Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris (kiri) memberikan keterangan pers di Gedung ACLCKPK, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto
3. Syamsuddin Haris
Jokowi memilih Syamsuddin Haris sebagai salah satu anggota Dewas KPK. Syamsuddin merupakan peneliti senior Pusat Penelitian Politik atau P2P pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Selain aktif di LIPI, dia aktif mengajar program pascasarjana di dua universitas. Yaitu Pascasarjana ilmu politik FISIP Universitas Nasional dan pascasarjana komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
Beberapa pengalaman Syamsuddin di antaranya adalah menjadi Koordinator Penelitian Wawasan Kebangsaan pada 1990-1995, Koordinator Penelitian Pemilu di Indonesia pada 1995-1998, dan anggota Tim Penyusun UU Bidang Politik versi LIPI pada 1999-2000.
Syamsuddin pernah pula menjadi Koordinator Penelitian Paradigma Baru Hubungan Pusat-Daerah pada 2000-2001, Ketua Tim Penyusun Revisi UU Otonomi Daerah versi LIPI pada 2002-2003, dan Anggota Tim Ahli Revisi UU Otonomi Daerah Depdagri pada 2003-2004.
Selain itu, Syamsuddin juga pernah menjadi anggota Tim Ahli Penyusun RPP Partai Lokal Aceh pada 2006. Terakhir, dia terlibat sebagai Tim Ahli Pokja Revisi UU Bidang Politik yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri pada 2006-2007, serta jadi Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik RUU bidang Politik versi LIPI pada 2007.
Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) didampingi dua orang Anggota Dewas KPK Harjono (kanan) dan Albertina Ho (kiri) memberikan keterangan pers usai persidangan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin, 11 Juli 2022. Sidang etik Lili Pintauli Siregar dinyatakan gugur oleh Dewas KPK, karena Lili sudah resmi mengundurkan diri dari pimpinan KPK. ANTARA/Reno Esnir
4. Harjono
Harjono merupakan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. Meski sudah pensiun, pria kelahiran 31 Maret 1948 ini tetap vokal dalam urusan peradilan di Indonesia. Salah satunya, Harjono mendukung koruptor dipermalukan secara publik sebagai salah satu hukuman.
Harjono tercatat menjadi tenaga pengajar di sejumlah universitas. Antara lain di Universitas Islam Indonesia (UII, Yogyakarta), Universitas Sam Ratulangi (Manado), Universitas Islam Malang, Universitas Islam Sultan Agung (Semarang), dan Universitas Udayana (Denpasar). Dia pernah meraih gelar sebagai Dosen Teladan Di Tingkat Nasional pada 1995.
Indriyanto Seno Adji. ANTARA
5. Indriyanto Seno Adji
Indriyanto Seno Adji diangkat sebagai anggota Dewas berdasarkan Keputusan Presiden 73P/2021 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas KPK Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 2019 – 2023. Dia menggantikan posisi Artidjo Alkostar yang wafat.
Indriyanto Seno Adji adalah akademisi dan pengacara dari Indonesia. Ia merupakan guru besar dari Universitas Krisnadwipayana. Pada 18 Februari 2015, Indriyanto pernah ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi salah satu Plt pimpinan KPK bersama Taufiequrachman Ruki dan Johan Budi.
Indriyanto pun pernah tercatat menjadi pengacara yang membela mantan Presiden Soeharto. Ia menjadi pengacara Soeharto bersama Juan Felix Tampubolon, O.C. Kaligis, Mohamad Assegaf, dan Denny Kailimang, dalam kasus melawan majalah Time.
Sejumlah pegawai KPK yang dinonaktifkan lewat tes wawasan kebangsaan melaporkan Indriyanto ke Dewas. Indriyanto yang juga anggota Dewas dianggap melanggar kode etik karena hadir dalam konferensi pers mengenai pemberhentian pegawai, pada 5 Mei 2021. Namun Dewas KPK menyebut tak cukup bukti sehingga pemeriksaan dihentikan.
Pilihan Editor: 2 Kasus Ini Bikin Dewas KPK Disorot, Salah Satunya Soal Siapa Pengungkap Pungli di Rutan KPK
