil sigi lembaga survei Australia, Utting Research, ihwal elektabilitas tiga kandidat calon presiden 2024. Survei itu menunjukkan Ganjar Pranowo menempati posisi pertama dengan suara sebesar 34 persen, Prabowo Subianto sebesar 33 persen, dan Anies Baswedan sebesar 27 persen.

Menurut Pipin, hasil survei Utting Research lebih bisa diterima daripada hasil yang dikeluarkan oleh lembaga survei dalam negeri. “Lembaga survei asing kami percaya tanpa kepentingan, sedangkan lembaga survei lokal biasanya kerap diasumsikan sebagai pesanan," kata Pipin dalam keterangannya, Sabtu, 29 Juli 2023.

Kendati Anies menempati peringkat ketiga dengan perolehan suara 27 persen, Pipin menilai angka itu berpotensi mengalami peningkatan. Ia mengaku gembira dengan hasil survei tersebut.

Menurut Pipin, elektabiitas Anies sangat berpotensi naik karena sebanyak 81 persen responden menginginkan adanya perubahan dari program pemerintahan sebelumnya. 

Hasil survei Utting Research menunjukkan sebanyak 61 persen responden ingin kandidat capres melanjutkan program pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi dengan sejumlah perbaikan, 20 persen ingin kandidat capres membuat visi misi baru dan berbeda, sementara 18 persen ingin jagoannya tetap melanjutkan program pemerintahan Jokowi saat ini.

"Elektabilitas ABW (Anies Baswedan) naik karena ternyata hanya 18 persen yang menginginkan keberlanjutan penuh yang ditawarkan Prabowo dan Ganjar," kata dia.

Apalagi, Pipin melanjutkan, dukungan dari berbagai elemen masyarakat terhadap eks Gubernur DKI Jakarta itu kian meningkat. Dia menyebut dukungan ini berasal dari kalangan ulama dan kaum santri, seniman, hingga para pekerja maupun buruh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pipin menyatakan dukungan tersebut punya andil penting bagi peningkatan suara Anies. Di sisi lain, relawan Anies disebut Pipin juga terus bergerak di pelosok negeri dengan mendirikan posko-posko pemenangan.

Hasil survei Utting Research membuat Pipin yakin dan optimistis bahwa suara Anies akan terus naik hingga bisa memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden 2024. “Elektabilitas Ganjar Pranowo yang mencapai 34 persen dan Prabowo Subianto 33 persen saat ini berpotensi disalip oleh Anies Baswedan saat Pilpres 2024 berlangsung,” kata dia.

Adapun survei Utting Research dilakukan secara tatap muka pada 12-17 Juni 2023 dengan metode multi-stage random sampling. Sebanyak 1.200 responden tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Margin of error survei ini kurang lebih sebesar 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Pilihan Editor: Plt Wali Kota Bekasi yang Cabut Izin Stadion Acara Anies Mengaku Tak Teliti, PDIP Bantah Beri Instruksi


Catatan koreksi:
Artikel ini telah mengalami perubahan judil pada Sabtu 29 Juli 2023 pukul 16.40. Sebelumnya tertulis "PKS Sebut Hasil Survei Lembaga Australia Tunjukkan Anies Bisa Salip Ganjar dan Prabowo" diubah menjadi PKS Sebut Hasil Survei Lembaga Australia Tunjukkan Anies Berpeluang Salip Ganjar dan Prabowo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

2 jam lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 jam lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

11 jam lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.


Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

14 jam lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Dedi Aroza di Kantor DPC Partai Gerindra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2024. ANTARA/M. Fikri Setiawan
Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.


Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

15 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

Baleg DPR RI berencana menghapus Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian yang ada adalah 34.


Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

16 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.


Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

18 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar


Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

20 jam lalu

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah), bersama Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya (kiri) dan Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (kanan) saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.


Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

22 jam lalu

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Runi/nr
Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.


Dewan Pakar PKS Depok Berikrar Menangkan Imam Budi Hartono di Pilkada 2024

1 hari lalu

Didampingi kandidat calon Wali Kota Depok Imam Budi Hartono dan anggota, Ketua Dewan Pakar PKS Depok Mohammad Idris membacakan ikrar pemenangan Pilkada 2024 dalam Ngaji Politik Elegan (Ngapel) Dewan Pakar PKS Kota Depok di Kecamatan Tapos, Selasa, 14 Mei 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Dewan Pakar PKS Depok Berikrar Menangkan Imam Budi Hartono di Pilkada 2024

Mohammad Idris bersama Dewan Pakar PKS Depok berikrar memenangkan Imam Budi Hartono sebagai Wali Kota di Pilkada 2024.