Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Megawati Ingatkan Ganjar Pranowo sebagai Petugas Partai, Jokowi Juga Pernah Disebut Begitu

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Munculnya istilah petugas partai kembali mendapat perhatian setelah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) tahun 2024.

Ganjar petugas partai

Pernyataan ini disampaikan Megawati dalam sebuah konferensi pers yang dilangsungkan di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 21 April 2023, sebagaimana dilaporkan oleh Tempo.

"Pada jam 13.45, dengan mengucapkan bismillahirohmanirohim menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," kata Megawati dalam pengumumannya.

Mega juga menekankan bahwa dirinya memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden melalui pertimbangan yang cermat dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Ia mengacu pada situasi ini ketika dirinya memilih Ganjar sebagai calon presiden potensial dari PDIP.

“Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan PDIP saja, tapi kemaslahatan pemerintahan Indonesia. Jadi kalau pilih Pak Ganjar itu bukan (kepentingan PDIP), meskipun saya bilang ‘Awas kalau kamu tidak ngomong kader partai, petugas partai’. Sadar juga untung beliau nurut,” kata Mega.

Tanggapan Ganjar 

Ganjar sendiri menyatakan bahwa ia tidak keberatan disebut sebagai petugas partai ketika menerima dukungan dari PDIP sebagai calon presiden untuk Pemilihan Presiden 2024.

Baginya, istilah "petugas partai" adalah realitas yang dihadapi oleh semua kader partai jika mereka ingin menduduki jabatan publik. Menurut Ganjar, kader partai harus mendapatkan restu dari ketua umum partai.

"Sangat nyaman. Kalau kita lihat orang berpartai, hampir semua partai, kalau tak ada tanda tangan dari ketum partai, dia tak akan bisa dapatkan jabatan publik," kata Ganjar dalam wawancara dengan Najwa Shihab yang diunggah di kanal Youtube.

"Mari kita baca konstitusi dan kita baca semua dari semua realitas. Kalau saya mau jadi gubernur, yang tanda tangan ketum," tambahnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi juga petugas partai

Selain Ganjar Pranowo, sebelumnya Megawati juga pernah menyebut Jokowi sebagai petugas partai. Pada 2016 lalu, Mega mengungkapkan bahwa dirinya sering mendapat gangguan dari publik karena menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai.

Menurutnya, pihak yang mengganggunya tidak sepenuhnya memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDIP. Mega kemudian menjelaskan bahwa dalam amanat kongres PDIP, disebutkan bahwa para kader yang menjabat di partai maupun pemerintahan adalah petugas partai, termasuk dirinya sendiri.

"Saya ini petugas partai. Kebetulan saja saya terpilih sebagai ketua umum," katanya dalam acara sekolah calon kepala daerah PDIP di Wisma Kinasih, Depok, Selasa, 6 September 2016. 

Presiden wanita pertama Republik Indonesia ini berkali-kali menegaskan kepada para calon kepala daerah dari PDIP saat itu bahwa mereka juga adalah kader partai. "Kalian semua petugas partai, loh. Awas loh kalau tidak ngaku," ujarnya. 

Kata Puan Maharani

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga sempat menyebut Jokowi adalah kader sekaligus petugas partai. Hal ini dilakukannya ketika usai masa pemilihan umum 2014 dan ada isu bahwa para pendukung Jokowi siap membentuk partai baru.

"(Membentuk partai) itu hak politik tiap warga negara, tapi sampat saat ini Pak Jokowi masih kader PDIP dan petugas partai," kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa, 3 Februari 2015. "Kalau ada massa dan nama partainya, lalu disahkan pemerintah, ya, boleh-boleh saja," kata Puan.

Pilihan Editor: Megawati ke Ganjar: Awas Kalau Kamu Tidak Ngomong Petugas Partai

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

34 menit lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

1 jam lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.


Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

1 jam lalu

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto saat memberikan penjelasan tentang persiapan kampanye akbar Pasangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Dalam keteranganya, Hasto menyinggung pertemuan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo karena gagalnya panen dalam program food estate Kemenhan itu lah yang membuat Presiden Jokowi makan bakso bersama. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

Sekjen PDIP mengatakan kecurangan Pemilu 2024 dilakukan secara terstruktur mulai dari hulu ke hilir.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

10 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.


Usai Datangi KPU, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor DPC soal 2 Caleg Diisukan Tak Akan Dilantik

10 jam lalu

Massa dari PDIP di Kabupaten Sukoharjo mendatangi kantor DPC PDIP setempat untuk mempertanyakan nasib dua caleg PDIP yang dikabarkan tidak dilantik, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Datangi KPU, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor DPC soal 2 Caleg Diisukan Tak Akan Dilantik

Seribuan kader PDIP di Sukoharjo, menggeruduk kantor DPC PDIP setelah sebelumnya mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin, 18 Maret 2024.


Dua Caleg Dikabarkan Tak Akan Dilantik, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor KPU

12 jam lalu

Massa dari PDIP di Kabupaten Sukoharjo mendatangi kantor KPU Sukoharjo untuk mempertanyakan nasib dua caleg PDIP yang dikabarkan tidak akan dilantik menjadi anggota DPRD setempat, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Dua Caleg Dikabarkan Tak Akan Dilantik, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor KPU

Seribuan kader PDIP mendatangi Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo. Mereka berunjuk rasa menuntut keadilan bagi dua caleg PDIP yang menurut kabar tidak akan dilantik.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

12 jam lalu

Tim Kuasa Hukum dan Sejunlah Purnawurawan menyampaikan pembelaan untuk mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Jhusu Mayor Jenderal Tentara Nasionak Indonesia (Purn) Soenarko yang ditahan atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal di Jakarta, Jumat 31 Mei 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri
Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

Eks Danjen Kopassus Soenarko mengklaim tak akan menghentikan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu hingga pemerintah melakukan Pemilu ulang.


Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

12 jam lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

Halim Iskandar mengatakan kepastian PKB masuk ke pemerintahan selanjutnya tergantung Cak Imin. Jokowi tak menyinggung masalah itu.


Hasto PDIP Sebut Pemilu 2024 Perpaduan Sempurna dari Kecurangan Pemilu 1971 dan 2009

13 jam lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan usai menghadiri pertemuan dengan koalisi pasangan Ganjar-Mahfud di High End, Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pertemuan tersebut membahas tentang Pemilu 2024 seperti persoalan dugaan kecurangan dan akan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP Sebut Pemilu 2024 Perpaduan Sempurna dari Kecurangan Pemilu 1971 dan 2009

Sekjen PDIP sebut Pemilu 2024 merupakan perpaduan sempurna dari seluruh kecurangan yang terjadi dalam Pemilu era Orde Baru dan era SBY.


Politikus PDIP Bantah Hakim MK Saldi Isra Terafiliasi Partainya

13 jam lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Politikus PDIP Bantah Hakim MK Saldi Isra Terafiliasi Partainya

Sejumlah Politikus PDIP membantah tudingan bahwa Hakim MK Saldi Isra terafiliasi dengan partainya.